Kompas.com - 13/05/2014, 14:41 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Youtube/Istana KepresidenanPresiden Susilo Bambang Yudhoyono.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com --
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima permintaan izin yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi yang akan maju sebagai bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Presiden akan mengeluarkan surat tertulis yang menonaktifkan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta mulai besok, Rabu (14/5/2014).

"Pak Jokowi tadi mengajukan izin sebagai capres. Secara resmi, saya sudah memberikan izin kepada Jokowi, Gubernur DKI Jakarta untuk menjadi capres dalam Pilpres 2014. Insya Allah besok akan saya keluarkan izin resmi, tertulis, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pemerintah," ujar Presiden SBY dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/5/2014).

Presiden menjelaskan, jika izin tertulis itu sudah dikeluarkan, maka Jokowi akan langsung non-aktif dari posisinya saat ini di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

"Pak Jokowi statusnya non-aktif sebagai Gubernur DKI hingga KPU menetapkan sebagai presiden dan wapres. Inilah inti dari pertemuan saya dengan Pak Jokowi tadi," katanya.

Pertemuan SBY dengan Jokowi berlangsung singkat hanya sekitar 10 menit. Saat datang ke Kompleks Istana, Jokowi mengaku belum tahu kapan akan mengajukan cuti. Dia hanya berniat meminta izin Presiden untuk maju dalam pilpres.

Jokowi pun sempat menunjukkan lembaran surat yang disebutnya tak tertulis sama sekali tanggal cuti. Pasalnya, dia ingin berdiskusi terlebih dulu dengan Presiden SBY. Namun, ternyata Presiden SBY langsung menyetujui permintaan izin cuti tersebut.

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, Jokowi tidak perlu mengundurkan diri. Pasalnya, di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden, kepala daerah hanya wajib menyampaikan izin. Hal ini berbeda dengan aturan terhadap menteri aktif yang harus mundur apabila ingin maju sebagai bakal capres atau bakal cawapres.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Nasional
Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Nasional
Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Nasional
Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Nasional
Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Nasional
Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Nasional
Buron Sejak 2015, Terpidana Pembuat Surat Palsu Ditangkap Kejagung di Medan

Buron Sejak 2015, Terpidana Pembuat Surat Palsu Ditangkap Kejagung di Medan

Nasional
Dugaan Penggelapan Impor Emas, Ketua Komisi III Usul Bentuk Panja

Dugaan Penggelapan Impor Emas, Ketua Komisi III Usul Bentuk Panja

Nasional
Anggota DPR Sebut Ada Jaksa Ikut Main Proyek, Jaksa Agung: Saya Copot Langsung

Anggota DPR Sebut Ada Jaksa Ikut Main Proyek, Jaksa Agung: Saya Copot Langsung

Nasional
KPK Belum Pasti Hadiri Panggilan Kedua Komnas HAM, Lili Pintauli: Kita Sedang Pelajari

KPK Belum Pasti Hadiri Panggilan Kedua Komnas HAM, Lili Pintauli: Kita Sedang Pelajari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X