Sekjen MK Beberkan Penghasilan Akil Mochtar

Kompas.com - 12/05/2014, 20:17 WIB
Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Janedjri M. Gaffar usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK di Jakarta Selatan, Senin (20/1/2014). KPK memeriksa Sekjen MK Janedjri M. Gaffar sebagai saksi kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) suap pengurusan sengketa Pilkada dengan tersangka mantan Ketua MK Akil Mochtar. TRIBUNNEWS/HERUDIN HERUDINSekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Janedjri M. Gaffar usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK di Jakarta Selatan, Senin (20/1/2014). KPK memeriksa Sekjen MK Janedjri M. Gaffar sebagai saksi kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) suap pengurusan sengketa Pilkada dengan tersangka mantan Ketua MK Akil Mochtar. TRIBUNNEWS/HERUDIN
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahkamah Konstitusi (MK) Janedjri M Gaffar membeberkan penghasilan Akil Mochtar saat menjabat di MK. Ia mengungkapkannya saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (12/5/2014). Janedjri mengatakan, total gaji dan tunjangan Akil tahun 2008 hingga 2013 mencapai Rp 12.429.344.950.

"Itu Rp 10 miliarnya ditransfer di kas Bank BRI cabang MK. Sisanya tunai sekitar Rp 1,55 miliar," terang Janedjri.

Ia menjelaskan, gaji yang diterima Akil saat menjadi hakim MK Rp 13,9 juta per bulan. Kemudian, tunjangan untuk kehormatan dan transportasi mencapai Rp 9,37 juta. Akil juga mendapat tunjangan untuk pengawalan Rp 200.000 per hari.

Sementara itu, untuk tunjangan persidangan, Akil mendapat Rp 300.000 dan honor setiap perencanaan putusan sebesar Rp 2 juta. Untuk setiap putusan penanganan perkara Akil juga mendapatkan Rp 5 juta. Jumlah itu belum termasuk uang perjalanan dinas.

Seperti diketahui, dalam dakwaan kelima, KPK mengusut dugaan pencucian uang Akil pada kurun waktu 22 Oktober 2010 hingga 2 Oktober 2013 atau saat ia telah menjadi hakim konstitusi. Nilai dugaan pencucian uangnya mencapai Rp 161,080 miliar.

Selain itu, KPK juga mengusut dugaan pencucian uang Akil pada kurun waktu 17 April 2002 hingga 21 Oktober 2010. Ketika itu Akil masih menjabat anggota DPR hingga akhirnya menjabat Hakim Konstitusi. Nilai dugaan pencucian uangnya sekitar Rp 20 miliar.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Nasional
Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Nasional
Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan 'Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri'

Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan "Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

Nasional
Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Nasional
Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Nasional
KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Nasional
KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

Nasional
KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

Nasional
Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Nasional
KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

Nasional
Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X