Kompas.com - 14/05/2014, 21:55 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik saat memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu legislatif (pileg) di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2014/2014). Penetapan hasil perolehan suara pileg terancam molor, hingga H-2 penetapan rekapitulasi, KPU baru menetapkan perolehan suara untuk 12 provinsi. Dalam peraturan KPU, rekapitulasi suara tingkat nasional dijadwalkan selesai 6 Mei dan penetapan hasil pemilu nasional pada 9 Mei. TRIBUNNEWS/HERUDINKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik saat memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu legislatif (pileg) di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2014/2014). Penetapan hasil perolehan suara pileg terancam molor, hingga H-2 penetapan rekapitulasi, KPU baru menetapkan perolehan suara untuk 12 provinsi. Dalam peraturan KPU, rekapitulasi suara tingkat nasional dijadwalkan selesai 6 Mei dan penetapan hasil pemilu nasional pada 9 Mei.
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com
- Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2014 yang berisi syarat calon presiden dan calon wakil presiden 2014. Beberapa syarat diperdebatkan sejumlah kalangan karena perlu tafsir khusus dan beberapa yang lain dianggap tak pas dengan kondisi saat ini.

Salah satu yang bisa diperdebatkan adalah syarat kedua soal ketentuan (b) yang berbunyi "Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri".

Ketua KPU Husni Kamil Manik, di Jakarta, Selasa (13/5/2014), mengatakan, klausul ini secara sederhana bisa dijelaskan, yang bersangkutan hingga kini tetap memegang kewarganegaraan Indonesia. "Tidak pernah menanggalkan status WNI," kata Husni.

Komisioner KPU yang membidangi hukum, Ida Budhiati, menambahkan, syarat tak pernah menerima kewarganegaraan lain sudah diatur dalam UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. ”Dia harus tidak pernah menjadi warga negara lain selain WNI. Tak pernah memiliki dua kewarganegaraan, atau tak pernah menerima kewarganegaraan negara lain, atas kemauan dan kehendak sendiri menjadi WNA," kata Ida.

Syarat lainnya yang bisa diperdebatkan adalah ketentuan (g) yang berbunyi, "Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara".

Menurut Husni, untuk memastikan yang bersangkutan tak terkena klausul tersebut, KPU akan menggunakan keterangan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam pailit. "Status pailit ini keterangannya dari pengadilan niaga," kata Husni.

Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Didik Supriyanto masih bisa menerima dua persyaratan tersebut yang sebenarnya riskan dijadikan isu kampanye hitam. "Ketentuan soal kewarganegaraan ini intinya untuk memastikan bahwa calon presiden kita nantinya bukanlah orang yang bisa berkhianat kepada negara ini," kata Didik.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terkejut soal PKI

Di luar dua syarat tersebut, ada satu persoalan yang menurut Didik penting disimak, yaitu persyaratan nomor (q) yang berbunyi, "Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S/PKI". Didik terkejut, ketentuan itu masih ada di persyaratan menjadi presiden.

"Persyaratan ini sudah tak relevan lagi mengingat Mahkamah Konstitusi pernah mengabulkan uji materi terhadap UU Pemilu yang akhirnya memulihkan hak memilih dan dipilih mereka yang terlibat G30S/PKI," kata Didik.

Pada 24 Februari 2004, MK menyatakan Pasal 60 Huruf g UU No 12/2003 tentang Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal itu menghalangi mereka yang selama ini dicap eks PKI untuk memilih dan dipilih. Ketentuan seperti itu tidak lagi relevan dengan upaya rekonsiliasi nasional.

Direktur Lingkar Madani untul Indonesia Ray Rangkuti lebih memandang konsistensi dalam sebuah aturan. Ketentuan model seperti itu khas perspektif orde baru. "Makin banyaknya generasi politik baru yang lahir, sebenarnya ketentuan itu makin tak relevan," kata Ray. (AMR)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perpres RANHAM Singgung soal Perubahan Peraturan yang Mendiskriminasi Perempuan

Perpres RANHAM Singgung soal Perubahan Peraturan yang Mendiskriminasi Perempuan

Nasional
IAKMI: Proporsi Kasus Covid-19 pada Anak-anak Jumlahnya Cukup Besar

IAKMI: Proporsi Kasus Covid-19 pada Anak-anak Jumlahnya Cukup Besar

Nasional
Bareskrim: Adelin Lis Terancam Pidana Keimigrasian karena Dugaan Pemalsuan Paspor

Bareskrim: Adelin Lis Terancam Pidana Keimigrasian karena Dugaan Pemalsuan Paspor

Nasional
DKI Jakarta Catat 94 Kasus Varian Baru Virus Corona, Termasuk 57 Delta

DKI Jakarta Catat 94 Kasus Varian Baru Virus Corona, Termasuk 57 Delta

Nasional
KPK Setor Uang Hasil Rampasan Empat Terpidana Eks Pejabat PT Waskita Karya

KPK Setor Uang Hasil Rampasan Empat Terpidana Eks Pejabat PT Waskita Karya

Nasional
Anggota DPR Nilai Perpres 53/2021 Belum Jawab Soal Penyelesaian HAM Masa Lalu

Anggota DPR Nilai Perpres 53/2021 Belum Jawab Soal Penyelesaian HAM Masa Lalu

Nasional
KSAL Ungkap Strategi TNI AL Hadapi Ancaman Militer dan Hibrida

KSAL Ungkap Strategi TNI AL Hadapi Ancaman Militer dan Hibrida

Nasional
Sebaran Varian Alpha, Beta, dan Delta di 14 Provinsi, Jateng dan DKI Jadi Perhatian

Sebaran Varian Alpha, Beta, dan Delta di 14 Provinsi, Jateng dan DKI Jadi Perhatian

Nasional
Kemenkes: 6 Kasus Covid-19 dengan Varian Beta Terdeteksi di 3 Provinsi

Kemenkes: 6 Kasus Covid-19 dengan Varian Beta Terdeteksi di 3 Provinsi

Nasional
Tolak Wacana Presiden Tiga Periode, Demokrat: Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dijadikan Alasan

Tolak Wacana Presiden Tiga Periode, Demokrat: Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dijadikan Alasan

Nasional
Rencana Aksi HAM Atur Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Rencana Aksi HAM Atur Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Nasional
Panglima TNI Minta Sinergitas 4 Pilar dalam PPKM Mikro untuk Tekan Covid-19

Panglima TNI Minta Sinergitas 4 Pilar dalam PPKM Mikro untuk Tekan Covid-19

Nasional
Fadli Zon Harap Hubungan Diplomatik Uni Eropa-ASEAN Buka Peluang Kerja Sama di Bidang Baru

Fadli Zon Harap Hubungan Diplomatik Uni Eropa-ASEAN Buka Peluang Kerja Sama di Bidang Baru

Nasional
Mendagri: Tujuan PPKM Skala Mikro agar Masyarakat Patuh Protokol Kesehatan

Mendagri: Tujuan PPKM Skala Mikro agar Masyarakat Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
45 Kasus Virus Corona Varian Alpha Terdeteksi di 10 Provinsi, Paling Banyak di DKI

45 Kasus Virus Corona Varian Alpha Terdeteksi di 10 Provinsi, Paling Banyak di DKI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X