Kompas.com - 19/04/2014, 21:43 WIB
Partai Persatuan Pembangunan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Kantor DPP PPP, Jakarta, Sabtu (29/4/2014) malam. Rapat tersebut dimulai tanpa Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan kubunya Ihsanuddin/Kompas.comPartai Persatuan Pembangunan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Kantor DPP PPP, Jakarta, Sabtu (29/4/2014) malam. Rapat tersebut dimulai tanpa Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan kubunya
Penulis Ihsanuddin
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memulai Rapat Pimpinan Nasional (rapimnas), Sabtu (19/4/2014) malam tanpa Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali. Tak tampak juga elit PPP yang biasa mendukung Suryadharma dalam rapimnas itu.

Saat membuka rapimnas, posisi Suryadharma diwakili oleh Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi. "Seharusnya rapimnas ini dibuka oleh Ketua Umum Suryadharma Ali, tapi hingga saat ini beliau belum sampai. Sesuai job desk, apabala ketua umum berhalangan, tugas ketua umum diwakilkan oleh wakilnya. Sebagai wakil ketua umum yang diberikan nomor urut satu, malam ini saya akan membuka mukernas ini mewakil ketua umum," kata Emron saat membuka rapimnas.

Dia mengatakan, rapimnas ini sudah mencapai kuorum karena sudah dihadiri lebih dari setengah anggota dewan pimpinan pusat dan setengah dari perwakilan dewan pimpinan daerah. Oleh karenanya, rapimnas tetap sah meski tidak dihadiri oleh ketua umum.

"Tadi sudah dihitung. Berdasarkan laporan sekretariat, peserta rapimnas ini sudah memenuhi syarat kehadirnnya," ujar dia.

Rapimnas yang dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB ini baru terlaksana sekitar pukul 20.30 WIB. Rapimnas tertunda karena harus menunggu para perwakilan DPW yang datang ke lokasi secara rombongan dengan menggunakan bus.

Keputusan untuk menyelenggarakan rapimnas itu diambil dalam rapat harian yang digelar jajaran pengurus PPP pada Jumat (18/4/2014) malam hingga Sabtu dini hari, tanpa kehadiran Suryadharma.

Sekretaris Jenderal DPP PPP Romahurmuziy mengatakan rapimnas dipercepat karena dinamika kondisi politik di internal partainya. Dia berharap SDA hadir dalam rapimnas tersebut.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kisruh di PPP berawal saat Suryadharma secara sepihak menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada masa kampanye Pemilu Legislatif 2014 beberapa waktu lalu. Tindakan Suryadharma Ali yang datang dan mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dianggap menyalahi hasil mukernas PPP.

Mukernas memutuskan akan menjalin komunikasi politik dengan delapan bakal capres yang ada. Dalam daftar delapan nama itu, tak ada nama Prabowo. Sempat muncul wacana penggulingan Suryadharma oleh sejumlah elit DPP dan DPW PPP. Namun Suryadharma tetap bertahan dengan keputusannya dan bahkan pada Jumat petang mendeklarasikan koalisi dengan Partai Gerindra di DPP PPP dengan dihadiri langsung oleh Prabowo.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

10 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Jokowi Harap Herd Immunity Segera Terbentuk

10 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Jokowi Harap Herd Immunity Segera Terbentuk

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Capai 13.737, Tertinggi Sejak 30 Januari 2021

UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Capai 13.737, Tertinggi Sejak 30 Januari 2021

Nasional
Presiden Didesak Batalkan Pemberhentian 51 Pegawai KPK

Presiden Didesak Batalkan Pemberhentian 51 Pegawai KPK

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Ngabalin Sebut akibat Banyak Warga Tak Patuhi Larangan Mudik

Kasus Covid-19 Melonjak, Ngabalin Sebut akibat Banyak Warga Tak Patuhi Larangan Mudik

Nasional
Soal Usul Lockdown, Ngabalin Sebut Jokowi Punya Pertimbangan Khusus

Soal Usul Lockdown, Ngabalin Sebut Jokowi Punya Pertimbangan Khusus

Nasional
Cerita Novel Baswedan Sudah Ingin Mundur dari KPK Sejak 2019

Cerita Novel Baswedan Sudah Ingin Mundur dari KPK Sejak 2019

Nasional
UPDATE 20 Juni: 12.239.706 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 20 Juni: 12.239.706 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 20 Juni: 89.183 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 Juni: 89.183 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 20 Juni: Sebaran 13.737 Kasus Baru Covid-19, 5.582 di Jakarta

UPDATE 20 Juni: Sebaran 13.737 Kasus Baru Covid-19, 5.582 di Jakarta

Nasional
UPDATE 20 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 121.684

UPDATE 20 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 121.684

Nasional
UPDATE 20 Juni: Ada 142.719 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Juni: Ada 142.719 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 20 Juni: Tambah 6.385, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.792.528 Orang

UPDATE 20 Juni: Tambah 6.385, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.792.528 Orang

Nasional
UPDATE 20 Juni: Tambah 371, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 54.662

UPDATE 20 Juni: Tambah 371, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 54.662

Nasional
UPDATE: Tambah 13.737, Kini Ada 1.989.909 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Tambah 13.737, Kini Ada 1.989.909 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X