Kompas.com - 08/05/2014, 23:11 WIB
Ketua KPK Abraham Samad TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ketua KPK Abraham Samad
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan, tak ada motif politis di balik penangkapan Bupati Bogor Rachmat Yasin. Yasin ditangkap atas dugaan menerima suap terkait rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di Bogor, Jawa Barat.

"Tidak ada nuansa politik karena apa yang dilakukan KPK tetap pada koridor hukum, pada rel yang sebenarnya," kata Samad di Gedung KPK, Kamis (8/5/2014) malam.

Yasin merupakan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia menjabat Ketua DPW PPP Jawa Barat. Samad mengatakan, penangkapan terhadap Yasin sama seperti kasus-kasus lainnya. Awalnya, KPK mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan tindak pidana korupsi atau suap yang akan dilakukan oleh pihak tertentu.

"Bahwa kasus ini adalah seperti biasa. Kasus yang dilaporkan masyarakat lewat pengaduan masyarakat, kemudian ditindaklanjuti lewat OTT (operasi tangkap tangan) KPK," katanya.

Selain Yasin, KPK juga menangkap Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor M Zairin dan pegawai PT BJA bernama FX Yohan Yhap. Ketiga orang itu ditangkap secara terpisah. Zairin dan Yohan diamankan dari sebuah restoran di kawasan Sentul, Bogor, sedangkan Yasin ditangkap di rumahnya di Perumahan Yasmin, Bogor. Dalam penangkapan ini, KPK menyita uang tunai senilai Rp 1,5 miliar di kantor PT BJA yang tak jauh dari lokasi penangkapan Zairin dan Yohan.

Diduga, Yasin dan Zairin tak hanya menerima uang Rp 1,5 miliar. Sebelumnya, KPK menduga ada pemberian uang Rp 3 miliar dalam dua tahap. Zairin disangka melanggar pasal yang sama dengan Yasin, yakni Pasal 12 a atau b atau Pasal 5 Ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Keduanya diduga sebagai pihak penerima suap. Sementara Yohan disangka melanggar Pasal 5 Ayat 1 a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Pegawai di perusahaan berinisial PT BJA itu diduga sebagai pihak pemberi suap.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BSSN: Situs yang Diretas Berisi Data 'Repositori Malware'

BSSN: Situs yang Diretas Berisi Data "Repositori Malware"

Nasional
Azis Mengaku Tak Pernah Kirim Orang untuk Sampaikan Pesan ke Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

Azis Mengaku Tak Pernah Kirim Orang untuk Sampaikan Pesan ke Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

Nasional
Hampir 20 Juta Orang di Jawa-Bali Diprediksi Akan Lakukan Perjalanan saat Libur Nataru

Hampir 20 Juta Orang di Jawa-Bali Diprediksi Akan Lakukan Perjalanan saat Libur Nataru

Nasional
Tabrakan LRT Jabodetabek, PT INKA: Masinis Terlalu Cepat Berpindah jalur

Tabrakan LRT Jabodetabek, PT INKA: Masinis Terlalu Cepat Berpindah jalur

Nasional
Wajib PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Ramai Dikritik, Luhut: Ini untuk Imbangi Relaksasi Aktivitas

Wajib PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Ramai Dikritik, Luhut: Ini untuk Imbangi Relaksasi Aktivitas

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 3.736 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Oktober: 3.736 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Airlangga: Tak Ada Lonjakan Kasus Covid-19 Usai 10 Hari Penutupan PON

Airlangga: Tak Ada Lonjakan Kasus Covid-19 Usai 10 Hari Penutupan PON

Nasional
Polri: Korban Pinjol Ilegal Bisa Lapor ke Satgas melalui Whatsapp

Polri: Korban Pinjol Ilegal Bisa Lapor ke Satgas melalui Whatsapp

Nasional
Seorang Masinis Terluka dalam Tabrakan LRT Jabodetabek, Sudah Dibawa ke RS

Seorang Masinis Terluka dalam Tabrakan LRT Jabodetabek, Sudah Dibawa ke RS

Nasional
Menko PMK Sebut Lapangan Pekerjaan Tantangan Realisasikan Indonesia Emas 2045

Menko PMK Sebut Lapangan Pekerjaan Tantangan Realisasikan Indonesia Emas 2045

Nasional
Luhut: Vaksinasi Dosis Dua RI Tertinggal Dibanding Singapura-Malaysia

Luhut: Vaksinasi Dosis Dua RI Tertinggal Dibanding Singapura-Malaysia

Nasional
Azis Bantah Sejumlah Kesaksian, Hakim: Berarti Ada yang Bohong

Azis Bantah Sejumlah Kesaksian, Hakim: Berarti Ada yang Bohong

Nasional
Dua Kabupaten Luar Jawa-Bali Berkategori Level 4, Ada Kenaikan Kasus Kematian

Dua Kabupaten Luar Jawa-Bali Berkategori Level 4, Ada Kenaikan Kasus Kematian

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Sebut Fikih Bantu Atasi Dampak Covid-19

Wapres Ma’ruf Amin Sebut Fikih Bantu Atasi Dampak Covid-19

Nasional
Mobilitas Warga di Jawa-Bali Meningkat, Luhut: Jika Tak Patuh Prokes Tingkatkan Risiko

Mobilitas Warga di Jawa-Bali Meningkat, Luhut: Jika Tak Patuh Prokes Tingkatkan Risiko

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.