Tiga Partai Belum Tanda Tangan, Rekapitulasi Suara Jawa Barat Ditunda

Kompas.com - 27/04/2014, 19:52 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Malik (dua kiri) bersama komisioner KPU memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu legislatif (pileg) di luar negeri, di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (23/4/2014). Dalam rapat yang dibuka untuk umum tersebut KPU akan menghitung hasil pemungutan dari 130 panitia pemilihan luar negeri (PPLN) yang tersebar di 96 negara. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Malik (dua kiri) bersama komisioner KPU memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu legislatif (pileg) di luar negeri, di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (23/4/2014). Dalam rapat yang dibuka untuk umum tersebut KPU akan menghitung hasil pemungutan dari 130 panitia pemilihan luar negeri (PPLN) yang tersebar di 96 negara.
Penulis Febrian
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu legislatif untuk Provinsi Jawa Barat di Komisi Pemilihan Umum Pusat ditangguhkan untuk sementara waktu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari KPU Jabar belum ditandatangani oleh saksi dari Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Bulan Bintang.

Beberapa perwakilan partai yang hadir di rapat pleno di kantor KPU Pusat, Jakarta, Minggu (27/4/2014), meminta pembacaan hasil penghitungan suara di Jabar hanya untuk dewan perwakilan daerah terlebih dahulu. "Kalau langsung kita bahas, pasti akan memakan waktu lama ini ketua karena Jabar ini salah satu dapil (daerah pemilihan) terbanyak. Sebaiknya kita clear-kan yang lain dulu, seperti suara DPD yang relatif tidak ada masalah," kata Isa Muchsin yang mewakili Partai Pesatuan Pembangunan, Minggu (27/4/2014).

Usulan ini disetujui oleh hampir semua perwakilan partai. Setelah itu, Ketua KPU Husni Kamil Malik memutuskan akan membahas hasil rekapitulasi DPR RI Jawa Barat setelah permasalahan selesai.

Hari kedua rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Legislatif di KPU pusat baru menyelesaikan pembacaan hasil dari Provinsi Riau, Banten, Bangka Belitung, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, dan Gorontalo. Dari yang sudah dibacakan tersebut, baru Provinsi Kalimantan Barat dan Gorontalo yang telah dinyatakan tidak bermasalah. Adapun Riau, Banten, Bangka Belitung, Jambi, dan Lampung saat ini belum bisa disahkan karena butuh pembahasan lebih lanjut.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X