Kompas.com - 19/04/2014, 17:01 WIB
Prabowo Subianto saat disambut Suryadharma Ali di kantor DPP PPP, Jakarta, Jumat (18/4/2014). Kompas.com/ Ican IhsannuddinPrabowo Subianto saat disambut Suryadharma Ali di kantor DPP PPP, Jakarta, Jumat (18/4/2014).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorWisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio melihat kisruh internal yang ada di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah semakin kompleks. Dia pun menyarankan agar kedua belah kubu yang berkonflik dalam masalah ini membawanya ke jalur hukum.

"Menurut saya memang harus segera diselesaikan. Kalau perlu ambil jalur hukum. Supaya semuanya selesai, tidak ada lagi permasalahan," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (19/4/2014) sore.

Konflik seperti ini, menurutnya pernah terjadi kepada salah satu partai politik berbasis islam, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Saat itu, kubu Alm Abdurrahman Wahid alias Gus Dur berseteru dengan kubu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa saat ini Muhaimin Iskandar.

"Akhirnya mereka juga membawanya ke jalur hukum, dan diputuskan Muhaimin yang menang kan. Selesai masalahnya. Tidak akan terus berlarut-larut," kata Hendri.

Nantinya, jika terus dibiarkan mengambang seperti ini, Hendri meyakini permasalahan tidak akan pernah selesai. Kedua pihak yang beseteru akan terus merasa paling benar dan tak mau disalahkan.

"Grass root PPP akan kebingungan dengan partai mereka, pastinya suara PPP nantinya akan terbelah," ujarnya.

Kisruh di PPP berawal saat Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali secara sepihak menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dalam masa kampanye Pemilu Legislatif 2014 beberapa waktu lalu.

Tindakan Suryadharma Ali yang datang dan mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dianggap menyalahi hasil mukernas PPP. Mukernas memutuskan akan menjalin komunikasi politik dengan delapan bakal capres yang ada. Dalam daftar delapan nama itu, tak ada nama Prabowo.

Sempat muncul wacana penggulingan Suryadharma oleh sejumlah elit DPP dan DPW PPP. Namun Suryadharma tetap bertahan dengan keputusannya dan justru melakukan pemecatan kepada elit DPP dan DPW tersebut.

Lalu pada Jumat (18/4/2014), petang Suryadharma mendeklarasikan koalisi dengan Partai Gerindra di DPP PPP dengan dihadiri langsung oleh Prabowo.

Belakangan Sekjen PPP Romahurmuziy mengatakan, pemecatan yang dilakukan oleh Suryadharma tidak sah. Begitu pun dengan koalisi yang dilakukan oleh Gerindra dan PPP. Malam ini, kubu Romahurmuziy rencananya akan menggelar rapimnas untuk membahas masalah koalisi.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X