KPK: Kerugian Negara dalam Proyek E-KTP Diduga hingga Rp 1,1 Triliun

Kompas.com - 23/04/2014, 14:03 WIB
Petugas mengujicoba penggunaan mesin pembaca chip e-KTP (card reader) di Kementerian Dalam Negeri, Rabu (8/5/2013). Kementerian Dalam Negeri menghimbau kepada seluruh instansi pemerintah dan perbankan untuk menyediakan card reader e-KTP, sebab terhitung sejak 1 Januari 2014 KTP non elektronik tidak berlaku lagi. Selain itu e-KTP juga tidak boleh difotocopy karena dapat merusak chip. 
KOMPAS/HENDRA A SETYAWANPetugas mengujicoba penggunaan mesin pembaca chip e-KTP (card reader) di Kementerian Dalam Negeri, Rabu (8/5/2013). Kementerian Dalam Negeri menghimbau kepada seluruh instansi pemerintah dan perbankan untuk menyediakan card reader e-KTP, sebab terhitung sejak 1 Januari 2014 KTP non elektronik tidak berlaku lagi. Selain itu e-KTP juga tidak boleh difotocopy karena dapat merusak chip.
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan, nilai sementara kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011-2012 mencapai Rp 1,12 triliun.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai tersangka.

"Dugaan kerugian yang sementara yang dihitung dari hasil penyelidikan yang kemudian dinaikkan ke penyidikan itu sekitar Rp 1,12 triliun," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu (23/4/2014).

KPK menduga kerugian negara ini muncul karena adanya penggelembungan harga satuan komponen e-KTP. Total nilai proyek e-KTP itu mencapai Rp 6 triliun. Proyek pengadaan e-KTP ini dilakukan dalam dua termin anggaran, yakni tahun 2011 (Rp 2 triliun lebih) dan 2012 (Rp 3 triliun lebih).


KPK menduga Sugiharto, selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek e-KTP. Selaku PPK, kata Johan, Sugiharto adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam menyepakati kontrak proyek dengan perusahaan rekanan.

"Dalam proses itu, ada dugaan PPK ini melakukan penyalahgunaan wewenang," ucap Johan.

Mengenai kemungkinan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi terlibat dalam kasus ini, Johan mengatakan bahwa KPK masih mendalami hal tersebut. Selaku Mendagri, Gamawan juga bertindak sebagai pengguna anggaran dalam pengadaan barang/jasa di kementerian yang dipimpinnya.

"Apakah ada kontribusi dari PA (pengguna anggaran), ini tentu masih didalami yang ditemukan dua alat bukti yang cukup oleh penyidik baru PPK," ujar Johan.

Terkait penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP, KPK melakukan penggeledahan di tiga lokasi pada Selasa (22/4/2014). Salah satu tempat yang digeledah adalah ruangan Mendagri di Kantor Kemendagri, Jakarta.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Nasional
BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

Nasional
Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Nasional
Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Nasional
Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Nasional
Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Nasional
Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Nasional
Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Nasional
Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Nasional
Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Nasional
Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Nasional
Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Nasional
Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Nasional
Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Nasional
Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X