Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Majelis Syariah PPP: Prabowo-Hatta Tak Laku di Lingkungan NU

Kompas.com - 14/05/2014, 21:17 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan kecewa atas keputusan bakal calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto yang memilih Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam Pemilu Presiden 2014. Duet Prabowo-Hatta dianggap tak akan mendapatkan simpati dari kalangan Nahdliyin.

"Duet Prabowo-Hatta susah untuk memasarkannya di kalangan Nahdliyin (warga NU)," kata Ketua Harian Majelis Syariah PPP KH Nur Muhammad Iskandar, dalam siaran pers yang diterima wartawan, Rabu (14/5/2014).

Sebagai salah seorang pendukung Prabowo, Nur Muhammad mengaku kecewa karena mantan Danjen Kopassus tersebut tidak menggandeng tokoh NU. Menurut dia, jika Prabowo menggandeng tokoh NU, peluang untuk menang semakin besar.

"Awalnya kita gadang Prabowo–SDA (Suryadharma Ali), tapi ternyata gandeng yang lain dan bukan dari NU," katanya.

Nur, yang sempat menghadiri kampanye Gerindra bersama Suryadharma, Maret lalu, memprediksi, warga NU yang awalnya mendukung Prabowo bisa saja mengalihkan dukungannya kepada bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo.

"Kader PPP juga bakal banyak lari ke Jokowi yang kabarnya gandeng Jusuf Kalla yang juga kader NU," ujar Nur.

Mengenai kemungkinan mengalihkan dukungan, Nur Muhammad Iskandar enggan berspekulasi. Menurut dia, peserta Rapimnas II PPP, yang pada saat mengambil keputusan mendukung Prabowo, beranggapan bahwa pilihan cawapres Prabowo adalah Suryadharma Ali.

Seperti diketahui, pada hari ini, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Amanat Nasional (PAN) menetapkan partai yang memiliki basis Muhammadiyah itu berkoalisi dengan Partai Gerindra. Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa juga disepakati menjadi bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo. Pasangan Prabowo-Hatta didukung oleh Partai Gerindra, PAN, dan PPP.

Sebelumnya, pada Selasa (13/5/2014) kemarin, Prabowo-Hatta juga telah menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meminta izin maju dalam Pemilu Presiden 2014. Hatta menyatakan telah mengantongi restu SBY untuk maju bersama Prabowo. Ia juga menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

"Saya menteri aktif tentu harus melaporkan ke Bapak Presiden sesuai aturan yang berlaku, pejabat negara, menteri, ikut serta dalam pemilihan presiden dan wakil presiden ketentuannya harus mengundurkan diri dan mendapat restu dari presiden," kata Hatta seusai pertemuan dengan SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
 ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com