Jokowi dan Kunci Koalisi

Kompas.com - 18/05/2014, 08:25 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Patrice Rio Capella, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Imam Nahrowi, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani, bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo, dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo (dari kiri ke kanan) saat deklarasi di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jakarta, Rabu (14/5/2014). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa akan mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden 2014 pada 9 Juli 2014 mendatang. KOMPASIMAGES/KRISTIANTO PURNOMOSekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Patrice Rio Capella, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Imam Nahrowi, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani, bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo, dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo (dari kiri ke kanan) saat deklarasi di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jakarta, Rabu (14/5/2014). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa akan mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden 2014 pada 9 Juli 2014 mendatang.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com --
Bergabung syukur, tidak pun tak apa. Begitu kira-kira prinsip Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam hal kerja sama politik atau koalisi menghadapi pemilu presiden mendatang. Meskipun demikian, PDI-P berprinsip bahwa semakin banyak teman di pemerintahan semakin baik.

Sejumlah petinggi PDI-P selalu mengatakan bahwa partainya terbuka soal koalisi. Mengapa demikian? Pasca-pemilihan legislatif pada 9 April 2014 lalu, bakal calon presiden "banteng hitam" Joko Widodo alias Jokowi menegaskan bahwa kepemimpinannya ketika masih di Surakarta atau di DKI Jakarta tahan banting.

Saat Jokowi menjadi Wali Kota Surakarta, kursi PDI-P di parlemen hanya 38 persen. Begitu juga ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang diusung sebanyak 17 persen kursi, lalu menyusut menjadi 11 persen pasca ditinggal Partai Gerindra. Jokowi mengaku tidak khawatir berbagai programnya dijegal di perjalanan.

"Program itu asalkan buat kepentingan rakyat, enggak perlu takut," ujar Jokowi mengungkap kunci strategi pemerintahannya beberapa waktu lalu.


Program-program pro-rakyat, Jokowi menegaskan, merupakan kunci koalisinya. Meski belum menyatakan secara gamblang kepada publik, pembenahan di sektor pertanian, pendidikan, dan energi merupakan beberapa fokus programnya jika terpilih menjadi presiden 2014-2019.

Nyatanya, kekhawatiran Jokowi soal dukungan koalisi tidak terjadi. Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura merapat mendukung Jokowi. Koalisi itu di parlemen tidak sedikit. Nasdem memiliki 6,72 persen suara di legislatif atau 35 kursi DPR. PKB memiliki 9,04 persen suara legislatif atau 47 kursi DPR. Adapun Hanura memiliki 5,26 persen suara legislatif atau 16 kursi DPR.

Jika ketiga parpol itu ditambah suara PDI-P sebesar 18,95 persen dengan 109 kursi DPR digabung, maka total suara dukungan mencapai 39,97 persen suara atau 207 kursi DPR. Belum lagi jika Partai Golkar dengan 14,75 persen suara atau 91 kursi DPR ikut bergabung.

Namun, ada persoalan lain. Koalisi tanpa syarat atau tanpa bagi-bagi kursi, seperti yang diusung Jokowi, diperkirakan oleh beberapa pihak tidak mampu mengikat koalisi. Menanggapi hal itu, Joko pun mengaku tidak mempersoalkannya.

"Misalnya enggak setuju (di tengah jalan), ya enggak apa-apa. Mau lepas (koalisi) juga enggak apa-apa," ucap Jokowi.

Sejak awal proses komunikasi koalisi, Jokowi mengaku telah menyodorkan poin-poin apa saja yang akan dilaksanakan pemerintahannya jika terpilih. Selain itu, ada reward and punishment yang dikomunikasikan dengan partai koalisi sebagai pengikat komitmen satu sama lainnya.

"Ada hitam di atas putihnya. Kerja itu begitu, enggak serampangan dan terarah. Kalau perlu, kita buka apa-apa saja itu," lanjutnya.

Meski memegang kunci, yakni dukungan oleh rakyat melalui program, Jokowi tak berharap koalisi itu putus di tengah jalan. Dia berharap koalisi PDI-P, Nasdem, PKB, dan Hanura atau partai lain yang akan ikut bergabung nantinya akan terus mendukung program pemerintah jika dipercaya rakyat.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Nasional
MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

Nasional
Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Nasional
SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

Nasional
Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Nasional
Biaya Penanganan Karhutla 2019 Jauh Lebih Besar Dibanding Sebelumnya

Biaya Penanganan Karhutla 2019 Jauh Lebih Besar Dibanding Sebelumnya

Nasional
Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada Setelah Lima Tahun, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada Setelah Lima Tahun, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Nasional
Mulai 2021, Nadiem Makarim Ganti UN dengan Penilaian Ini...

Mulai 2021, Nadiem Makarim Ganti UN dengan Penilaian Ini...

Nasional
Khofifah Mengaku Diminta Tanyakan ke Romy soal Pemilihan Kakanwil Kemenag Jatim

Khofifah Mengaku Diminta Tanyakan ke Romy soal Pemilihan Kakanwil Kemenag Jatim

Nasional
Saksi Mengaku Diminta Lukman Saifuddin Tanya ke Romahurmuziy soal Calon Kakanwil Kemenag Jatim

Saksi Mengaku Diminta Lukman Saifuddin Tanya ke Romahurmuziy soal Calon Kakanwil Kemenag Jatim

Nasional
Jelang Muktamar, Arsul Sani Tak Menolak jika Diusung Jadi Caketum PPP

Jelang Muktamar, Arsul Sani Tak Menolak jika Diusung Jadi Caketum PPP

Nasional
Jokowi Minta Mahfud MD Kawal Penuntasan Kasus Korupsi Besar

Jokowi Minta Mahfud MD Kawal Penuntasan Kasus Korupsi Besar

Nasional
Mendikbud Nadiem: Ujian Nasional 2020 Akan Menjadi yang Terakhir

Mendikbud Nadiem: Ujian Nasional 2020 Akan Menjadi yang Terakhir

Nasional
MK Tolak Gugatan Tsamara dan Faldo soal Batas Minimal Usia Calon Kepala Daerah

MK Tolak Gugatan Tsamara dan Faldo soal Batas Minimal Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Merasa Diteriaki, 2 Pria Keroyok DJ Wanita di Makassar

Merasa Diteriaki, 2 Pria Keroyok DJ Wanita di Makassar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X