Kompas.com - 08/05/2014, 11:44 WIB
Ilustrasi. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (13/12/2012) memeriksa Bupati Bogor Rachmat Yasin. Pemeriksaan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. KOMPAS/ALIF ICHWANIlustrasi. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (13/12/2012) memeriksa Bupati Bogor Rachmat Yasin. Pemeriksaan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.
Penulis Icha Rastika
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Sosok Bupati Bogor Rachmat Yasin tak asing lagi bagi para pewarta yang biasa bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelum tertangkap tangan KPK pada Rabu (7/5/2014) malam, Yasin beberapa kali menyambangi Gedung KPK, di Kuningan, Jakarta, untuk diperiksa sebagai saksi dalam dua kasus berbeda.

KPK pernah memeriksa Yasin sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Pada Desember 2012, Yasin memenuhi panggilan KPK sebagai saksi bagi tersangka kasus itu, mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar.

Pada April 2013, Yasin kembali diperiksa dalam kasus Hambalang. Kali ini dia memberikan keterangan untuk tersangka mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Deddy, dan mantan petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noor.

Seusai diperiksa sebagai saksi bagi Deddy Kusdinar beberapa waktu lalu, Yasin mengaku didesak menandatangani rencana tapak (site plan) proyek Sekolah Olahraga Nasional Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Saat ditanya siapa pihak yang mendesaknya, dia mengaku hanya ingin bersikap kooperatif dengan pemerintah pusat.

Yasin juga berpendapat, tidak ada pelanggaran yang dia lakukan terkait persetujuan site plan proyek Hambalang tersebut. Namun, hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal Hambalang menyebutkan, ada dugaan pelanggaran yang dilakukan Yasin.

BPK menyebut bahwa Bupati Bogor menandatangani rencana tapak tersebut, meskipun Kemenpora belum atau tidak melakukan studi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) terhadap proyek Hambalang.

Karenanya, BPK menduga Yasin melanggar UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Bupati Bogor Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengesahan Masterplan, Site Plan, dan Peta Situasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) meskipun Kemenpora belum melakukan studi amdal terhadap proyek Hambalang. Penerbitan IMB ini diduga melanggar Perda Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung.

Namun, Yasin mengatakan, persetujuan izin lokasi proyek Hambalang itu ditandatangani bupati sebelum dia. Selain itu, kata Yasin, proyek Hambalang sudah dimulai sebelum IMB terbit. Kendati demikian, dia mengaku sempat bertemu Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam pada Februari 2010.

Kasus suap makam

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gubernur Semakin Berpeluang Menjadi Presiden...

Gubernur Semakin Berpeluang Menjadi Presiden...

Nasional
Aturan PPKM Level 1-2 di Jawa dan Bali, Bioskop Dibuka untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Aturan PPKM Level 1-2 di Jawa dan Bali, Bioskop Dibuka untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PPKM Diperpanjang, Ini Daftar 18 Daerah di Luar Jawa-Bali Berstatus Level 1

PPKM Diperpanjang, Ini Daftar 18 Daerah di Luar Jawa-Bali Berstatus Level 1

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Menlu Malaysia, Ini yang Dibahas

Jokowi Terima Kunjungan Menlu Malaysia, Ini yang Dibahas

Nasional
Jokowi Perintahkan Para Menteri Siapkan Mitigasi Lonjakan Kasus Covid-19 akibat Libur Natal dan Tahun Baru

Jokowi Perintahkan Para Menteri Siapkan Mitigasi Lonjakan Kasus Covid-19 akibat Libur Natal dan Tahun Baru

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, DKI Jakarta Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, DKI Jakarta Berstatus Level 2

Nasional
Seputar Perpanjangan PPKM: Penyesuaian Aktivitas Anak hingga Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

Seputar Perpanjangan PPKM: Penyesuaian Aktivitas Anak hingga Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
Viral di Medsos, Bolehkah Polisi Masuki Wilayah Privasi di Handphone Warga?

Viral di Medsos, Bolehkah Polisi Masuki Wilayah Privasi di Handphone Warga?

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daftar Daerah yang Berstatus Level 3

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daftar Daerah yang Berstatus Level 3

Nasional
Airlangga: Syarat Beli Tiket World Superbike Sudah Divaksinasi Lengkap

Airlangga: Syarat Beli Tiket World Superbike Sudah Divaksinasi Lengkap

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 54 Kabupaten/Kota ini Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 54 Kabupaten/Kota ini Berstatus Level 2

Nasional
Menkes Jajaki 3 Obat Alternatif Covid-19

Menkes Jajaki 3 Obat Alternatif Covid-19

Nasional
PPKM Diperpanjang, 9 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

PPKM Diperpanjang, 9 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

Nasional
5 Kesaksian Rita Widyasari Terkait Perkara Suap Eks Penyidik KPK

5 Kesaksian Rita Widyasari Terkait Perkara Suap Eks Penyidik KPK

Nasional
Robin Minta Maaf Libatkan Para Saksi Dalam Perkaranya, Saksi: Istri Saya Sampai Meninggal

Robin Minta Maaf Libatkan Para Saksi Dalam Perkaranya, Saksi: Istri Saya Sampai Meninggal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.