Kompas.com - 09/05/2014, 22:43 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu legislatif (pileg) di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2014/2014). Penetapan hasil perolehan suara pileg terancam molor, hingga H-2 penetapan rekapitulasi, KPU baru menetapkan perolehan suara untuk 12 provinsi. Dalam peraturan KPU, rekapitulasi suara tingkat nasional dijadwalkan selesai 6 Mei dan penetapan hasil pemilu nasional pada 9 Mei. TRIBUNNEWS/HERUDINKomisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu legislatif (pileg) di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2014/2014). Penetapan hasil perolehan suara pileg terancam molor, hingga H-2 penetapan rekapitulasi, KPU baru menetapkan perolehan suara untuk 12 provinsi. Dalam peraturan KPU, rekapitulasi suara tingkat nasional dijadwalkan selesai 6 Mei dan penetapan hasil pemilu nasional pada 9 Mei.
Penulis Febrian
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Proses rekapitulasi suara tingkat nasional masih berlangsung, Jumat (9/5/2014), hingga pukul 22.30 WIB. Tersisa 1,5 jam sebelum berganti hari. Masih ada satu provinsi yang rekapitulasi suaranya belum disahkan, yaitu Maluku Utara. Waktu yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) semakin sempit untuk menuntaskan pengesahan rekapitulasi dan mengumumkan hasil Pemilihan Legislatif 2014. Sedianya, KPU menjadwalkan pengumuman hasil pemilu pada pukul 19.30 malam ini.

Pembahasan rekapitulasi Maluku Utara masih diwarnai protes dari saksi-saksi yang hadir. Ketua KPU Husni Kamil Manik berkali-kali mengingatkan peserta rapat agar lebih mengefektifkan waktu rapat.

"Bapak Ibu sekalian, waktu kita sudah tidak banyak lagi. Tanggapan-tanggapan sebaiknya kita tahan dulu," kata Husni di Kantor KPU Pusat, Jumat (9/5/2014) malam.

Pernyataan Husni justru mengundang protes dari saksi. "Kami paham Pak, bahwa waktu kita sudah tidak banyak. Tapi, apa permasalahan-permasalahan ini kita diamkan saja," kata saksi dari Partai Persatuan Pembangunan.

Kritik yang sama dilayangkan saksi dari Partai Bulan Bulan Bintang. "Kita harus menyelesaikan pernasalahan ini, Ketua. Bukan bermaksud memperlama rapat. Tapi, yang kami ingin bahas ini substansial, jangan gara-gara KPU mau pengumuman, terus yang substansial kita lupakan. Ini ada di delapan kecamatan tak ada pemilihnya. Kalau ini kita biarkan sesat kita, Ketua," katanya.

Husni pun berkali-kali menjelaskan bahwa apa yang diperdebatkan oleh saksi tersebut sudah ada dalam rekomendasi Bawaslu.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu Legislatif 2014, rekapitulasi nasional hasil penghitungan perolehan suara diselenggarakan pada 26 April-6 Mei 2014. KPU telah memperpanjangnya hingga 9 Mei 2014. Adapun UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif menyatakan bahwa penetapan hasil pemilu dilakukan pada 9 Mei 2014 atau tepat 30 hari setelah pemungutan suara.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X