Fadli Zon Jenuh Hadapi Isu Orang Hilang

Kompas.com - 20/04/2014, 18:28 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Kompas.com/SABRINA ASRILWakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan kejenuhannya terhadap isu orang hilang yang kerap dikaitkan dengan bakal calon presiden Gerindra Prabowo Subianto. Ia menyebut wacana ini sebagai isu rutin yang digencarkan menjelang Pemilu.

"Ini sudah menjadi isu rutin, wacana daur ulang. Bahkan oleh beberapa pihak menjadi fitnah rutin lima tahunan. Kami tidak melihat ada hubungannya dengan Prabowo," ujar Fadli dalam diskusi politik di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2014 petang).

Fadli mengatakan, kebanyakan serangan fitnah ini berasal dari dunia maya yang tidak jelas oknum mana yang menggencarkan. Bahkan, beberapa ormas atas nama pelindung hak asasi pun turut menyudutkan Prabowo. Fadli bersikukuh, nama Prabowo tidak terkait dalam masalah tersebut.

"Yang terlibat masalah dulu sudah diadili tahun 1999, sejumlah orang Kopassus. Masalah Trisakti juga sudah selesai, ada polisi yang terlibat. Sudah diadili juga," kata Fadli.

Fadli menilai, masalah menahun ini berkembang menjadi alat politik untuk menyerang partainya. Bahkan, Fadli menantang untuk mengajukan kasus tersebut ke ranah hukum jika ada bukti-bukti kuat yang bisa dipaparkan.

"Sekarang ini masalah orang hilang selalu jadi alat politik. 2004 lalu Prabowo enggak nyapres, tapi Wiranto yang maju. Saya justru diajak NGO untuk hantam Wiranto," kata Fadli. "Kalau betul-betul ingin atasi isu HAM, kita pisahkan dari persoalan politik. Jangan jadikan HAM sebagai alat politik," lanjutnya.

Dalam diskusi tersebut, koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar pun mempertanyakan sikap Gerindra terhadap kasus orang hilang belasan tahun yang lalu.

"Jika peduli isu HAM, kenapa Partai Gerindra tolak diskusi orang hilang dan anggap sudah selesai? Kenapa saat bahas itu malah pembelaan personal?" tanya Haris.

Haris pun menyayangkan langkah parpol yang menurutnya hanya mengangkat isu-isu pemerataan kesejahteraan ekonomi. Sementara isu mengenai HAM termasuk hak mendapatkan keadilan dan kebenaran seolah diabaikan.

"Saat mereka jadi presiden, mereka mengemban masalah negara. Kenapa dalam konteks orang hilang enggak dibahas? Enggak hanya Gerindra, tapi partai lain juga," ujar dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Nasional
Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Nasional
Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Nasional
Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Nasional
Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X