Kompas.com - 13/05/2014, 14:41 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Youtube/Istana KepresidenanPresiden Susilo Bambang Yudhoyono.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com --
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima permintaan izin yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi yang akan maju sebagai bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Presiden akan mengeluarkan surat tertulis yang menonaktifkan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta mulai besok, Rabu (14/5/2014).

"Pak Jokowi tadi mengajukan izin sebagai capres. Secara resmi, saya sudah memberikan izin kepada Jokowi, Gubernur DKI Jakarta untuk menjadi capres dalam Pilpres 2014. Insya Allah besok akan saya keluarkan izin resmi, tertulis, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pemerintah," ujar Presiden SBY dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/5/2014).

Presiden menjelaskan, jika izin tertulis itu sudah dikeluarkan, maka Jokowi akan langsung non-aktif dari posisinya saat ini di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

"Pak Jokowi statusnya non-aktif sebagai Gubernur DKI hingga KPU menetapkan sebagai presiden dan wapres. Inilah inti dari pertemuan saya dengan Pak Jokowi tadi," katanya.

Pertemuan SBY dengan Jokowi berlangsung singkat hanya sekitar 10 menit. Saat datang ke Kompleks Istana, Jokowi mengaku belum tahu kapan akan mengajukan cuti. Dia hanya berniat meminta izin Presiden untuk maju dalam pilpres.

Jokowi pun sempat menunjukkan lembaran surat yang disebutnya tak tertulis sama sekali tanggal cuti. Pasalnya, dia ingin berdiskusi terlebih dulu dengan Presiden SBY. Namun, ternyata Presiden SBY langsung menyetujui permintaan izin cuti tersebut.

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, Jokowi tidak perlu mengundurkan diri. Pasalnya, di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden, kepala daerah hanya wajib menyampaikan izin. Hal ini berbeda dengan aturan terhadap menteri aktif yang harus mundur apabila ingin maju sebagai bakal capres atau bakal cawapres.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aplikasi PeduliLindungi Digunakan untuk Skrining PON XX

Aplikasi PeduliLindungi Digunakan untuk Skrining PON XX

Nasional
HQR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Saudi, Kemenkes: Masih Proses Integrasi

HQR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Saudi, Kemenkes: Masih Proses Integrasi

Nasional
Laporkan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Kebebasan Berpendapat Harus Beretika

Laporkan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Kebebasan Berpendapat Harus Beretika

Nasional
Anggota Komisi I Minta Kemenkominfo Segera Tutup Konten Penghinaan Agama dan Ras di Internet

Anggota Komisi I Minta Kemenkominfo Segera Tutup Konten Penghinaan Agama dan Ras di Internet

Nasional
Laporkan Haris dan Fatia atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Luhut Dinilai Tak Beritikad Baik

Laporkan Haris dan Fatia atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Luhut Dinilai Tak Beritikad Baik

Nasional
Haris Azhar Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum: Klien Kami Akan Selalu Bersikap Ksatria

Haris Azhar Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum: Klien Kami Akan Selalu Bersikap Ksatria

Nasional
KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

Nasional
Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

Nasional
Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

Nasional
Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

Nasional
Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

Nasional
Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

Nasional
Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

Nasional
Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

Nasional
Pemerintah Siapkan Dua Kawasan Industri Halal di NTB

Pemerintah Siapkan Dua Kawasan Industri Halal di NTB

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.