WikiLeaks: Hadi Poernomo "Sangat Kotor", Eddy Abdurrahman Diam-diam "Kotor" Juga

Kompas.com - 05/05/2014, 13:37 WIB
Hadi Poernomo. KOMPAS/TOTOK WIJAYANTOHadi Poernomo.
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com -- Menyusul penetapan Hadi Poernomo sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kapasitas sebagai Dirjen Pajak pada Senin (21/4/2014), ada bocoran dokumen dari WikiLeaks yang mengupas pencopotan Hadi dari jabatan itu pada 2006. Dikupas pula soal "cerita di balik layar" pencopotan Dirjen Bea dan Cukai pada periode yang sama, Eddy Abdurrahman.

Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan merupakan institusi yang bertanggung jawab soal administrasi dan pengumpulan pajak. Berkantor terpisah dengan Kementerian Keuangan, Hadi disebut dalam bocoran dokumen itu sebagai sosok mandiri tetapi arogan. Dia diakui sebagai figur yang cerdas dan mempunyai banyak kemampuan, tetapi sekaligus dikenal dengan reputasi buruk di komunitas bisnis.

Semua cerita "kejayaan" Hadi di Direktorat Jenderal Pajak berakhir tepat pada hari ulang tahunnya, 21 April 2006. Dia dicopot dari jabatannya melalui Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan Menteri Keuangan yang saat itu dijabat Sri Mulyani Indrawati sebagai "eksekutor". (Baca: "Drama" Hadi Poernomo Bermula dari Niat SBY...)

"Korupsi dalam administrasi pajak menjadi keluhan utama para pelaku bisnis," tulis laporan yang diklaim WikiLeaks sebagai bocoran kawat diplomatik tertanggal 29 April 2006. Purnomo, sebut dokumen itu, adalah orang yang dikenal dengan taktik tangan besi.

Hadi, misalnya, memaksakan larangan perjalanan terhadap para manajer perusahaan yang sedang diaudit. Dia juga menampilkan foto orang-orang kaya yang terlibat kasus pajak dengan menyertakan foto satelit dari properti mereka di luar negeri.

Selama masa jabatannya sebagai Dirjen Pajak, kata dokumen bocoran WikiLeaks itu, kemerosotan disiplin jajaran institusi pajak itu sangat terasa, dengan surat ketetapan pajak menjadi norma. "(Tujuannya) memaksa perusahaan untuk bernegosiasi (dengan membayar suap, misalnya) untuk mendapatkan keputusan yang masuk akal."

Pada poin kesembilan dari 14 poin laporan yang dibocorkan WikiLeaks tersebut, dikutip dari konsultan ekspatriat yang banyak berhubungan dengan Kementerian Keuangan mengatakan bahwa Hadi sebagai orang yang paling korup di jajaran Ditjen Pajak yang korup. Setelah Darmin Nasution menggantikan Hadi, konsultan yang sama kembali dikutip mengatakan, "Mr Untouchable (Hadi) akhirnya digulingkan. Cukup menakjubkan."

Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) MS Hidayat dikutip pula dalam dokumen yang dibocorkan WikiLeaks tersebut. Dia dikutip untuk komentarnya kepada pers bahwa tim baru di jajaran Ditjen Pajak, menurut dia, adalah orang-orang yang mampu dan jujur. "Perubahan akan mendukung perbaikan iklim investasi. Kadin akan mengintensifkan dialog dengan pemerintah."

Nama Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia sekaligus pengusaha yang dihormati, Sofjan Wanandi, ada pula dalam laporan itu. Dia dikutip untuk pernyataannya di media, "Saya punya harapan baru, bisa ada kepercayaan antara pemerintah dan pengusaha, perubahan dari masa lalu."

Adapun pengusaha lain yang dikutip dalam dokumen itu disebut berbicara lebih hati-hati. Produsen dan perusahaan di Sumatera, misalnya, mengatakan, keajaiban penyelesaian masalah kantor pajak di daerah tak bisa diharapkan seperti yang terjadi di kantor pusat. Seorang agen pengecer di Surabaya dikutip mengatakan, "Mengganti pemimpin saja tidak cukup. Korupsi pajak ada di mana-mana. Namun, ini tetap sebuah awal."

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

Nasional
Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Nasional
Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Nasional
Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Nasional
Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Nasional
Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Nasional
Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Nasional
JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X