Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Chairul Tanjung: Saya Tak Mau Jadi Menteri untuk Presiden Selanjutnya

Kompas.com - 16/05/2014, 16:54 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Chairul Tanjung menyatakan mundur dari semua jabatan yang diembannya saat ini begitu diangkat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Selanjutnya, kata Chairul, ia tak akan bersedia menjadi menteri untuk presiden berikutnya. 

"Saya akan fokus, dengan ini saya menyatakan tidak bersedia diminta presiden akan datang untuk lanjutkan jabatan ini, atau diangkat sebagai menteri yang akan datang. Ini agar saya fokus dalam lima bulan sampai jabatan saya berakhir pada 20 Oktober 2014. Ini sikap yang menjadi fondasi kita," ujar Chairul di Kantor Presiden, Jumat (16/5/2014).

Menurut Chairul, alasannya tak ingin lagi menjadi menteri ialah karena ia tidak ingin ada konflik kepentingan.

"Saya sekarang berada di bawah Presiden SBY. Saya tidak mau terpecah dengan kandidat capres yang lain," katanya.

Pemilik Trans Corp ini mengungkapkan, sikapnya ini berdasarkan situasi politik terkini yang semakin menghangat. Kondisi perpolitikan akan disuguhi hiruk pikuk politik pasangan capres dan cawapres sehingga tak ada lagi yang fokus pada perekonomian.

"Banyak tantangan sangat berat dan luar biasa yang harus diatasi. Melihat saat ini, saya mengikhlaskan untuk bekerja dalam lima bulan ini," kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Chairul sebagai Menko Perekonomian menggantikan Hatta Rajasa yang mengundurkan diri. Hatta mundur dari jabatannya sebagai menteri karena akan maju dalam Pemilu Presiden 2014 sebagai pendamping bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Mundurnya Hatta dari jabatan Menko Perekonomian itu mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pasal 6 UU tersebut, pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mundur dari jabatannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com