Habiskan Dana Rp 8,6 Miliar, Keponakan Prabowo Lolos ke DPR

Kompas.com - 14/05/2014, 16:24 WIB
Wasekjen Partai Gerindra, Aryo Djojohadikusumo KOMPAS.COM/FIANWasekjen Partai Gerindra, Aryo Djojohadikusumo
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Modal kampanye pemilu legislatif yang besar dari keponakan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Aryo Djojohadikusumo, berbuah manis. Politisi Partai Gerindra itu dipastikan lolos sebagai anggota DPR periode 2014-2019.

Berdasarkan sertifikat daftar calon terpilih Komisi Pemilihan Umum (KPU), Putra Hashim Djojohadikusumo itu meraih suara sebanyak 53,368 suara. Aryo maju sebagai calon anggota legislatif DPR di Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta III. Dapil ini mencakup Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.

Dapil DKI III kerap dijuluki sebagai dapil "neraka" karena dihuni oleh caleg-caleg populer dan sebagian besar caleg petahana, di antaranya Marzuki Alie, Tantowi Yahya, Effendi Simbolon, Vera Febyanthy, dan Charles Honoris. Bahkan, Marzuki Alie tidak berhasil lolos ke Senayan.

Saat menyerahkan laporan dana kampanye Partai Gerindra, Aryo mengaku menghabiskan sekitar Rp 8,6 miliar untuk memenangkan pileg. Padahal, ia awalnya hanya menyiapkan Rp 6 miliar.

Selain Aryo, caleg lain yang terpilih menjadi anggota DPR dari Dapil Jakarta III adalah Ahmad Sahroni (Partai Nasdem), Adang Daradjatun (Partai Keadilan Sejahtera), Effendi Simbolon, Darmadi Durianto, Charles Honoris (ketiganya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Tantowi Yahya (Partai Golkar), dan Achmad Dimyati Natakusumah (Partai Persatuan Pembangunan).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Nasional
KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

Nasional
'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X