Kuasa Hukum: SBY Tak Pernah Diminta Persetujuan "Bail Out" Century

Kompas.com - 09/05/2014, 06:38 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Kompas.com/SABRINA ASRILPresiden Susilo Bambang Yudhoyono
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa hukum Susilo Bambang Yudhoyono, Palmer Situmorang, menyatakan tidak pernah ada intervensi yang dilakukan SBY selaku Presiden Indonesia terkait keputusan pemberian dana talangan (bail out) Rp 6,72 triliun untuk Bank Century.

Kebijakan pengucuran bail out itu dinilai kewenangan sepenuhnya dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang kala itu di bawah tanggung jawab Sri Mulyani Indrawati, selaku Menteri Keuangan, dan Boediono, selaku Gubernur Bank Indonesia saat itu.

"Dari keterangan Sri Mulyani dan JK (Jusuf Kalla, red), kami simpulkan bahwa ternyata tidak ada intervensi apa pun dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," kata Palmer dalam siaran pers-nya, Kamis (8/5/2014).

Palmer menuliskan pula bahwa pengucuran dana talangan itu merupakan keputusan rapat KSSK pada 21 November 2008 dini hari. "Upaya mengait-ngaitkan SBY dengan bail out Bank Century adalah fitnah belaka," ujar dia.

Menurut Palmer, KSSK memiliki wewenang penuh untuk memutuskan status Bank Century sehingga tidak diperlukan lagi persetujuan atau otorisasi dari Presiden SBY maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut dia, pendapatnya ini dikuatkan oleh kronologi waktu pengambilan keputusan terkait Bank Century.

Kesaksian Sri Mulyani Indrawati sebagai Ketua KSSK di sidang Tipikor, Senin (5/5/2014), menerangkan bahwa laporan pertama soal pengucuran dana talangan itu dia sampaikan kepada Kalla pada 21 November 2008, seperti halnya laporan kepada Presiden SBY, melalui layanan pesan singkat.

Kalla dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor, Kamis (8/5/2014), mengatakan tidak pernah menerima laporan soal Bank Century ini melalui pesan singkat pukul 08.30 WIB pada 21 November 2008. "Demikian juga, Presiden SBY yang masih dalam perjalanan di luar negeri tidak pernah menerima pesan itu," kata Palmer.

Mengutip kesaksian Kalla, Palmer mengatakan bahwa Kalla melaporkan pertama kali ke Presiden SBY pada 26 November dini hari di Bandara Halim Perdana Kusuma. Kalla dalam kesaksiannya pun mengatakan Presiden SBY kaget menerima laporan tersebut seraya meminta diajukan laporan lebih terperinci.

"Kalau dirunut waktunya, pengambilan keputusan bail out diambil sekitar pukul 04.30 WIB pada 21 November 2008 dan SMS Sri Mulyani pukul 08.00 WIB, sedangkan laporan tertulis terkait keputusan tersebut baru disampaikan pada 25 November 2008," kata Palmer.

Fitnah

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X