Kompas.com - 05/05/2014, 14:27 WIB
Sri Mulyani saat masih menjabat sebagai Menkeu, ketika mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. DHONI SETIAWANSri Mulyani saat masih menjabat sebagai Menkeu, ketika mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com -- Hadi Poernomo ditetapkan menjadi tersangka dalam kapasitas sebagai mantan Dirjen Pajak, tepat pada hari ulang tahunnya, Senin (21/4/2014). Ternyata kasus ini punya cerita latar jauh lebih lama, terutama terkait pencopotannya dari jabatan itu, lagi-lagi pada hari ulang tahunnya, tetapi pada 2006.

Bocoran WikiLeaks mengungkapkan dokumen yang diklaim sebagai kawat diplomatik dari Jakarta ke berbagai negara tertanggal 29 April 2006. Di dalamnya diungkap awal mula pencopotan Hadi dari posisi Dirjen Pajak. (Baca: "Drama" Hadi Poernomo Bermula dari Niat SBY... dan Hadi Poernomo "Sangat Kotor", Eddy Abdurachman Diam-diam "Kotor" Juga).

Hadi, kata dokumen itu, telah "menaklukkan" dua presiden dan empat menteri keuangan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun gagal menggeser Hadi dalam 18 bulan pertama pemerintahannya. SBY, sebut dokumen itu, gagal melakukan kontrol penuh atas birokrasi.

Dokumen yang sama mengungkapkan pula sisi lain "hubungan" Presiden dan Menteri Keuangan kala itu, Sri Mulyani Indrawati. Disebutkan di sana, Dirjen Pajak merupakan salah satu jabatan paling basah, posisi yang punya peluang sangat besar untuk mendapatkan gratifikasi di Pemerintahan Indonesia.

Kemampuan Sri Mulyani menggeser Hadi hanya dalam tempo lima bulan sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan menegaskan bahwa dia adalah teknokrat di pemerintahan yang punya hubungan baik dengan SBY dan paling bersedia mengambil risiko.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Nasional
Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Nasional
Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Nasional
Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Nasional
Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Nasional
Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Nasional
Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Nasional
Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Nasional
Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Nasional
Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Nasional
Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X