Kompas.com - 12/05/2014, 02:18 WIB
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com -- Setelah dua hari melaksanakan rapat pimpinan nasional, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya resmi memutuskan arah koalisinya ke Prabowo Subianto pada Senin (12/5/2014) dini hari.

Uniknya, beberapa bulan sebelum rapimnas dilakukan, PPP sempat digoyang kisruh internal lantaran Ketua Umum PPP Suryadharma Ali hadir dan menyatakan dukungan dalam kampanye Partai Gerindra.

"Akhirnya PPP sudah menyatakan secara bulat, aklamasi mendukung Haji Prabowo Subianto, sebagai calon presiden," ujar Ketua Umum PPP Suryadharma Ali seusai lobi dalam forum Rapimnas, Senin (12/5/2014) dini hari sekitar pukul 02.10 WIB.

Menurut Suryadharma, keputusan itu diambil melalui pertimbangan sangat cermat, perdebatan panjang, hingga memerlukan skorsing sidang sebanyak tiga kali. Salah satunya, bahkan skorsing mencapai 27 jam.

Keputusan koalisi PPP ke Prabowo dilakukan secara musyawarah mufakat yang melibatkan 33 Dewan Pimpinan Wilayah PPP seluruh Indonesia. PPP berharap agar Prabowo terpilih sebagai presiden yang akan datang.

Kesepakatan PPP merapat kepada Prabowo bukanlah tanpa rintangan. Mulanya, kehadiran Suryadharma dalam kampanye Partai Gerindra pada 23 Maret 2014 lalu. Tak hanya hadir, Suryadharma bahkan menyatakan dukungannya terhadap bakal capres partai itu, Prabowo Subianto.

Pada 9 April 2014, beberapa jam setelah pemungutan suara, internal PPP mulai bereaksi keras atas sikap Suryadharma itu. Suryadharma dituding sebagai penyebab menurunnya suara PPP berdasarkan hasil hitung cepat yang mulai disiarkan pada hari yang sama. Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi pun mengungkapkan, sudah ada 27 DPW PPP yang meminta agar Suryadharma segera dicopot.

Setelah itu, Suryadharma mencopot posisi Wakil Ketua Umum Suharso Monoarfa, Sekretaris Jenderal M Romahurmuzy, dan sejumlah pengurus DPW.

Internal PPP pun semakin memanas lantaran Romy bersama gerbongnya menggelar rapimnas tanpa kehadiran Suryadharma Ali. Suryadharma menuding bahwa rapimnas yang menyatakan mencopot jabatannya dari Ketua Umum itu sebagai tindakan makar.

Dinamika di internal PPP semakin berkembang dengan manuver yang dilakukan mantan Wakil Presiden RI yang juga politisi senior PPP, Hamzah Haz bersama Suharso Monoarfa yang mendatangi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Di dalam pertemuan itu, Hamzah juga menyatakan dukungannya kepada Jokowi.

Puncak konflik internal PPP terjadi pada 24 April lalu di mana diselenggarakan Mukernas III di Bogor, Jawa Barat. Forum Mukernas itu menjadi tempat islah kedua kubu yang berseteru itu.

Namun, meski islah sudah dicapai, internal PPP tetap memanas. Pasalnya, Suryadharma kembali bermanuver dengan menyebarkan surat dukungan untuk Prabowo ke sejumlah pengurus DPW.

Pada Senin (12/5/2014) ini, akhirnya PPP menyepakati dukungannya kepada Prabowo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

Nasional
ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

Nasional
Pemerintah Putuskan Cabut Ketentuan soal Dokter Gigi dan Pengacara di RKUHP

Pemerintah Putuskan Cabut Ketentuan soal Dokter Gigi dan Pengacara di RKUHP

Nasional
Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang Raih Penghargaan 'Life Time Achievement' dari MACC

Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang Raih Penghargaan "Life Time Achievement" dari MACC

Nasional
UPDATE 25 Mei: Lebih dari 200 Juta Orang Sudah Divaksinasi Dosis 1

UPDATE 25 Mei: Lebih dari 200 Juta Orang Sudah Divaksinasi Dosis 1

Nasional
Komisi III dan Pemerintah Sepakat RKUHP Dibawa Ke Paripurna, Target Pengesahan Juli 2022

Komisi III dan Pemerintah Sepakat RKUHP Dibawa Ke Paripurna, Target Pengesahan Juli 2022

Nasional
UPDATE 25 Mei: Sebaran 315 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

UPDATE 25 Mei: Sebaran 315 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

Nasional
Pemerintah dan Komisi III DPR Sepakat RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Paripurna

Pemerintah dan Komisi III DPR Sepakat RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Paripurna

Nasional
Profil Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Bangsawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-2 RI

Profil Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Bangsawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-2 RI

Nasional
KPK: Pencarian Harun Masiku Tak Bisa Disampaikan Detail ke Publik

KPK: Pencarian Harun Masiku Tak Bisa Disampaikan Detail ke Publik

Nasional
UPDATE 25 Mei: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 5

UPDATE 25 Mei: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 5

Nasional
UPDATE 25 Mei: 86.020 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,88 Persen

UPDATE 25 Mei: 86.020 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,88 Persen

Nasional
UPDATE 25 Mei: Ada 3.606 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 25 Mei: Ada 3.606 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 25 Mei: Tambah 232, Total Kasus Covid-19 Sembuh 5.893.860

UPDATE 25 Mei: Tambah 232, Total Kasus Covid-19 Sembuh 5.893.860

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.