Kompas.com - 06/05/2014, 07:59 WIB
Puluhan warga memasang plakat pengumuman hutan adat di lahan yang diklaim PT TPL sebagai bagian ijin konsesi mereka, di Dusun Naga Hulambu, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Sabtu (22/6/2013). KOMPAS.com/Tigor MunthePuluhan warga memasang plakat pengumuman hutan adat di lahan yang diklaim PT TPL sebagai bagian ijin konsesi mereka, di Dusun Naga Hulambu, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Sabtu (22/6/2013).
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com - Putusan Mahkamah Konstitusi terkait hutan adat tak terlaksana di lapangan. Persoalan data terkait hutan adat pun mengemuka. Padahal, putusan MK tersebut seharusnya bisa menjadi terobosan untuk menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.

"Pemerintah tidak memiliki data. Pemilik hutan (adat) tidak ada," kecam perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Noer Fauzi Rachmansaat diskusi Forest Asia Summit 2014, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (5/5/2014).

Pada 16 Mei 2013, MK memutuskan hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara. Putusan ini dinilai mengisyaratkan masyarakat hukum adat secara otomatis memiliki hak sebagai pemilik hutan adat. Namun, pada praktiknya Negara masih mengklaim hutan adat sebagai bagian dari hutan negara.

Menurut Noer, MK dengan putusan tersebut telah menyediakan kesempatan bagi Negara untuk memperbaiki status masyarakat hukum adat sebagai pemilik hutan adat. Putusan MK tersebut juga sekaligus dinilai membuka peluang mengubah jalan konflik sistemik agraria, yang selama ini kronis dan meluas di Indonesia.

Noer mengatakan pada praktik sampai saat ini, Pemerintah memberlakukan kontrol atas pembagian teritori hutan. Ada lima poin menjadi indikator yang dia sebutkan sebagai indikator.

Pemerintah, kata Noer, mengklaim seluruh lahan sebagai kekayaan pemerintah. Lalu, pembatasan lahan dideklarasikan sebagai kekayaan pemerintah, menjadi wujud kekuasaan pemerintah mengontrol sumber daya alam.

Berikutnya, lanjut Noer, Pemerintah meluncurkan program fungsi teritori untuk membagi dan mengalokasikan penggunaan pemerintah berdasarkan kategori tertentu seperti hutan produktif dan hutan konservasi.

Selanjutnya, Pemerintah menerbitkan izin korporasi atau institusi hutan lain untuk berbagai tujuan. Terakhir, Pemerintah melakukan kriminalisasi kepada orang-orang di sekitar lahan hutan yang memanfaatkan lahan tersebut.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tetapkan Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tersangka Suap Dana PEN Kabupaten Kolaka

KPK Tetapkan Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tersangka Suap Dana PEN Kabupaten Kolaka

Nasional
UPDATE 27 Januari: Bertambah 8.077, Kini Ada 4.309.270 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Januari: Bertambah 8.077, Kini Ada 4.309.270 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
3 Meninggal akibat Omicron, Menkes: Satu Belum Divaksinasi Sama Sekali

3 Meninggal akibat Omicron, Menkes: Satu Belum Divaksinasi Sama Sekali

Nasional
Menkes: Kapasitas Tempat Tidur Isolasi RS 80.000, Saat Ini Terisi 7.688

Menkes: Kapasitas Tempat Tidur Isolasi RS 80.000, Saat Ini Terisi 7.688

Nasional
Aliansi Borneo Bersatu: Edy Mulyadi Harus Tebus Kesalahan kepada Leluhur Kami

Aliansi Borneo Bersatu: Edy Mulyadi Harus Tebus Kesalahan kepada Leluhur Kami

Nasional
Komisi III Terima Audiensi Perwakilan Kalimantan, Protes Soal Pernyataan Edy Mulyadi

Komisi III Terima Audiensi Perwakilan Kalimantan, Protes Soal Pernyataan Edy Mulyadi

Nasional
Menkes: Kapasitas RS di DKI 3.900 Tempat Tidur, jika Dimaksimalkan bisa 11.000

Menkes: Kapasitas RS di DKI 3.900 Tempat Tidur, jika Dimaksimalkan bisa 11.000

Nasional
Kecam Keras Pernyataan Edy Mulyadi, Aliansi Borneo Bersatu: Melukai Hati Masyarakat Kalimantan

Kecam Keras Pernyataan Edy Mulyadi, Aliansi Borneo Bersatu: Melukai Hati Masyarakat Kalimantan

Nasional
Polisi Tahan 2 Tersangka dalam Kasus Bentrokan Warga di Sorong

Polisi Tahan 2 Tersangka dalam Kasus Bentrokan Warga di Sorong

Nasional
Datangi DPR, Aliansi Borneo Bersatu Sampaikan Aspirasi Agar Pemimpin IKN Putra Kalimantan

Datangi DPR, Aliansi Borneo Bersatu Sampaikan Aspirasi Agar Pemimpin IKN Putra Kalimantan

Nasional
Penunjukkan TNI-Polri Sebagai Penjabat Kepala Daerah Diharapkan Jadi Opsi Terakhir

Penunjukkan TNI-Polri Sebagai Penjabat Kepala Daerah Diharapkan Jadi Opsi Terakhir

Nasional
Anggota DPR Minta PTM 100 Persen Dievaluasi, Sebut Kesehatan Siswa Lebih Penting

Anggota DPR Minta PTM 100 Persen Dievaluasi, Sebut Kesehatan Siswa Lebih Penting

Nasional
Prabowo Klaim Indonesia Tak Rugi Jalani Kesepakatan FIR dengan Singapura

Prabowo Klaim Indonesia Tak Rugi Jalani Kesepakatan FIR dengan Singapura

Nasional
Ketua DPRD Pacitan Sampaikan Keluhan Kades soal Alokasi Dana Desa, Ini Tanggapan Gus Halim

Ketua DPRD Pacitan Sampaikan Keluhan Kades soal Alokasi Dana Desa, Ini Tanggapan Gus Halim

Nasional
Jokowi Dialog dengan Mega soal Calon Kepala Otorita IKN, Singgung Nama Ahok

Jokowi Dialog dengan Mega soal Calon Kepala Otorita IKN, Singgung Nama Ahok

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.