Kompas.com - 14/05/2014, 19:22 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono Kompas.com/SABRINA ASRILPresiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono
Penulis Ihsanuddin
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terakhir Pusat Data Bersatu menunjukkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih bisa menjaga tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahannya. Sebesar 48,9 persen masyarakat mengaku puas dengan kinerja pemerintahan Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Sebanyak 2,5 persen lain mengaku sangat puas.

"Kalau ditotal antara yang puas dan sangat puas lebih dari 50 persen. Bagi seorang pemimpin yang ada di akhir masa jabatannya, ini merupakan prestasi," kata peneliti PDB, Agus Herta, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (14/5/2014).

Sementara itu, esanyak 42,6 persen responden menyatakan tidak puas. Sebanyak 3,7 persen lain menjawab sangat tidak puas dengan kinerja pemerintahan SBY-Boediono. Sisanya sebesar 2,3 persen responden mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

Menurut Agus, mereka yang merasa tidak puas itu bisa dimaklumi karena biasanya masyarakat memang merasa tidak puas dengan periode kepemimpinan yang sudah akan berganti. "Rata-rata di peralihan masa kekuasaan, tingkat ketidakpuasan pada pemimpin itu biasanya tinggi," jelasnya.

Ia mengatakan, hasil survei ini dapat mengindikasikan potensi SBY sebagai kepala negara masih memiliki pengaruh dalam menentukan arah politik ke depan. "Walaupun perolehan suara Partai Demokrat rendah dalam pileg (pemilu legislatif) kemarin, tetapi ketidakpuasan terhadap SBY tidak seperti itu. Masyarakat membedakan mana SBY dan Partai Demokrat," ujarnya.

Survei ini dilakukan dengan wawancara melalui telepon periode 24 April sampai 2 Mei 2014. Jumlah sampel sebanyak 1.200 orang yang tersebar di 33 provinsi dan 170 kota di seluruh Indonesi dan dipilih secara acak sistematis dari buku telepon PT Telkom. Margin of error plus-minus 2,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam kesempatan yang sama, Chairman PDB Didik J Rachbini menjamin survei dan penelitiannya tidak berafiliasi ataupun dibiayai oleh partai.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat MK Tolak Gugatan UU ITE dan Nyatakan Pemblokiran Internet Papua Konstitusional...

Saat MK Tolak Gugatan UU ITE dan Nyatakan Pemblokiran Internet Papua Konstitusional...

Nasional
Satgas: Capaian Vaksinasi Covid-19 pada Lansia Masih Jauh dari Harapan

Satgas: Capaian Vaksinasi Covid-19 pada Lansia Masih Jauh dari Harapan

Nasional
Gerindra: Sudah Tepat Kami Dorong Prabowo Maju Pilpres karena Disukai Milenial

Gerindra: Sudah Tepat Kami Dorong Prabowo Maju Pilpres karena Disukai Milenial

Nasional
Saat 3 Hakim MK Sebut UU Minerba Cacat Formil, tapi Gugatannya Tetap Ditolak...

Saat 3 Hakim MK Sebut UU Minerba Cacat Formil, tapi Gugatannya Tetap Ditolak...

Nasional
4.241.809 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Keputusan Pemerintah Turunkan Harga PCR

4.241.809 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Keputusan Pemerintah Turunkan Harga PCR

Nasional
14 Cabang Olahraga Nasional Difokuskan untuk Ditata Ulang

14 Cabang Olahraga Nasional Difokuskan untuk Ditata Ulang

Nasional
Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Lagi Kasus Korupsi Perum Perindo

Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Lagi Kasus Korupsi Perum Perindo

Nasional
Covid-19 Naik di Sejumlah Negara, Kemenkes: Vaksinasi Saja Tak Cukup

Covid-19 Naik di Sejumlah Negara, Kemenkes: Vaksinasi Saja Tak Cukup

Nasional
Harga Sudah Turun, Tes PCR untuk Syarat Naik Pesawat Tetap Dikritik

Harga Sudah Turun, Tes PCR untuk Syarat Naik Pesawat Tetap Dikritik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cuti Bersama Natal 2021 Ditiadakan | Harga Tertinggi PCR Rp 275.000 di Jawa-Bali, Rp 300.000 di Daerah Lain

[POPULER NASIONAL] Cuti Bersama Natal 2021 Ditiadakan | Harga Tertinggi PCR Rp 275.000 di Jawa-Bali, Rp 300.000 di Daerah Lain

Nasional
Panglima TNI Minta Para Perwira Sinergi Hadapi Perang Semesta Covid-19

Panglima TNI Minta Para Perwira Sinergi Hadapi Perang Semesta Covid-19

Nasional
Satgas Sebut Kepatuhan Pakai Masker di Restoran dan Tempat Wisata di Bali dan Kepri Rendah

Satgas Sebut Kepatuhan Pakai Masker di Restoran dan Tempat Wisata di Bali dan Kepri Rendah

Nasional
Seputar Penurunan Harga Tes PCR, dari Masa Berlaku hingga Sanksi bagi Penyedia Tes

Seputar Penurunan Harga Tes PCR, dari Masa Berlaku hingga Sanksi bagi Penyedia Tes

Nasional
Pemerintah Hapus Cuti Bersama Natal, Ketua DPR: Kita Tidak Boleh Kebobolan Lagi

Pemerintah Hapus Cuti Bersama Natal, Ketua DPR: Kita Tidak Boleh Kebobolan Lagi

Nasional
Perlunya Jokowi Cari Juru Bicara Baru dan Kriteria Pengganti Fadjroel

Perlunya Jokowi Cari Juru Bicara Baru dan Kriteria Pengganti Fadjroel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.