Kompas.com - 29/04/2014, 20:20 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh di Hari Guru Nasional 2013 dan HUT ke-68 PGRI, di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2013). KOMPAS.com/Indra AkuntonoMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh di Hari Guru Nasional 2013 dan HUT ke-68 PGRI, di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2013).
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh mengatakan, Sekolah Tinggi Ilmi Pelayaran (STIP) patut ditutup jika tidak bertanggung jawab atas meninggalnya mahasiswa STIP Dimas Dikita Handoko karena dianiaya seniornya pada Jumat (25/4/2014) malam.

Menurut Nuh, pengurus STIP harus bertanggung jawab atas penganiayaan tersebut dan menindak tegas pelaku penganiayaan.

"Kalau siswanya, itu harus dikeluarkan. Bagi penyelenggaranya, pimpinan dan seterusnya harus bertanggungjawab, kalau dia tidak mau tanggungjawab ya sekolahannya ditutup saja, gitu saja," kata Nuh, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/4/2014).

Selain itu, Nuh menilai, sebaiknya STIP menghentikan sementara penerimaan siswa baru untuk memotong mata rantai senioritas."Kan bergilir senior ke junior, yang junior sekarang pasti akan balas dendam. Dua tahun saja sudah cukup potong penerimaan mahasiswa baru," sambungnya.

Menurut Nuh, Kemendikbud bisa saja mengambilalih kepengurusan STIP jika pengelola yang sekarang tidak segera melakukan perbaikan. Saat ini, lanjutnya, tim Kemendikbud tengah bekerja menyelidiki dugaan pelanggaran di balik penganiayaan tersebut.

"Kalau orangnya enggak sanggup perbaiki, ya kita ambil alih. Ini kan tim sudah jalan. Kalau tindakannya tidak mengarah pada perbaikan, ya sudah tidak usah terima mahasiswa baru," tutur Nuh.

Nuh mengatakan, STIP memang dibawah kewenangan Kementerian Perhubungan dan bukan dikelola langsung Kemendikbud. Kendati demikian, lanjut Nuh, sekolah itu harus tetap mengikuti kaidah-kaidah dunia pendidikan yang ditetapkan Kemendikbud.

"Salah satu di antaranya tidak boleh di situ berlaku kekerasaan dan plonco-ploncoan, itu sudah enggak zamannya. Zamannya sudah berubah, kalau masih seperti itu, dia (sekolah) enggak bisa beresin, ya kita ambil alih," ucap Nuh.

Dia juga mengatakan bahwa sebenarnya kasus penganiayaan di sekolah seperti yang terjadi pada mahasiswa STIP tersebut relatif jauh berkurang. Namun, lanjut Nuh, bukan berarti pemerintah bisa menoleransi tindakan kekerasan dalam sekolah meski pun jumlahnya berkurang.

"Harus diusut tuntas, apalagi sampai meninggal dunia," kata Nuh.

Sebelumnya diberitakan, Dimas Dikita Handoko (19), salah satu mahasiswa STIP diduga tewas akibat dianiaya para seniornya pada Jumat (25/4/2014) malam. Motif penganiayaan diduga karena Dimas dianggap tidak menghormati para seniornya. Ketujuh taruna STIP yang diduga tersangka saat ini sudah dipecat dari STIP.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan Penanganan 40.000 Pekerja Migran yang Akan Mudik

Pemerintah Siapkan Penanganan 40.000 Pekerja Migran yang Akan Mudik

Nasional
Uji Materi UU Cipta Kerja, Hakim MK Minta Pemohon Paparkan Pertentangan dengan UUD 1945

Uji Materi UU Cipta Kerja, Hakim MK Minta Pemohon Paparkan Pertentangan dengan UUD 1945

Nasional
KSAD: Pratu Lukius Belot ke KKB Bawa Kabur 2 Megasen Berisi 70 Butir Peluru Kaliber 5,56 Mm

KSAD: Pratu Lukius Belot ke KKB Bawa Kabur 2 Megasen Berisi 70 Butir Peluru Kaliber 5,56 Mm

Nasional
Puan Maharani Sebut Perempuan Pegang Peranan Penting Tingkatkan Budaya Literasi

Puan Maharani Sebut Perempuan Pegang Peranan Penting Tingkatkan Budaya Literasi

Nasional
Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

Nasional
ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

Nasional
Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Nasional
Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Nasional
Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Nasional
Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Nasional
Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Nasional
Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Nasional
Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Nasional
Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Nasional
Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X