Kompas.com - 12/05/2014, 02:18 WIB
Ketua Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali (kanan) dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto pada acara pernyataan dukungan PPP kepada Prabowo sebagai calon presiden di Kantor DPP PPP, Jakarta, Jumat (18/4/2014). KOMPAS/HERU SRI KUMOROKetua Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali (kanan) dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto pada acara pernyataan dukungan PPP kepada Prabowo sebagai calon presiden di Kantor DPP PPP, Jakarta, Jumat (18/4/2014).
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com -- Setelah dua hari melaksanakan rapat pimpinan nasional, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya resmi memutuskan arah koalisinya ke Prabowo Subianto pada Senin (12/5/2014) dini hari.

Uniknya, beberapa bulan sebelum rapimnas dilakukan, PPP sempat digoyang kisruh internal lantaran Ketua Umum PPP Suryadharma Ali hadir dan menyatakan dukungan dalam kampanye Partai Gerindra.

"Akhirnya PPP sudah menyatakan secara bulat, aklamasi mendukung Haji Prabowo Subianto, sebagai calon presiden," ujar Ketua Umum PPP Suryadharma Ali seusai lobi dalam forum Rapimnas, Senin (12/5/2014) dini hari sekitar pukul 02.10 WIB.

Menurut Suryadharma, keputusan itu diambil melalui pertimbangan sangat cermat, perdebatan panjang, hingga memerlukan skorsing sidang sebanyak tiga kali. Salah satunya, bahkan skorsing mencapai 27 jam.

Keputusan koalisi PPP ke Prabowo dilakukan secara musyawarah mufakat yang melibatkan 33 Dewan Pimpinan Wilayah PPP seluruh Indonesia. PPP berharap agar Prabowo terpilih sebagai presiden yang akan datang.

Kesepakatan PPP merapat kepada Prabowo bukanlah tanpa rintangan. Mulanya, kehadiran Suryadharma dalam kampanye Partai Gerindra pada 23 Maret 2014 lalu. Tak hanya hadir, Suryadharma bahkan menyatakan dukungannya terhadap bakal capres partai itu, Prabowo Subianto.

Pada 9 April 2014, beberapa jam setelah pemungutan suara, internal PPP mulai bereaksi keras atas sikap Suryadharma itu. Suryadharma dituding sebagai penyebab menurunnya suara PPP berdasarkan hasil hitung cepat yang mulai disiarkan pada hari yang sama. Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi pun mengungkapkan, sudah ada 27 DPW PPP yang meminta agar Suryadharma segera dicopot.

Setelah itu, Suryadharma mencopot posisi Wakil Ketua Umum Suharso Monoarfa, Sekretaris Jenderal M Romahurmuzy, dan sejumlah pengurus DPW.

Internal PPP pun semakin memanas lantaran Romy bersama gerbongnya menggelar rapimnas tanpa kehadiran Suryadharma Ali. Suryadharma menuding bahwa rapimnas yang menyatakan mencopot jabatannya dari Ketua Umum itu sebagai tindakan makar.

Dinamika di internal PPP semakin berkembang dengan manuver yang dilakukan mantan Wakil Presiden RI yang juga politisi senior PPP, Hamzah Haz bersama Suharso Monoarfa yang mendatangi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Di dalam pertemuan itu, Hamzah juga menyatakan dukungannya kepada Jokowi.

Puncak konflik internal PPP terjadi pada 24 April lalu di mana diselenggarakan Mukernas III di Bogor, Jawa Barat. Forum Mukernas itu menjadi tempat islah kedua kubu yang berseteru itu.

Namun, meski islah sudah dicapai, internal PPP tetap memanas. Pasalnya, Suryadharma kembali bermanuver dengan menyebarkan surat dukungan untuk Prabowo ke sejumlah pengurus DPW.

Pada Senin (12/5/2014) ini, akhirnya PPP menyepakati dukungannya kepada Prabowo.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Nasional
Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Nasional
Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Nasional
Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Nasional
Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Nasional
Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Nasional
Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Nasional
JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

Nasional
KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

Nasional
UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X