Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bupati Bogor, Pesaing Terkuat Suryadharma Ali Itu, Ditahan KPK...

Kompas.com - 09/05/2014, 10:58 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis

JAKARTA KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Bogor Rachmat Yasin sebagai tersangka, Kamis (8/5/2014) malam. Tak hanya menjadi "letupan" di ranah hukum, penangkapan Yasin ternyata berdampak hingga ke dunia politik.

Yasin diciduk tim penyidik KPK di kediamannya di Perumahan Yasmin Sektor II, Kota Bogor, Rabu (7/5/2014) malam. Ketua DPW Jawa Barat Partai Persatuan Pembangunan ini diduga terlibat suap terkait izin rancangan umum tata ruang di kawasan Bogor-Puncak-Cianjur.

Sesaat sebelum penangkapan Yasin, penyidik lembaga "anti-rasuah" itu menangkap anak buah Yasin, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Muhammad Zairin dan pegawai PT BJA Franciskus Xaverius Yohan Yhap.

Ketua KPK Abraham Samad, saat jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, mengatakan, penyidik KPK menemukan uang tunai Rp 1,5 miliar saat menangkap Yasin. KPK juga menduga, sebelumnya Yasin menerima uang Rp 3 miliar. Dengan demikian, total suap diduga mencapai Rp 4,5 miliar.

Tertangkapnya Yasin sontak membuat PPP terkejut. "Begitu mendengar kabar tertangkapnya Yasin, para pengurus DPP langsung melakukan doa bersama agar Yasin diberikan ketabahan," kata Wakil Sekjen DPP PPP Syaifullah Tamliha, Kamis.

Selain itu, Syaifullah juga menyatakan, partainya siap memberikan bantuan hukum kepada Yasin untuk menghadapi persidangan kelak. Namun, diberikan atau tidaknya bantuan hukum itu akan tergantung pada permintaan Yasin.

The Future Leader PPP

Nama Yasin mencuat ketika PPP terjerembab dalam konflik internal partai beberapa waktu lalu. Pemicu konflik ditengarai akibat kedatangan tiba-tiba Ketua Umum DPP Suryadharma Ali di tengah orasi bakal calon presiden Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, dalam masa kampanye di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (23/3/2014).

Menanggapi manuver Suryadharma, Yasin menjadi satu dari 26 DPW PPP yang menyatakan mosi tidak percaya kepada Suryadharma selaku ketua umum. Mereka meminta Suryadharma mengklarifikasi kedatangannya yang mengejutkan dalam kampanye akbar Gerindra.

Mosi tidak percaya itu pun dibalas Suryadharma dengan pemecatan terhadap Yasin dan kawan-kawan. Mereka yang dipecat adalah Waketum PPP Suharso Monoarfa beserta empat ketua DPW PPP termasuk Yasin, serta Sekjen DPP PPP Romahurmuziy alias Romy.

Aksi ini pun dibalas Yasin dan rekan-rekannya dengan memberhentikan sementara Suryadharma sebagai ketua umum partai. Pemberhentian dilakukan melalui rapat pimpinan nasional yang segera direspons menteri agama itu sebagai "rapimnas liar". Waketum DPP PPP Emron Pangkapi didapuk menjadi ketum interim.

Kisruh internal PPP itu juga membuat Ketua PPP DKI Jakarta Abraham Lunggana atau yang dikenal dengan sapaan Haji Lulung ikut campur. Di kantor DPP PPP, Lulung sempat bersitegang dengan Yasin dan menuding Yasin berambisi menjadi ketua umum.

"Ini Rachmat Yasin cuma mau jadi ketua umum. Mau jadi ketua umum kok caranya seperti itu," kata tokoh Betawi yang juga Wakil Ketua DPRD DKI itu di "markas Diponegoro". Namun, konflik itu berujung damai. Posisi Suryadharma sebagai ketum dipulihkan, meski masa jabatannya dipangkas setahun lebih cepat menjadi Oktober 2014 dengan percepatan muktamar.

Nama Yasin memang disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk bersaing dengan Suryadharma memperebutkan kursi ketua umum dalam muktamar yang sedianya diselenggarakan paling lambat sebulan setelah Pemilu Presiden 2014.

Karenanya, Waketum DPP PPP Achmad Dimyati Kusumah pun mengaku, partainya tak menyangka Yasin dijerat KPK. "Beliau termasuk kader yang potensial dan cerdas, serta calon ketua umum PPP pada masa depan," kata anggota komisi III DPR itu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com