Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSPI Tantang Capres Penuhi 10 Tuntutan Buruh

Kompas.com - 22/04/2014, 21:27 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menantang calon presiden RI untuk memenuhi hak-hak buruh yang belum terpenuhi. Untuk itu, KSPI berencana menggelar unjuk rasa dengan berjalan dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Negara pada peringatan Hari Buruh (May Day) pada 1 Mei 2014 mendatang.

"Isu prioritasnya perjuangan kenaikan upah minimum 2015 sebesar 30 persen dan perubahan item komponen hidup layak (KHL) dari 60 menjadi 84 item," ujar Presiden KSPI Said Iqbal, Selasa (22/4/2014), di Jakarta.

Said mengatakan, kenaikan upah buruh ini sejalan dengan diberlakukannya pasar tunggal ASEAN (AFTA) yang mewajibkan negara melindungi kesejahteraan buruh dan menghindari pemecatan besar-besaran. Menurutnya, hingga tahun ini upah buruh Indonesia masih di bawah Thailand, Filipina, dan Malaysia. Upah minimum Provinsi DKI Jakarta, misalnya, hanya Rp 2,4 juta. Adapun Thailand Rp 3,1 juta, sementara Malaysia dan Filipina Rp 3,5 juta. "Padahal biaya hidup di semua negara ini sama besarnya dengan Indonesia," kata Said.

Selain soal upah, KSPI juga menolak penangguhan upah minimum, menuntut dijalankannya jaminan pensiun wajib bagi buruh pada Juli 2015, menghapus tenaga kerja alih daya (outsourcing), mendorong pengesahan rancangan undang-undang pembantu rumah tangga, dan revisi UU perlindungan penempatan tenaga kerja Indonesia. KSPI juga meminta pencabutan UU organisasi kemasyarakatan dan diganti dengan rancangan undang-undang perkumpulan yang dinilai lebih memberikan ruang demokrasi bagi para buruh.

Tak hanya isu buruh, KSPI juga menantang calon presiden 2014 untuk mengangkat pegawai dan guru honor menjadi pegawai negeri sipil. "Pemerintah yang akan datang harus memberi subsidi Rp 1 juga per bulan per orang dari APBN untuk guru honorer," kata Said.

Untuk program kerakyatan, KSPI mendesak pemerintahan mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang tarif jaminan kesehatan dan menggantinya dengan free for service. Pemerintah juga didesak menyediakan transportasi publik dan perumahan murah untuk buruh serta beasiswa untuk anak buruh hingga perguruan tinggi.

"Jika ada calon presiden yang berani membuat kesepakatan memenuhi 10 tuntutan ini, maka kami akan mengajak semua buruh untuk memilihnya. Kita ingin ini benar-benar terwujud karena itu kita minta siapa yang berani tanda tangan sebelum mereka terpilih," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com