Buruh Janjikan 1,7 Juta Dukungan untuk Prabowo jika Tanda Tangan Kontrak Politik

Kompas.com - 01/05/2014, 20:43 WIB
Prabowo Subianto KOMPAS.com/RIO KUSWANDIPrabowo Subianto
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendukung bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, pada Pemilihan Presiden 2014. Alasan pemberian dukungan karena Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu dinilai sebagai satu-satunya bakal capres yang berani berjanji menandatangani kontrak politik dengan buruh.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, meski mendukung Prabowo, bukan berarti pihaknya menjadi pendukung Partai Gerindra. Menurut Said, sebuah hal yang wajar jika ada kelompok buruh yang mendukung capres tertentu.

"Kalau di Eropa, kaum buruh dukung salah satu capres itu biasa," kata Said saat menyampaikan orasi di hadapan puluhan ribu buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis (1/5/2014).

Adapun kontrak politik yang dimaksud Said adalah 10 tuntutan buruh yang diharapkan dapat terwujud pada 2015 mendatang. Said mengatakan, jika kontrak politik itu telah ditandatangani, maka Prabowo akan mendapatkan dukungan dari 1,7 juta anggota KSPI yang tersebar di 20 provinsi.

Namun, jika Prabowo melanggar kontrak tersebut, ia menegaskan, buruh tak akan segan untuk mencabut dukungannya.

"Kalau dia berbohong, kami akan mencabut dukungan. Ini kan cita-cita, bukan transaksi," katanya.

Lebih jauh, ia mengatakan, kontrak politik ini juga pernah ditawarkan kepada bakal capres lainnya, seperti Joko Widodo (PDI-P), Aburizal Bakrie (Golkar), Mahfud MD (PKB), dan Hidayat Nur Wahid (PKS). Namun, hanya Prabowo yang setuju dengan kontrak politik yang ditawarkan buruh.

Nantinya, kata Said, kontrak politik akan dibicarakan antara tim KSPI dan Prabowo pekan depan.

Berikut 10 tuntutan buruh yang menjadi kontrak politik KSPI dengan Gerindra:
1. Naikkan upah minimum 2015 sebesar 30 persen dan Revisi KHL menjadi 84 item
2. Tolak penangguhan upah minimum
3. Jalankan Jaminan Pensiun Wajib bagi buruh pada Juli 2015
4. Jalankan Jaminan Kesehatan seluruh rakyat dengan cara cabut Permenkes 69/2013 tentang tarif, serta ganti INA CBG's dengan Fee For Service, audit BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
5. Hapus outsourcing, khususnya outsourcing di BUMN dan pengangkatan sebagai pekerja tetap seluruh pekerja outsourcing
6. Sahkan RUU PRT dan Revisi UU Perlindungan TKI No 39/2004
7. Cabut UU Ormas ganti dengan RUU Perkumpulan
8. Angkat pegawai dan guru honorer menjadi PNS, serta subsidi Rp 1 juta per orang per bulan dari APBN untuk guru honorer
9. Sediakan transportasi publik dan perumahan murah untuk buruh
10. Jalankan wajib belajar 12 tahun dan beasiswa untuk anak buruh hingga perguruan tinggi



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

Nasional
UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 3.922 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.713.684

UPDATE 9 Mei: Bertambah 3.922 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.713.684

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

Nasional
Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

Nasional
Indonesia Kecam Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel Saat Tarawih di Masjid Al Aqsa

Indonesia Kecam Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel Saat Tarawih di Masjid Al Aqsa

Nasional
Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Nasional
SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

Nasional
Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X