Kompas.com - 24/04/2014, 11:44 WIB
Ketua Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali (kiri) berdoa bersama Ketua Majelis Syariah KH Maimun Zubair usai melakukan konferensi pers di Kantor DPP PPP, Jakarta, Selasa (22/4/2014). Dalam pertemuan tersebut, Majelis Syariah PPP menyatakan agar dua kubu yang berseteru di PPP pasca-pemilu legislatif, menempuh jalan islah atau damai. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali (kiri) berdoa bersama Ketua Majelis Syariah KH Maimun Zubair usai melakukan konferensi pers di Kantor DPP PPP, Jakarta, Selasa (22/4/2014). Dalam pertemuan tersebut, Majelis Syariah PPP menyatakan agar dua kubu yang berseteru di PPP pasca-pemilu legislatif, menempuh jalan islah atau damai.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


BOGOR, KOMPAS.com
 — Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menghadiri Musyawarah Kerja Nasional III (Mukernas III) PPP di Hotel Seruni, Cisarua, Bogor, Kamis (24/4/2014). Suryadharma hadir sekitar pukul 10.45 WIB, padahal dia sempat diberi "deadline" untuk hadir sebelum pukul 10.00 WIB.

Kehadiran Suryadharma yang terlambat itu sepertinya tidak dipermasalahkan oleh para peserta mukernas. Mereka justru belum memulai mukernas sebelum Suryadharma hadir di lokasi. Suryadharma belum mau berkomentar banyak soal kehadirannya hari ini.

"Sudah dulu, nanti saya kasih klarifikasi. Nanti saja (setelah mukernas)," ujarnya.

Suryadharma pun langsung masuk ke dalam ruang mukernas. Setibanya di dalam ruangan, dia tampak kebingungan untuk memilih tempat duduk. Dia tidak disambut oleh para petinggi PPP yang sudah berada di meja pimpinan rapat. Tak terdengar juga ada tepuk tangan atau antusiasme dari para peserta.

Akhirnya, dia pun menuju ke sudut kanan depan ruangan yang jauh dari tempat duduk para peserta ataupun pimpinan mukernas. Di sana, terdapat beberapa meja dan kursi yang akhirnya dia gunakan sebagai tempat duduk.

Saat itu, para wartawan yang hendak mewawancarai dan mengambil gambar tetap mengerubunginya. Akhirnya, salah seorang peserta mukernas pun mengajukan protes. "Sudah cukup, tolong ya ini bukan konferensi pers. Hargai forum ini. Ini mau mulai kok malah konferensi pers," kata pria tersebut, menggunakan mik dengan nada tinggi.

Tak lama berselang, hadir Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi, yang dalam mukernas ini didaulat sebagai pelaksana tugas ketua umum sekaligus penyelenggara mukernas. Emron terlihat mendapatkan sambutan yang berbeda. Sejak turun dari mobilnya, Emron langsung dikawal ketat oleh petugas keamanan yang sudah berbaris sejak awal. Sisanya, yang tidak ikut mengawal, langsung mengelu-elukan sosok Emron.

"Allahu akbar, hidup Pak Emron," seru para petugas keamanan kompak.

Saat masuk ke ruang mukernas, Emron terlihat langsung disambut tepuk tangan para peserta. Dia juga langsung dipersilakan untuk naik ke meja pimpinan rapat yang ada di depan. Beberapa menit kemudian, rapat pun dimulai secara tertutup.

Terlihat, Suryadharma sudah naik ke meja pimpinan bersama Emron dan sejumlah petinggi lain PPP. Keputusan untuk menghadirkan Suryadharma merupakan keputusan dalam mukernas hari pertama yang berakhir pada Rabu dini hari.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Nasional
Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Nasional
Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Nasional
Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Nasional
Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Nasional
Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Nasional
Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Nasional
Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Nasional
Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X