Kompas.com - 05/05/2014, 23:09 WIB
Salah satu komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Hamidah Abdurrahman. KOMPAS.com/Hendra CiptoSalah satu komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Hamidah Abdurrahman.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) berharap agar mutasi terhadap sejumlah perwira menengah Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur tak jadi ajang unjuk kekuatan (show of force) semata. Polri seharusnya dapat melakukan langkah preventif untuk mencegah kasus serupa terjadi kembali.

“Jangan hanya show of force begitu. Harus dilakukan upaya preventif secara menyeluruh,” kata anggota Kompolnas Hamidah Abdurrahman kepada Kompas.com, Senin (5/5/2014).

Menurut Hamidah, Propam Mabes Polri memiliki wewenang untuk memeriksa adanya dugaan penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh oknum Polri. Untuk itu, ia meminta agar mereka juga dapat memeriksa unit lain yang ada di Mabes Polri.

Ia menambahkan, mutasi menjadi salah satu hukuman berat yang dijatuhkan Polri kepada anggotanya. Terlebih, jika anggota tersebut ditempatkan pada unit yang dianggap tidak eksklusif.

“Hukuman dengan jabatan itu lebih efektif, karena kan kita ketahui ada jabatan-jabatan eksklusif di tubuh Polri seperti Lantas (Lalu Lintas),” ujarnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Sutarman memutasi sejumlah perwira menengah di lingkungan Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur. Mereka dimutasi setelah sebelumnya Propam Mabes Polri mengungkap kasus dugaan gratifikasi terkait pengurusan dokumen. Mutasi itu berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: Kep/329/V/2014 tertanggal 5 Mei 2014 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri.

Pamen Polda Metro Jaya yang dimutasi yakni Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Nurhadi Yuwono. Ia dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang PJR Korlantas Polri. Sebagai gantinya, Kepala Biro Sarana Prasarana Polda Kaltim Kombes Pol Restu Mulya Budiyanto diangkat menggantikan posisi Nurhadi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Sambodo Purnomo Yogo dimutasi sebagai pamen Polda Maluku. Ia digantikan AKBP Bakharuddin Muhammad Syah yang sebelumnya menjabat segabai Kapolres Pati, Jawa Tengah, akan menempati posisi Sambodo.

Sementara pamen Polda Jawa Timur yang dimutasi diantaranya, Kombes Pol Rahmat Hidayat, Dirlantas Polda Jatim. Posisi Rahmat akan digantikan oleh Kepala Biro Operasional Polda Sulteng Kombes Pol Verdianto Iskandar Bitticaca. Sedangkan Rahmat dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang PJR Korlantas Polri.

Kemudian, Wadirlantas Polda Jatim AKBP Agus Santoso dipindah ke Polda Nusa Tenggara Timur menjadi Perwira Menengah (Pamen). Sama dengan Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jatim AKBP Ade Safri, dimutasi ke Polda Papua juga sebagai Pamen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Minta Vaksinasi Covid-19 Capai 2 Juta Suntikan Per Hari Mulai Agustus

Luhut Minta Vaksinasi Covid-19 Capai 2 Juta Suntikan Per Hari Mulai Agustus

Nasional
[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Marah, Minta Dansatpom Lanud Merauke Dicopot | Panglima TNI Minta Dansatpom Lanud Merauke Dicopot

[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Marah, Minta Dansatpom Lanud Merauke Dicopot | Panglima TNI Minta Dansatpom Lanud Merauke Dicopot

Nasional
Pemotongan Hukuman Djoko Tjandra Dinilai Buntut dari Pemangkasan Vonis Pinangki

Pemotongan Hukuman Djoko Tjandra Dinilai Buntut dari Pemangkasan Vonis Pinangki

Nasional
Jadi Catatan Mendagri, Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan di Cirebon Baru 16 Persen

Jadi Catatan Mendagri, Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan di Cirebon Baru 16 Persen

Nasional
Fasilitas Isoman di Hotel Bebani Anggaran, Rumah Dinas DPR Dapat Dimaksimalkan

Fasilitas Isoman di Hotel Bebani Anggaran, Rumah Dinas DPR Dapat Dimaksimalkan

Nasional
Praperadilan Tolak Gugatan Angin Prayitno Aji, KPK Lanjutkan Penyidikan

Praperadilan Tolak Gugatan Angin Prayitno Aji, KPK Lanjutkan Penyidikan

Nasional
UPDATE: 5.508 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 1 Sembuh dan 1 Meninggal

UPDATE: 5.508 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 1 Sembuh dan 1 Meninggal

Nasional
Pulau Sumatera yang Mulai Kewalahan Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19...

Pulau Sumatera yang Mulai Kewalahan Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19...

Nasional
Tuntutan 11 Tahun Penjara terhadap Juliari atas Dugaan Korupsi di Tengah Pandemi

Tuntutan 11 Tahun Penjara terhadap Juliari atas Dugaan Korupsi di Tengah Pandemi

Nasional
3.287.727 Kasus Covid-19, Vaksinasi Lengkapi Strategi Pengendalian Penularan

3.287.727 Kasus Covid-19, Vaksinasi Lengkapi Strategi Pengendalian Penularan

Nasional
Setelah Pinangki, Kini Giliran Djoko Tjandra Dapat Keringanan Hukuman

Setelah Pinangki, Kini Giliran Djoko Tjandra Dapat Keringanan Hukuman

Nasional
Saat Jokowi Telepon Arga, Bocah yang Orangtuanya Meninggal karena Covid-19

Saat Jokowi Telepon Arga, Bocah yang Orangtuanya Meninggal karena Covid-19

Nasional
Panglima TNI Pastikan Kesiapan Tenaga 'Tracer' Covid-19 di Sleman

Panglima TNI Pastikan Kesiapan Tenaga "Tracer" Covid-19 di Sleman

Nasional
Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Calon Taruna-Taruni

Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Calon Taruna-Taruni

Nasional
Pentingnya Proses Hukum yang Adil dan Transparan atas Kekerasan terhadap Warga Papua

Pentingnya Proses Hukum yang Adil dan Transparan atas Kekerasan terhadap Warga Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X