Disahkan KPU, Ini Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2014 - Kompas.com

Disahkan KPU, Ini Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2014

Kompas.com - 09/05/2014, 23:57 WIB
TRIBUNNEWS/HERUDIN Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu legislatif (pileg) di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2014/2014). Penetapan hasil perolehan suara pileg terancam molor, hingga H-2 penetapan rekapitulasi, KPU baru menetapkan perolehan suara untuk 12 provinsi. Dalam peraturan KPU, rekapitulasi suara tingkat nasional dijadwalkan selesai 6 Mei dan penetapan hasil pemilu nasional pada 9 Mei.


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum akhirnya menetapkan hasil perolehan suara Pemilu Legislatif 2014, Jumat (9/5/2014), di Gedung KPU, Jakarta Pusat. PDI Perjuangan meraih suara terbanyak dengan jumlah suara mencapai 18,95 persen. Sementara itu, dua partai dinyatakan tidak memenuhi ambang batas parlemen sehingga tidak mendapatkan jatah kursi di DPR, yaitu Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Berikut hasil perolehan suara setiap partai.
1. Partai Nasdem 8.402.812 (6,72 persen)
2. Partai Kebangkitan Bangsa 11.298.957 (9,04 persen)
3. Partai Keadilan Sejahtera 8.480.204 (6,79 persen)
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 23.681.471 (18,95 persen)
5. Partai Golkar 18.432.312 (14,75 persen)
6. Partai Gerindra 14.760.371 (11,81 persen)
7. Partai Demokrat 12.728.913 (10,19 persen)
8. Partai Amanat Nasional 9.481.621 (7,59 persen)
9. Partai Persatuan Pembangunan 8.157.488 (6,53 persen)
10. Partai Hanura 6.579.498 (5,26 persen)
14. Partai Bulan Bintang 1.825.750 (1,46 persen)*
15. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1.143.094 (0,91 persen)*

* PBB dan PKPI tidak lolos ke DPR karena perolehan suara kurang dari 3,50 persen.

Rekapitulasi suara final ini dibacakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik melalui Keputusan KPU 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara umum dalam pemilihan umum.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorInggried Dwi Wedhaswary

Terkini Lainnya

TKN Jokowi-Ma'ruf Tegaskan Tak Terbitkan dan Sebarkan Tabloid Indonesia Barokah

TKN Jokowi-Ma'ruf Tegaskan Tak Terbitkan dan Sebarkan Tabloid Indonesia Barokah

Nasional
Anjing Pelacak Endus 3 Jenazah Tertimbun, Korban Longsor dan Banjir Gowa Jadi 29 Orang

Anjing Pelacak Endus 3 Jenazah Tertimbun, Korban Longsor dan Banjir Gowa Jadi 29 Orang

Regional
Jalan Ruteng-Reo Putus, Eksavator Didatangkan untuk Buka Jalur Alternatif

Jalan Ruteng-Reo Putus, Eksavator Didatangkan untuk Buka Jalur Alternatif

Regional
INFOGRAFIK: Perjalanan Hukum Abu Bakar Ba'asyir...

INFOGRAFIK: Perjalanan Hukum Abu Bakar Ba'asyir...

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Mesuji sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Mesuji sebagai Tersangka

Nasional
Pria di India Dituduh Bunuh Temannya dan Buang Potongan Tubuh Korban ke Toilet

Pria di India Dituduh Bunuh Temannya dan Buang Potongan Tubuh Korban ke Toilet

Internasional
KPIH: Pemerintah Harus Kendalikan Jemaah Haji Nonkuota

KPIH: Pemerintah Harus Kendalikan Jemaah Haji Nonkuota

Nasional
China Kecam Campur Tangan AS dalam Krisis Politik di Venezuela

China Kecam Campur Tangan AS dalam Krisis Politik di Venezuela

Internasional
Kurang Jelas, Rambu Ganjil-Genap Akan Diganti Elektronik

Kurang Jelas, Rambu Ganjil-Genap Akan Diganti Elektronik

Megapolitan
Bangun Kelenteng, UNS Klaim Kampus Pertama Sediakan Tempat Ibadah 6 Agama

Bangun Kelenteng, UNS Klaim Kampus Pertama Sediakan Tempat Ibadah 6 Agama

Regional
Anies Teken Pergub Pelayanan Kesehatan untuk Mantan Gubernur dan Wagub DKI

Anies Teken Pergub Pelayanan Kesehatan untuk Mantan Gubernur dan Wagub DKI

Megapolitan
Pengusaha Minta Pemerintah Evaluasi HET Beras Secara Berkala

Pengusaha Minta Pemerintah Evaluasi HET Beras Secara Berkala

Nasional
2 Nelayan yang Dilaporkan Hilang di Perairan Mimika Ditemukan Selamat

2 Nelayan yang Dilaporkan Hilang di Perairan Mimika Ditemukan Selamat

Regional
3 Alasan di Balik Penurunan Status Cagar Alam Kamojang dan Papandayan Menurut KLHK

3 Alasan di Balik Penurunan Status Cagar Alam Kamojang dan Papandayan Menurut KLHK

Nasional
Lima Ribu Lebih Perangkap Ditemukan di Hutan Kawasan Ekosistem Lauser

Lima Ribu Lebih Perangkap Ditemukan di Hutan Kawasan Ekosistem Lauser

Regional

Close Ads X