Buruh Janjikan 1,7 Juta Dukungan untuk Prabowo jika Tanda Tangan Kontrak Politik

Kompas.com - 01/05/2014, 20:43 WIB
Prabowo Subianto KOMPAS.com/RIO KUSWANDIPrabowo Subianto
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendukung bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, pada Pemilihan Presiden 2014. Alasan pemberian dukungan karena Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu dinilai sebagai satu-satunya bakal capres yang berani berjanji menandatangani kontrak politik dengan buruh.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, meski mendukung Prabowo, bukan berarti pihaknya menjadi pendukung Partai Gerindra. Menurut Said, sebuah hal yang wajar jika ada kelompok buruh yang mendukung capres tertentu.

"Kalau di Eropa, kaum buruh dukung salah satu capres itu biasa," kata Said saat menyampaikan orasi di hadapan puluhan ribu buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis (1/5/2014).

Adapun kontrak politik yang dimaksud Said adalah 10 tuntutan buruh yang diharapkan dapat terwujud pada 2015 mendatang. Said mengatakan, jika kontrak politik itu telah ditandatangani, maka Prabowo akan mendapatkan dukungan dari 1,7 juta anggota KSPI yang tersebar di 20 provinsi.

Namun, jika Prabowo melanggar kontrak tersebut, ia menegaskan, buruh tak akan segan untuk mencabut dukungannya.

"Kalau dia berbohong, kami akan mencabut dukungan. Ini kan cita-cita, bukan transaksi," katanya.

Lebih jauh, ia mengatakan, kontrak politik ini juga pernah ditawarkan kepada bakal capres lainnya, seperti Joko Widodo (PDI-P), Aburizal Bakrie (Golkar), Mahfud MD (PKB), dan Hidayat Nur Wahid (PKS). Namun, hanya Prabowo yang setuju dengan kontrak politik yang ditawarkan buruh.

Nantinya, kata Said, kontrak politik akan dibicarakan antara tim KSPI dan Prabowo pekan depan.

Berikut 10 tuntutan buruh yang menjadi kontrak politik KSPI dengan Gerindra:
1. Naikkan upah minimum 2015 sebesar 30 persen dan Revisi KHL menjadi 84 item
2. Tolak penangguhan upah minimum
3. Jalankan Jaminan Pensiun Wajib bagi buruh pada Juli 2015
4. Jalankan Jaminan Kesehatan seluruh rakyat dengan cara cabut Permenkes 69/2013 tentang tarif, serta ganti INA CBG's dengan Fee For Service, audit BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
5. Hapus outsourcing, khususnya outsourcing di BUMN dan pengangkatan sebagai pekerja tetap seluruh pekerja outsourcing
6. Sahkan RUU PRT dan Revisi UU Perlindungan TKI No 39/2004
7. Cabut UU Ormas ganti dengan RUU Perkumpulan
8. Angkat pegawai dan guru honorer menjadi PNS, serta subsidi Rp 1 juta per orang per bulan dari APBN untuk guru honorer
9. Sediakan transportasi publik dan perumahan murah untuk buruh
10. Jalankan wajib belajar 12 tahun dan beasiswa untuk anak buruh hingga perguruan tinggi



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

Nasional
Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X