Bahas Koalisi, SBY Kumpulkan 33 DPD Partai Demokrat di Cikeas

Kompas.com - 26/04/2014, 10:18 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berorasi dalam kampanye rapat umum di JIEXPo Kemayoran, Jakarta, Kamis (3/4/2014). Kompas.com/SABRINA ASRILKetua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berorasi dalam kampanye rapat umum di JIEXPo Kemayoran, Jakarta, Kamis (3/4/2014).
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumpulkan petinggi 33 Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat, Sabtu (26/4/2014). Agenda pertemuan kali ini adalah mengevaluasi perolehan suara partai dalam pemilu legislatif dan mendengarkan masukan tentang koalisi.

"Pak SBY mengumpulkan DPD dan juga DPC. Kemungkinan akan membahas soal koalisi, selain bahas evaluasi pemilihan legislatif," ujar Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo di Jakarta, Sabtu (26/4/2014). Pertemuan rencananya berlangsung di kediaman pribadi SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pada pukul 14.00 WIB.

Usai rapat dengan peserta konvensi, Jumat (25/4/2014), Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan juga menyampaikan bahwa SBY akan berusaha mendengar pandangan dari DPD Demokrat tentang kebijakan strategis partainya. Dia juga tak memungkiri agenda pembahasan pertemuan Sabtu ini adalah soal koalisi.

Sejauh ini, lanju Syarief, Partai Demokrat belum membuat komitmen apa pun dengan partai-partai yang ada. Namun, komunikasi politik dengan partai-partai terus dilakukan Partai Demokrat.

Peluang poros Demokrat

Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan partainya akan tetap mengusung calon Presiden dari hasil konvensi. Dia mengatakan capres hasil konvensi itu akan didukung bersama partai lain dalam koalisi yang akan mereka galang.

"Oleh karena itu, saya mau bilang ini akan jadi poros baru. Jangan bilang ini poros keempat karena nanti akan ada capres yang menjadi korban," ujar Ruhut saat dihubungi, Kamis. 

Ruhut menuturkan dengan adanya koalisi baru pimpinan Demokrat ini, kemungkinan hanya akan ada tiga bakal calon Presiden. Bahkan, Ruhut memprediksi bisa jadi hanya ada dua bakal capres.

Dengan skema ini, bisa jadi menurut Ruhut hanya akan ada Joko Widodo yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuanagn berhadapan dengan bakal capres yang diusung poros Demokrat.

"Kami melihat partai-partai Islam akan merapat ke kami, mitra koalisi kami terdahulu seperti dengan PKB, PAN, PPP, dan juga PKS. Bukan tidak mungkin yang di bawah seperti Hanura, PKPI, dan PBB juga turut bergabung. Pak SBY akan jadi king maker," kata anggota Komisi III DPR itu.

Politisi yang pernah menjadi bintang layar kaca tersebut mengungkapkan jika sebagian besar partai bergabung ke Partai Demokrat, maka nasib Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto akan berada di ujung tanduk. Menurut Ruhut, posisi tawar Demokrat dalam membentuk poros koalisi baru cukup besar.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X