Kritik Keras Mahasiswa Indonesia Sambut Kunjungan DPR di Selandia Baru

Kompas.com - 15/05/2014, 18:15 WIB
Penulis Nina Susilo
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

AUCKLAND, KOMPAS.com — Sebanyak lima anggota DPR RI menuai kritik dari mahasiswa Indonesia di Auckland, Selandia Baru, Kamis (15/5/2014). Para mahasiswa menilai kunjungan kerja DPR tidak efektif dan semestinya tidak dilakukan lagi.

Pernyataan sikap ini disampaikan dalam dialog yang diadakan di ruang perpustakaan, Grand Central Apartment, Auckland, Kamis sore waktu setempat. Ketua Paguyuban Mahasiswa Pascasarjana Indonesia di Auckland (PMPI-A) Abdul Haris Muhammadi menyesalkan kunjungan kerja dilakukan di akhir masa jabatan dan saat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Panas Bumi sudah hampir selesai. Karena itu, kunjungan kerja dinilai tak akan efektif mengubah RUU yang disusun.

Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan kunjungan yang dilakukan berkali-kali oleh DPR ke Selandia Baru.

Wakil Ketua Panitia Khusus RUU Panas Bumi Satya Widya Yudha menjelaskan, tak ada duplikasi dalam kunjungan-kunjungan yang dilakukan DPR. Kunjungan yang dilakukan belasan anggota Komisi VII tahun lalu ke Selandia Baru bertujuan merumuskan kebijakan energi nasional. Untuk tujuan sama, dua kelompok lain berangkat ke Norwegia dan China.


Adapun kunjungan yang dilakukan pada April-Mei tahun ini terkait RUU Panas Bumi. Pada gelombang pertama, tujuh anggota Pansus RUU Panas Bumi berkunjung ke Selandia Baru sepanjang 28 April-4 Mei. Rombongan ini datang saat parlemen setempat reses dan hanya bertemu pejabat Ministry of Business, Innovation, and Employment. Adapun rombongan kali ini sempat bertemu dengan dua anggota parlemen setempat sebab anggota lain sedang membahas anggaran belanja negerinya.

Dalam kunjungan kerja sepanjang 11-16 Mei ini, rombongan DPR dipimpin Satya W Yudha (F-PG) dan terdiri atas Nabiel Al Musawa (F-PKS), Muhamad Syafrudin (F-PAN), Djuwarto (F-PDI-P), dan Andi M Ramli (F-PKB). Rombongan tersebut didampingi Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana serta staf Kementerian ESDM dan tiga staf Sekretariat DPR.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

Nasional
Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Nasional
Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Nasional
Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

Nasional
TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

Nasional
Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

Nasional
Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

Nasional
Mahfud Minta Polsek Tonjolkan Restorative Justice, Tak Usah Cari-cari Perkara

Mahfud Minta Polsek Tonjolkan Restorative Justice, Tak Usah Cari-cari Perkara

Nasional
Polemik Pembangunan Rumah Ibadah di Karimun, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Jaga Kondusifitas

Polemik Pembangunan Rumah Ibadah di Karimun, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Jaga Kondusifitas

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT hingga Sadomasokis, Ini 5 Pengusulnya

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT hingga Sadomasokis, Ini 5 Pengusulnya

Nasional
Dalam Draf RUU Ketahanan Keluarga Diatur Larangan Aktivitas BDSM

Dalam Draf RUU Ketahanan Keluarga Diatur Larangan Aktivitas BDSM

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur Sewa Rahim, Pelaku Dipidana dan Denda Rp 500 Juta

RUU Ketahanan Keluarga Atur Sewa Rahim, Pelaku Dipidana dan Denda Rp 500 Juta

Nasional
LBGT Diatur RUU Ketahanan Keluarga, Pengusul Sebut atas Nama Pancasila

LBGT Diatur RUU Ketahanan Keluarga, Pengusul Sebut atas Nama Pancasila

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X