Kompas.com - 19/04/2014, 21:43 WIB
Partai Persatuan Pembangunan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Kantor DPP PPP, Jakarta, Sabtu (29/4/2014) malam. Rapat tersebut dimulai tanpa Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan kubunya Ihsanuddin/Kompas.comPartai Persatuan Pembangunan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Kantor DPP PPP, Jakarta, Sabtu (29/4/2014) malam. Rapat tersebut dimulai tanpa Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan kubunya
Penulis Ihsanuddin
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memulai Rapat Pimpinan Nasional (rapimnas), Sabtu (19/4/2014) malam tanpa Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali. Tak tampak juga elit PPP yang biasa mendukung Suryadharma dalam rapimnas itu.

Saat membuka rapimnas, posisi Suryadharma diwakili oleh Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi. "Seharusnya rapimnas ini dibuka oleh Ketua Umum Suryadharma Ali, tapi hingga saat ini beliau belum sampai. Sesuai job desk, apabala ketua umum berhalangan, tugas ketua umum diwakilkan oleh wakilnya. Sebagai wakil ketua umum yang diberikan nomor urut satu, malam ini saya akan membuka mukernas ini mewakil ketua umum," kata Emron saat membuka rapimnas.

Dia mengatakan, rapimnas ini sudah mencapai kuorum karena sudah dihadiri lebih dari setengah anggota dewan pimpinan pusat dan setengah dari perwakilan dewan pimpinan daerah. Oleh karenanya, rapimnas tetap sah meski tidak dihadiri oleh ketua umum.

"Tadi sudah dihitung. Berdasarkan laporan sekretariat, peserta rapimnas ini sudah memenuhi syarat kehadirnnya," ujar dia.

Rapimnas yang dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB ini baru terlaksana sekitar pukul 20.30 WIB. Rapimnas tertunda karena harus menunggu para perwakilan DPW yang datang ke lokasi secara rombongan dengan menggunakan bus.

Keputusan untuk menyelenggarakan rapimnas itu diambil dalam rapat harian yang digelar jajaran pengurus PPP pada Jumat (18/4/2014) malam hingga Sabtu dini hari, tanpa kehadiran Suryadharma.

Sekretaris Jenderal DPP PPP Romahurmuziy mengatakan rapimnas dipercepat karena dinamika kondisi politik di internal partainya. Dia berharap SDA hadir dalam rapimnas tersebut.

Kisruh di PPP berawal saat Suryadharma secara sepihak menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada masa kampanye Pemilu Legislatif 2014 beberapa waktu lalu. Tindakan Suryadharma Ali yang datang dan mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dianggap menyalahi hasil mukernas PPP.

Mukernas memutuskan akan menjalin komunikasi politik dengan delapan bakal capres yang ada. Dalam daftar delapan nama itu, tak ada nama Prabowo. Sempat muncul wacana penggulingan Suryadharma oleh sejumlah elit DPP dan DPW PPP. Namun Suryadharma tetap bertahan dengan keputusannya dan bahkan pada Jumat petang mendeklarasikan koalisi dengan Partai Gerindra di DPP PPP dengan dihadiri langsung oleh Prabowo.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X