Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rekapitulasi Suara Tak Mulus, KPU Dianggap Minim Pengawasan

Kompas.com - 29/04/2014, 20:15 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Proses rekapitulasi suara Pemilihan Legislatif 2014 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memasuki hari keempat, Selasa (29/4/2014). Seharusnya, hingga hari ini, sudah 13 provinsi yang rekapitulasi suaranya disahkan. Kenyataannya, baru 6 provinsi yang disahkan oleh KPU laporan rekapitulasinya. Sementara, sejumlah provinsi lainnya ditunda karena masih ada persoalan teknis di KPU daerah. Provinsi-provinsi itu adalah Bengkulu, DKI Jakarta, Aceh, Lampung, Jawa Barat dan Banten.

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti menilai, persoalan-persoalan teknis penyelenggaraan pemilu sudah terjadi jauh sebelum hari pemungutan suara. Menurutnya, hal ini terjadi karena KPU minim melakukan pengawasan terhadap penyelenggara di tingkat daerah. Selain itu, kata Ray, sejak awal KPU juga tidak menuntaskan masalah yang ada di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sehingga persoalan menumpuk.

"Dari bawah masalah DPT saja banyak yang tidak tuntas, angkanya sering berubah-ubah dan tidak dituntaskan dengan cepat makanya terjadi masalah seperti ini. Lagi pula pengawasan juga minim terhadap kinerja KPU ini," katanya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/4/2014).

Ray menganggap banyaknya kesalahan dan masalah di KPU-KPU provinsi dapat menjadi celah terjadinya berbagai pelanggaran pemilu. Untuk itu, ia menyarankan agar penyelenggara pemilu membentuk skema yang baru untuk mengawasi internal KPU hingga sampai ke daerah-daerah.  

"Biasanya mereka cuma menanggulangi dengan mengeluarkan surat edaran, teguran, dan itu tidak efektif. Harus ada satuan khusus yang tugasnya hanya mengawasi kinerja KPU ini," katanya.

Sementara itu Komisioner Komisioner KPU Ferry Kurnia Riskiansyah mengatakan, proses rekapitulasi akan tetap diupayakan selesai pada 6 Mei mendatang dan diumumkan pada 9 Mei sesuai dengan jadwal.

Menurut Ferry, masalah di beberapa KPU provinsi dapat dituntaskan sebelum tenggat waktu yang ditetapkan.

"Tetap kami upayakan mudah-mudahan bisa sesuai tenggat waktu. Biar kita dapat ketahui caleg yang lolos, partai yang mencukupi ambang batas parlemen dan ambang batas pencalonan presiden," kata Ferry.

Sejak Sabtu (26/4/2014) pekan lalu, KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara nasional dalam pemilu legislatif. Proses rekapitulasi akan dilaksanakan selama 11 hari hingga 6 Mei 2014. Hasil rekapitulasi akan ditetapkan antara 7 dan 9 Mei 2014. Hasil penghitungan dari 33 provinsi dikumpulkan di KPU pusat untuk dijumlahkan sebagai hasil pileg secara nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com