Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buka Pintu Dukung Jokowi atau Prabowo, Demokrat Tak Lirik Ical

Kompas.com - 21/04/2014, 12:55 WIB
sabrina

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono disebut telah didekati para bakal calon presiden menjelang pemilu presiden mendatang. Setidaknya, tiga bakal capres, yakni Joko Widodo (Jokowi), Aburizal Bakrie (Ical), dan Prabowo Subianto sudah menjalin komunikasi dengan SBY.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Nurpati menuturkan, Jokowi sempat bertemu langsung dengan SBY. Pendekatan yang dilakukan Jokowi, kata Nurpati, memang dilakukan sebelum pelaksanaan pemilu legislatif. Menurut Andi, partainya sangat terbuka terhadap pendekatan yang dilakukan bakal capres PDI Perjuangan itu.

"Demokrat masih sangat mungkin mendukung Pak Jokowi. Demokrat demi kepentingan bangsa welcome. Dari dulu semua tahu bahwa Pak SBY selalu mengajak PDI-P dan Bu Mega (Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri), bahkan saat upacara 17 Agustus, Bu Mega diundang. Hanya terpulang kepada orangnya," ujar Andi saat dihubungi, Senin (21/4/2014).

Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu mengaku belum mengetahui sikap dari Megawati atas kemungkinan berkoalisi dengan partainya. Namun, kata Andi, politik saat ini sangat cair sehingga bentuk dan model koalisi nantinya memang sulit diprediksi. Dalam memilih mitra koalisi, Demokrat juga akan tetap melihat peluang tokoh capres yang paling kuat menang.

"Tentu pertimbangan tokoh yang elektabilitasnya paling kuat akan menjadi pertimbangan kami dalam membentuk model koalisi," imbuh Andi.

Selain dengan Jokowi, Andi mengungkapkan, SBY juga sudah didekati bakal capres Partai Gerindra Prabowo dan bakal capres Partai Golkar Ical. Hubungan dengan Prabowo, diakui Andi, bisa digalang melalui koalisi Indonesia Raya yang digagas Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais.

Sama seperti dua kandidat yang lain, Ical juga sudah mendekati SBY. Namun, Andi menuturkan, dari ketiga bakal capres itu, kecil peluang partainya mendukung Ical. Pasalnya, selain pencalonan Ical masih bisa digoyang internal partainya, elektabilitas Ical juga tak memuaskan.

Selain itu, Andi menambahkan, partainya juga mempertimbangkan sikap Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selama bergabung dalam koalisi. Meski demikian, belum ada kepastian final soal arah koalisi Partai Demokrat. Menurut Andi, partainya bergantung pada perhitungan SBY.

"SBY sudah dua kali menjadi presiden dan menjadi pimpinan koalisi. Beliau pasti akan lebih paham dan memiliki perhitungan yang lebih matang," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com