"Prestasi Nol Besar, Bubarkan Kementerian Kehutanan!"

"Kemenhut harus dibubarkan. Prestasinya mana selama ini?" ujar Koordinator Hukum dan Politik Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi, di sela diskusi acara Forests Asia Summit 2014, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (6/5/2014).

Jika Kementerian Kehutanan memang berfungsi, kata Rukka, maka seharusnya tak akan ada pembalakan liar. Kenyataannya, sebut dia, hutan habis dibabat dan konflik meluas di masyarakat terkait pengelolaan hutan.

Rakyat, ujar Rubka, tidak mendapat kepastian tentang keuntungan dari perusahaan swasta yang mengeruk lahan masyarakat. Bagi negara pun, keuntungannya tidak jelas. Malah keuntungan itu dinikmati oknum-oknum TNI dan polisi yang mengambil kesempatan dari pemberian izin dan pengawalan perusahaan.

Sebagai contoh, sebut Rubka, pada Senin (5/5/2014), Perusahaan Munte Waniq Jaya Perkasa membuldoser sejumlah perkebunan kelapa sawit rakyat di Muara Tae, Kalimantan Timur. Tindakan ini dikawal oleh TNI dan Brimob.

Menurut Rubka, tindakan tersebut menguatkan tudingan bahwa Kementerian Kehutanan justru menghalangi kemajuan negeri karena menciptakan konflik di tanah sendiri. Pada saat yang sama, prestasi kementerian itu menurut dia nol besar.

"Mana ada (prestasi Kementerian Kehutanan)? Tunjukin di mana? Itu kan retorika Presiden saja," tepis Rukka saat wartawan bertanya pendapatnya soal program penanaman 4 miliar pohon dalam 4 tahun sebagaimana pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.