Soal Koalisi, Mengupas Penampakan Dominasi Jokowi dan Prabowo...

Menjelang Pemilu Presiden 2014, langkah partai politik justru semakin sulit ditebak. Pergerakannya begitu dinamis. Setiap kemungkinan manuver bisa terjadi dalam hitungan tersingkat waktu.

Perkiraan hasil Pemilu Legislatif 2014 menempatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Golongan Karya, sebagai tiga besar. Mereka bertiga pun digadang memimpin tiga poros dalam pemilu presiden.

Tak hanya punya perolehan suara signifikan, ketiga partai ini sudah pula punya bakal calon presiden yang akan diusung. Namun, belakangan para pengamat dan "penonton" melihat persaingan semakin mengerucut pada dua poros dan dua nama saja, PDI-P dan Gerindra, Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Adapun Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang digadang menjadi bakal calon presiden dari partainya justru dianggap lemah elektabilitasnya. Belum lagi, selalu ada kegaduhan di internal partai beringin, termasuk belakangan muncul desakan untuk mengevaluasi pencalonan Aburizal, yang dinilai tak mendongkrak capaian pemilu legislatif.

Lalu, di mana posisi Partai Demokrat? Bagaimanapun, partai ini adalah pemenang dua pemilu terakhir. Tokoh sentral Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, mengatakan tak ingin tergesa-gesa menentukan langkah dan koalisi. Dia pun berucap partainya siap menjadi oposisi bila tak ada satu partai pun yang dianggap klop untuk berkoalisi.

Koalisi gemuk atau ramping?

Bila pada akhirnya pertarungan pemilu presiden hanya milik "Banteng" dan "Garuda", maka hampir pasti akan ada koalisi gemuk. Entah gemuk itu di poros PDI-P atau Gerindra.

Gerindra sudah gamblang menyatakan ingin membangun koalisi gemuk. Tujuannya agar ketika diberi kesempatan berkuasa, ada soliditas antara pemerintahan dengan parlemen.

Keinginan ini mulai diwujudkan Gerindra dengan mendekati Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan.

"Kami ingin koalisi sebesar-besarnya. Bukan hanya untuk pilpres, tapi jangka panjang agar pemerintahan dan parlemen bekerja solid," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.

Sementara itu, PDI-P terlihat masih gamang. Dalam sebuah kesempatan, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu lantang tak ingin membangun koalisi gemuk. Istilah yang dipakai saat itu "ingin membangun kerja sama politik ramping".

Pada awal pemunculannya, sikap PDI-P ini seolah memperlihatkan koalisi yang ingin mereka bangun tak akan melibatkan banyak partai. Apalagi mereka selalu menekankan tak mau terjebak politik pragmatis ataupun tersandera keharusan bagi-bagi kursi di kekuasaan.

Namun belakangan, Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tetap membuka pintu lebar untuk semua partai. Koalisi terbuka untuk siapa pun selama memiliki kesamaan paham dan bersesuaian dengan garis perjuangan PDI-P.

Menurut Hasto, definisi koalisi ramping PDI-P bukan dilihat dari ukuran atau jumlah partai yang bergabung di dalamnya. Dalam konteks partainya, ramping tersebut adalah dalam konteks ramping dari unsur kepentingan dan jauh dari praktik koruptif.

Penyusunan kabinet dan kebijakan kelak, imbuh Hasto, akan dibuat secara proporsional, obyektif, dan mengedepankan pemberian untuk rakyat. "Koalisi ramping yang dimaksud adalah ramping dari campur tangan kepentingan yang menyandera agenda kerakyatan," kata Hasto, Kamis (1/5/2014).

Soal pembagian kekuasaan, Hasto justru mengatakan konstitusi memerintahkannya. "Perintah konstitusi agar tercipta check and balances," ujar dia.

Namun, sampai saat ini baru Partai Nasdem yang memberi sinyal kuat merapat ke PDI-P. Menyusul, Partai Kebangkitan Bangsa disebut mulai mesra ke kandang "Banteng". Belakangan diungkap pula komunikasi intensif dijajal pula dengan Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan bahkan Partai Golkar.

Urusan telur dan keranjang

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, mengatakan wajar bila sekarang semua partai politik melakukan penjajakan untuk memetakan potensi. Penjajakan itu pun menurut dia tak cuma "hak" partai dengan perolehan persentase suara besar dalam pemilu legislatif.

"Penjajakan juga digalang partai papan tengah," sebut Ari. Partai papan tengah adalah sebutan untuk partai-partai dengan kisaran dukungan di pemilu legislatif antara 5 hingga 10 persen. Pendapat Ari mengonfirmasi sinyal "belanja" yang pernah dilontarkan Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Hari Wibowo bahwa peta koalisi sudah hampir final.

Ari berpendapat semua keriuhan penjajakan ini hanya akan terhenti oleh dua alasan. Pertama, sebut dia, tercapai kesepakatan. Dua, karena sudah mendekati batas akhir pendaftaran pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden di Komisi Pemilihan Umum.

"Semua partai lagi belanja dengan partai lain," sebut Ari. Dia pun kemudian mengutip adagium yang biasanya adalah "milik" dunia bisnis itu, "Dalam prosesnya, tak ada partai yang menaruh telur dalam satu keranjang." Apakah artinya akan seharfiah pemaknaan di kalangan bisnis, mungkin jawabannya ada pada rumput yang bergoyang.