Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 19/04/2014, 21:25 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal menentang keras manuver Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang mendekati Partai Gerindra. Rupanya, pria yang akrab disapa Romy itu memiliki rencana lain untuk partainya.

Dia ingin PPP beserta partai islam lainnya berkoalisi bersama Partai Demokrat dan mengusung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai calon wakil presiden. "Bukan tidak mungkin kita (partai islam) membangun poros tengah dengan mengusung SBY sebagai calon wakil presiden. Itu bisa saja dilakukan," kata Romy di DPP PPP, Sabtu (19/4/2014).

Menurut Romy, saat ini sudah ada tiga kekuatan besar yang akan bersaing dalam pilpres mendatang. Mereka adalah bakal capres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo, bakal capres Partai Gerindra Prabowo Subianto dan bakal capres Golkar Aburizal Bakrie.

Namun jika partai islam bersatu dengan Demokrat dan mengusung SBY sebagai cawapres, menurutnya ketiga calon tersebut bisa dikalahkan. Masalah capres yang akan diusung, menurutnya, akan ditentukan belakangan berdasarkan perundingan anggota koalisi.

"Jangan salah, Pak SBY itu elektabilitasnya masih tinggi. Hampir 50 persen lebih. Bisa mengalahkan Jokowi dan Prabowo," ujar Romy.

"Apalagi kita melihat komunikasi politiknya santun. Dia yang pertama kali memberikan selamat usai pemilihan legislatif. Jadi bisa saja nanti SBY kembali maju tetapi menjadi calon wakil presiden," tambahnya.

Namun Romy mengatakan, wacana ini baru bersifat pribadi. Dia mengaku belum membicarakannya secara serius dengan internal PPP. Begitu pun dengan partai islam lain atau partai Demokrat.

"Biarkanlah itu menggelinding untuk sebuah wacana," pungkasnya.

Sebelumnya, wacana menjadikan SBY sebagai cawapres juga pernah digulirkan oleh mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum. Anas yang kini telah menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi itu menilai, langkah Demokrat yang menjadikan SBY cawapres dapat menyelamatkan partai berlambang mercy itu dari keterpurukan. Namun beberapa elit Demokrat justru bereaksi keras dengan wacana tersebut dan menganggapnya sebagai suatu sindiran.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Momen 8 Menit PPATK Jelaskan ke DPR soal Heboh Rp 349 Triliun Transaksi Janggal di Kemenkeu

Momen 8 Menit PPATK Jelaskan ke DPR soal Heboh Rp 349 Triliun Transaksi Janggal di Kemenkeu

Nasional
BBM Satu Harga Jadi Perhatian Jokowi, BPH Migas: Kami Siap Mengawal

BBM Satu Harga Jadi Perhatian Jokowi, BPH Migas: Kami Siap Mengawal

Nasional
Remisi Hari Raya Nyepi, 3 Narapidana Bebas, 1.463 Lainnya Dapat Pengurangan Hukuman

Remisi Hari Raya Nyepi, 3 Narapidana Bebas, 1.463 Lainnya Dapat Pengurangan Hukuman

Nasional
PBB Mengaku Temui Parpol Lain untuk Jajaki Respons atas Wacana Yusril Cawapres

PBB Mengaku Temui Parpol Lain untuk Jajaki Respons atas Wacana Yusril Cawapres

Nasional
PBB Klaim Dapat Sambutan Positif dari 3 Parpol soal Endorse Jokowi ke Yusril

PBB Klaim Dapat Sambutan Positif dari 3 Parpol soal Endorse Jokowi ke Yusril

Nasional
PKS Tetap Dukung Anies meski Kepala BIN Bilang Aura Jokowi Mulai Pindah ke Prabowo

PKS Tetap Dukung Anies meski Kepala BIN Bilang Aura Jokowi Mulai Pindah ke Prabowo

Nasional
PDI-P Nilai Konflik Masyarakat Jelang Pemilu Terjadi karena Ambisi Politik yang Mengatasnamakan Agama

PDI-P Nilai Konflik Masyarakat Jelang Pemilu Terjadi karena Ambisi Politik yang Mengatasnamakan Agama

Nasional
Selangkah Maju RUU PPRT Usai 19 Tahun Terkatung-katung Tanpa Kepastian

Selangkah Maju RUU PPRT Usai 19 Tahun Terkatung-katung Tanpa Kepastian

Nasional
Penetapan 1 Ramadhan 1444 H, PBNU Ikuti Hasil Sidang Isbat Kemenag

Penetapan 1 Ramadhan 1444 H, PBNU Ikuti Hasil Sidang Isbat Kemenag

Nasional
PBNU Terjunkan Tim untuk Pantau Hilal Ramadhan di Seluruh Indonesia

PBNU Terjunkan Tim untuk Pantau Hilal Ramadhan di Seluruh Indonesia

Nasional
Dugaan Gratifikasi Rp 7 Miliar dan Klarifikasi Wamenkumham...

Dugaan Gratifikasi Rp 7 Miliar dan Klarifikasi Wamenkumham...

Nasional
Apakah Jokowi Dapat Laporan soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu? Ini Kata PPATK

Apakah Jokowi Dapat Laporan soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu? Ini Kata PPATK

Nasional
Hasil Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadhan 1444 H Diumumkan Sore Hari Ini

Hasil Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadhan 1444 H Diumumkan Sore Hari Ini

Nasional
DPR Minta Jokowi Berhentikan Hakim Agung Gazalba Saleh Tersangka Suap, Gratifikasi, dan TPPU

DPR Minta Jokowi Berhentikan Hakim Agung Gazalba Saleh Tersangka Suap, Gratifikasi, dan TPPU

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS 'Walkout' Ketika Perppu Ciptaker Disahkan Jadi UU | Kalkulasi Megawati Umumkan Capres

[POPULER NASIONAL] PKS "Walkout" Ketika Perppu Ciptaker Disahkan Jadi UU | Kalkulasi Megawati Umumkan Capres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke