Chairul Tanjung: Saya Tak Mau Jadi Menteri untuk Presiden Selanjutnya

Kompas.com - 16/05/2014, 16:54 WIB
Chairul Tanjung KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Chairul Tanjung
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Chairul Tanjung menyatakan mundur dari semua jabatan yang diembannya saat ini begitu diangkat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Selanjutnya, kata Chairul, ia tak akan bersedia menjadi menteri untuk presiden berikutnya. 

"Saya akan fokus, dengan ini saya menyatakan tidak bersedia diminta presiden akan datang untuk lanjutkan jabatan ini, atau diangkat sebagai menteri yang akan datang. Ini agar saya fokus dalam lima bulan sampai jabatan saya berakhir pada 20 Oktober 2014. Ini sikap yang menjadi fondasi kita," ujar Chairul di Kantor Presiden, Jumat (16/5/2014).

Menurut Chairul, alasannya tak ingin lagi menjadi menteri ialah karena ia tidak ingin ada konflik kepentingan.

"Saya sekarang berada di bawah Presiden SBY. Saya tidak mau terpecah dengan kandidat capres yang lain," katanya.

Pemilik Trans Corp ini mengungkapkan, sikapnya ini berdasarkan situasi politik terkini yang semakin menghangat. Kondisi perpolitikan akan disuguhi hiruk pikuk politik pasangan capres dan cawapres sehingga tak ada lagi yang fokus pada perekonomian.

"Banyak tantangan sangat berat dan luar biasa yang harus diatasi. Melihat saat ini, saya mengikhlaskan untuk bekerja dalam lima bulan ini," kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Chairul sebagai Menko Perekonomian menggantikan Hatta Rajasa yang mengundurkan diri. Hatta mundur dari jabatannya sebagai menteri karena akan maju dalam Pemilu Presiden 2014 sebagai pendamping bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Mundurnya Hatta dari jabatan Menko Perekonomian itu mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pasal 6 UU tersebut, pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mundur dari jabatannya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Laju Penularan Covid-19 di Titik Rendah, Omicron Diduga Sudah Ada di RI

UPDATE: Laju Penularan Covid-19 di Titik Rendah, Omicron Diduga Sudah Ada di RI

Nasional
Perjalanan Karier Novel Baswedan, dari Polri Kembali Lagi ke Polri...

Perjalanan Karier Novel Baswedan, dari Polri Kembali Lagi ke Polri...

Nasional
Saat 44 Eks KPK Terima Tawaran Jadi ASN di Polri

Saat 44 Eks KPK Terima Tawaran Jadi ASN di Polri

Nasional
Dibatalkannya PPKM Level 3 Saat Natal dan Tahun Baru 2022

Dibatalkannya PPKM Level 3 Saat Natal dan Tahun Baru 2022

Nasional
PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Hanya Pak Jokowi dan Allah yang Tahu

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Hanya Pak Jokowi dan Allah yang Tahu

Nasional
Muktamar Ke-34 NU Akan Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung

Muktamar Ke-34 NU Akan Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung

Nasional
Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

Nasional
Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

Nasional
Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

Nasional
Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

Nasional
Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

Nasional
UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

Nasional
DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

Nasional
Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.