Kompas.com - 19/04/2014, 21:25 WIB
Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy KOMPAS.com/Indra AkuntonoSekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy
Penulis Ihsanuddin
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal menentang keras manuver Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang mendekati Partai Gerindra. Rupanya, pria yang akrab disapa Romy itu memiliki rencana lain untuk partainya.

Dia ingin PPP beserta partai islam lainnya berkoalisi bersama Partai Demokrat dan mengusung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai calon wakil presiden. "Bukan tidak mungkin kita (partai islam) membangun poros tengah dengan mengusung SBY sebagai calon wakil presiden. Itu bisa saja dilakukan," kata Romy di DPP PPP, Sabtu (19/4/2014).

Menurut Romy, saat ini sudah ada tiga kekuatan besar yang akan bersaing dalam pilpres mendatang. Mereka adalah bakal capres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo, bakal capres Partai Gerindra Prabowo Subianto dan bakal capres Golkar Aburizal Bakrie.

Namun jika partai islam bersatu dengan Demokrat dan mengusung SBY sebagai cawapres, menurutnya ketiga calon tersebut bisa dikalahkan. Masalah capres yang akan diusung, menurutnya, akan ditentukan belakangan berdasarkan perundingan anggota koalisi.

"Jangan salah, Pak SBY itu elektabilitasnya masih tinggi. Hampir 50 persen lebih. Bisa mengalahkan Jokowi dan Prabowo," ujar Romy.

"Apalagi kita melihat komunikasi politiknya santun. Dia yang pertama kali memberikan selamat usai pemilihan legislatif. Jadi bisa saja nanti SBY kembali maju tetapi menjadi calon wakil presiden," tambahnya.

Namun Romy mengatakan, wacana ini baru bersifat pribadi. Dia mengaku belum membicarakannya secara serius dengan internal PPP. Begitu pun dengan partai islam lain atau partai Demokrat.

"Biarkanlah itu menggelinding untuk sebuah wacana," pungkasnya.

Sebelumnya, wacana menjadikan SBY sebagai cawapres juga pernah digulirkan oleh mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum. Anas yang kini telah menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi itu menilai, langkah Demokrat yang menjadikan SBY cawapres dapat menyelamatkan partai berlambang mercy itu dari keterpurukan. Namun beberapa elit Demokrat justru bereaksi keras dengan wacana tersebut dan menganggapnya sebagai suatu sindiran.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Nasional
Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Nasional
Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Nasional
Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Nasional
Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Nasional
Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Nasional
Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Nasional
Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Nasional
KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Nasional
Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Nasional
Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Nasional
Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X