Kompas.com - 03/05/2014, 14:54 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Malik (dua kiri) bersama komisioner KPU memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu legislatif (pileg) di luar negeri, di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (23/4/2014). Dalam rapat yang dibuka untuk umum tersebut KPU akan menghitung hasil pemungutan dari 130 panitia pemilihan luar negeri (PPLN) yang tersebar di 96 negara. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Malik (dua kiri) bersama komisioner KPU memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu legislatif (pileg) di luar negeri, di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (23/4/2014). Dalam rapat yang dibuka untuk umum tersebut KPU akan menghitung hasil pemungutan dari 130 panitia pemilihan luar negeri (PPLN) yang tersebar di 96 negara.
|
EditorEgidius Patnistik
JAKARTA, KOMPAS.COM - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat provinsi menyelesaikan semua masalah rekapitulasi suara Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 di tingkat provinsi saja. Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak mengatakan, seharusnya tidak semua persoalan dibawa ke tingkat pusat sehingga menyebebakan banyaknya penetapan rekapitulasi yang ditunda.

"Bagi provinsi yang belum menyampaikan (hasil rekapitulasi) ke tingkat nasional, selesaikan (persoalan) itu di tingkat provinsi masing-masing dengan melakukan pencermatan. Supaya nanti data yang mereka bawa ke tingkat nasional sudah betul-betul baik," ujar Nelson di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Sabtu (3/5/2014).

Dia meminta agar KPU berkoordinasi dengan Bawaslu tingkat provinsi untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas data yang masih belum tepat dan berpotensi menuai keberatan partai politik. Nelson mengatakan, KPU dan Bawaslu provinsi seyogiyanya belajar dari pelaksanaan rapat rekapitulasi yang telah terlaksana selama delapan hari ini.

Selama rapat digelar, pembahasan rekapitulasi suara untuk satu daerah pemilihan (dapil) saja dapat mencapai dua jam. Pasalnya, banyak keberatan dari partai politik terkait perbedaan data, terutama data pemilih. "Jangan lagi mengandalkan keputusan rapat pleno di tingkat nasional. Kan mereka bisa melihat. Ini kan preseden," kata dia.

Memasuki hari kedelapan rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara, KPU baru mengesahkan dan menetapkan hasil rekapitulasi dari sembilan provinsi. KPU menjadwalkan penyelenggaraan rapat rekapitulasi pernghitungan perolehan suara hingga 6 Mei ini dan 9 Mei  penetapan hasil rekapitulasi.

Itu berari hanya tinggal lima hari lagi rapat berlangsung, sementara masih ada rekapitulasi suara dari 24 KPU provinsi yang belum ditetapkan. Sembilan provinsi yang hasil rekapitulasinya sudah ditetapkan adalah Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Gorontalo. Jambi,Sumatera Barat, Bali, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Sulawsi Tengah. Adapun, 15 provinsi yang rekapitulasinya belum disahkan adalah Riau, Jambi, Banten, Jawa Barat, Lampung, DKI Jakarta, Bengkulu, Aceh, Jawa Tengah (sembilan dapil sudah ditetapkan, hanya Dapil Jawa Tengah 10 yang belum ditetapkan), Jogyakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat dan Kalimantan Timur. Saat berita ini ditulis, rapat pleno terbuka masih membahas rekapitulasi suara Sulawesi Utara.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

Nasional
UPDATE 16 April: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Capai 58.999

UPDATE 16 April: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Capai 58.999

Nasional
Polisi Masih Buru 3 DPO Terduga Teroris di Jakarta dan Sekitarnya

Polisi Masih Buru 3 DPO Terduga Teroris di Jakarta dan Sekitarnya

Nasional
Update 16 April: 43.196 Orang Meninggal akibat Covid-19

Update 16 April: 43.196 Orang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Polri: DPO Teroris di Jakarta Serahkan Diri karena Identitasnya Tersebar di Medsos

Polri: DPO Teroris di Jakarta Serahkan Diri karena Identitasnya Tersebar di Medsos

Nasional
UPDATE: Kini Ada 1.594.722 Kasus Covid-19 Indonesia, Bertambah 5.363

UPDATE: Kini Ada 1.594.722 Kasus Covid-19 Indonesia, Bertambah 5.363

Nasional
Satgas BLBI Dibentuk Pemerintah, Politikus Demokrat: Harusnya Tak Perlu Ada

Satgas BLBI Dibentuk Pemerintah, Politikus Demokrat: Harusnya Tak Perlu Ada

Nasional
KPK Buka Penyidikan Baru dan TPPU Kasus Suap Pengurusan Perkara Eddy Sindoro

KPK Buka Penyidikan Baru dan TPPU Kasus Suap Pengurusan Perkara Eddy Sindoro

Nasional
Pimpinan DPR Desak BNPT dan PPATK Lacak Dugaan Transaksi Gelap 5 Jaringan Terorisme

Pimpinan DPR Desak BNPT dan PPATK Lacak Dugaan Transaksi Gelap 5 Jaringan Terorisme

Nasional
Penjelasan Pasal 74 UU Pencucian Uang Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Penjelasan Pasal 74 UU Pencucian Uang Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Nasional
Terawan Suntikkan Vaksin Nusantara ke Aburizal Bakrie

Terawan Suntikkan Vaksin Nusantara ke Aburizal Bakrie

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X