Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Cabut Tunjangan Rumah dan Mobil Dinas Jokowi

Kompas.com - 14/05/2014, 11:39 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri mencabut sejumlah fasilitas dan tunjangan jabatan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Hal tersebut dilakukan seiring dengan permohonan status nonaktif Jokowi sebagai gubernur yang disetujui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi dan izin pencalonan sebagai presiden yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Seusai bertemu Mendagri di Kantor Kemendagri, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2014) pagi, Jokowi mengatakan, fasilitas yang diambil darinya adalah rumah dinas beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, dan sejumlah tunjangan jabatan sebagai gubernur. 

"Sejak dinyatakan berhenti sementara (nonaktif), tidak dapat menggunakan biaya rumah tangga, pembelian inventaris, biaya pemeliharaan rumah, pemeliharaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan kesehatan," ujar Jokowi. 

Kendati demikian, kata Jokowi, Kemendagri tidak mencabut gaji pokok sebagai gubernur selama status nonaktif. 

Selanjutnya, Jokowi mengaku belum tahu akan pindah ke mana setelah fasilitas rumah dinas kegubernuran di Jalan Taman Surapati, Menteng, Jakarta Pusat, dicabut.

Dia sempat melontarkan candaan kepada para wartawan. 

"Kamu ini ngurus-ngurus saya pindah ke mana. Urusan saya pindah itu urusan saya sama istri saya," ujarnya seraya tertawa. 

Sebelumnya diberitakan, seusai mendapatkan izin dari Presiden SBY untuk maju sebagai calon presiden, Kemendagri juga menyetujui permohonan Jokowi untuk nonaktif sebagai Gubernur DKI Jakarta. 

Jokowi akan nonaktif sebagai gubernur per tanggal 1 Juni hingga 20 Oktober 2014. Selama itu, jabatannya sebagai gubernur diemban oleh wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com