Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

WikiLeaks: Sri Mulyani, Teknokrat yang Paling Dekat dengan SBY...

Kompas.com - 05/05/2014, 14:27 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Hadi Poernomo ditetapkan menjadi tersangka dalam kapasitas sebagai mantan Dirjen Pajak, tepat pada hari ulang tahunnya, Senin (21/4/2014). Ternyata kasus ini punya cerita latar jauh lebih lama, terutama terkait pencopotannya dari jabatan itu, lagi-lagi pada hari ulang tahunnya, tetapi pada 2006.

Bocoran WikiLeaks mengungkapkan dokumen yang diklaim sebagai kawat diplomatik dari Jakarta ke berbagai negara tertanggal 29 April 2006. Di dalamnya diungkap awal mula pencopotan Hadi dari posisi Dirjen Pajak. (Baca: "Drama" Hadi Poernomo Bermula dari Niat SBY... dan Hadi Poernomo "Sangat Kotor", Eddy Abdurachman Diam-diam "Kotor" Juga).

Hadi, kata dokumen itu, telah "menaklukkan" dua presiden dan empat menteri keuangan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun gagal menggeser Hadi dalam 18 bulan pertama pemerintahannya. SBY, sebut dokumen itu, gagal melakukan kontrol penuh atas birokrasi.

Dokumen yang sama mengungkapkan pula sisi lain "hubungan" Presiden dan Menteri Keuangan kala itu, Sri Mulyani Indrawati. Disebutkan di sana, Dirjen Pajak merupakan salah satu jabatan paling basah, posisi yang punya peluang sangat besar untuk mendapatkan gratifikasi di Pemerintahan Indonesia.

Kemampuan Sri Mulyani menggeser Hadi hanya dalam tempo lima bulan sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan menegaskan bahwa dia adalah teknokrat di pemerintahan yang punya hubungan baik dengan SBY dan paling bersedia mengambil risiko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com