Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Habiskan Dana Rp 8,6 Miliar, Keponakan Prabowo Lolos ke DPR

Kompas.com - 14/05/2014, 16:24 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Modal kampanye pemilu legislatif yang besar dari keponakan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Aryo Djojohadikusumo, berbuah manis. Politisi Partai Gerindra itu dipastikan lolos sebagai anggota DPR periode 2014-2019.

Berdasarkan sertifikat daftar calon terpilih Komisi Pemilihan Umum (KPU), Putra Hashim Djojohadikusumo itu meraih suara sebanyak 53,368 suara. Aryo maju sebagai calon anggota legislatif DPR di Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta III. Dapil ini mencakup Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.

Dapil DKI III kerap dijuluki sebagai dapil "neraka" karena dihuni oleh caleg-caleg populer dan sebagian besar caleg petahana, di antaranya Marzuki Alie, Tantowi Yahya, Effendi Simbolon, Vera Febyanthy, dan Charles Honoris. Bahkan, Marzuki Alie tidak berhasil lolos ke Senayan.

Saat menyerahkan laporan dana kampanye Partai Gerindra, Aryo mengaku menghabiskan sekitar Rp 8,6 miliar untuk memenangkan pileg. Padahal, ia awalnya hanya menyiapkan Rp 6 miliar.

Selain Aryo, caleg lain yang terpilih menjadi anggota DPR dari Dapil Jakarta III adalah Ahmad Sahroni (Partai Nasdem), Adang Daradjatun (Partai Keadilan Sejahtera), Effendi Simbolon, Darmadi Durianto, Charles Honoris (ketiganya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Tantowi Yahya (Partai Golkar), dan Achmad Dimyati Natakusumah (Partai Persatuan Pembangunan).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com