Kompas.com - 29/04/2014, 20:15 WIB
Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti. KOMPAS.com/Indra AkuntonoDirektur Lingkar Madani, Ray Rangkuti.
Penulis Febrian
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
- Proses rekapitulasi suara Pemilihan Legislatif 2014 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memasuki hari keempat, Selasa (29/4/2014). Seharusnya, hingga hari ini, sudah 13 provinsi yang rekapitulasi suaranya disahkan. Kenyataannya, baru 6 provinsi yang disahkan oleh KPU laporan rekapitulasinya. Sementara, sejumlah provinsi lainnya ditunda karena masih ada persoalan teknis di KPU daerah. Provinsi-provinsi itu adalah Bengkulu, DKI Jakarta, Aceh, Lampung, Jawa Barat dan Banten.

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti menilai, persoalan-persoalan teknis penyelenggaraan pemilu sudah terjadi jauh sebelum hari pemungutan suara. Menurutnya, hal ini terjadi karena KPU minim melakukan pengawasan terhadap penyelenggara di tingkat daerah. Selain itu, kata Ray, sejak awal KPU juga tidak menuntaskan masalah yang ada di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sehingga persoalan menumpuk.

"Dari bawah masalah DPT saja banyak yang tidak tuntas, angkanya sering berubah-ubah dan tidak dituntaskan dengan cepat makanya terjadi masalah seperti ini. Lagi pula pengawasan juga minim terhadap kinerja KPU ini," katanya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/4/2014).

Ray menganggap banyaknya kesalahan dan masalah di KPU-KPU provinsi dapat menjadi celah terjadinya berbagai pelanggaran pemilu. Untuk itu, ia menyarankan agar penyelenggara pemilu membentuk skema yang baru untuk mengawasi internal KPU hingga sampai ke daerah-daerah.  

"Biasanya mereka cuma menanggulangi dengan mengeluarkan surat edaran, teguran, dan itu tidak efektif. Harus ada satuan khusus yang tugasnya hanya mengawasi kinerja KPU ini," katanya.

Sementara itu Komisioner Komisioner KPU Ferry Kurnia Riskiansyah mengatakan, proses rekapitulasi akan tetap diupayakan selesai pada 6 Mei mendatang dan diumumkan pada 9 Mei sesuai dengan jadwal.

Menurut Ferry, masalah di beberapa KPU provinsi dapat dituntaskan sebelum tenggat waktu yang ditetapkan.

"Tetap kami upayakan mudah-mudahan bisa sesuai tenggat waktu. Biar kita dapat ketahui caleg yang lolos, partai yang mencukupi ambang batas parlemen dan ambang batas pencalonan presiden," kata Ferry.

Sejak Sabtu (26/4/2014) pekan lalu, KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara nasional dalam pemilu legislatif. Proses rekapitulasi akan dilaksanakan selama 11 hari hingga 6 Mei 2014. Hasil rekapitulasi akan ditetapkan antara 7 dan 9 Mei 2014. Hasil penghitungan dari 33 provinsi dikumpulkan di KPU pusat untuk dijumlahkan sebagai hasil pileg secara nasional.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Hasto tentang Megawati: Pernah Pakai Gips untuk Sambung Tanaman

Cerita Hasto tentang Megawati: Pernah Pakai Gips untuk Sambung Tanaman

Nasional
Pramono Anung: PDI-P Partai yang Punya Sikap Jelas, Tak Asal Beda Saat Jadi Oposisi

Pramono Anung: PDI-P Partai yang Punya Sikap Jelas, Tak Asal Beda Saat Jadi Oposisi

Nasional
Yasonna Klaim PDI-P Tak Hanya Berpikir Politik Kekuasaan, tapi Juga Lingkungan Hidup

Yasonna Klaim PDI-P Tak Hanya Berpikir Politik Kekuasaan, tapi Juga Lingkungan Hidup

Nasional
HUT Ke-75 Megawati, Pramono Anung: Politik Ibu Ketum Jangka Panjang, Tidak Grasa-grusu

HUT Ke-75 Megawati, Pramono Anung: Politik Ibu Ketum Jangka Panjang, Tidak Grasa-grusu

Nasional
2 Kasus Kematian Pasien Omicron di RI, Tanda Bahaya Untuk Orang Berpenyakit Komorbid

2 Kasus Kematian Pasien Omicron di RI, Tanda Bahaya Untuk Orang Berpenyakit Komorbid

Nasional
Hakim dan Panitera Jadi Tersangka Suap, MAKI Desak Kewenangan Komisi Yudisial Diperkuat

Hakim dan Panitera Jadi Tersangka Suap, MAKI Desak Kewenangan Komisi Yudisial Diperkuat

Nasional
Kasus Omicron Terus Bertambah, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Kaji Ulang Level PPKM di Jakarta

Kasus Omicron Terus Bertambah, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Kaji Ulang Level PPKM di Jakarta

Nasional
Tingginya Risiko Meninggal Dunia Pasien Covid-19 Lansia dan yang Berkomorbid, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi

Tingginya Risiko Meninggal Dunia Pasien Covid-19 Lansia dan yang Berkomorbid, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi

Nasional
Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

Nasional
Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

Nasional
Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

Nasional
Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

Nasional
Kasus Covid-19 Bertambah, Epidemiolog Sarankan WFH Ditingkatkan dan Tunda PTM

Kasus Covid-19 Bertambah, Epidemiolog Sarankan WFH Ditingkatkan dan Tunda PTM

Nasional
Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

Nasional
Menantu Luhut Jabat Pangkostrad, Pengamat: Fenomena 'President’s Men' Tak Bisa Dihindari...

Menantu Luhut Jabat Pangkostrad, Pengamat: Fenomena "President’s Men" Tak Bisa Dihindari...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.