Kompas.com - 19/04/2014, 17:01 WIB
Prabowo Subianto saat disambut Suryadharma Ali di kantor DPP PPP, Jakarta, Jumat (18/4/2014). Kompas.com/ Ican IhsannuddinPrabowo Subianto saat disambut Suryadharma Ali di kantor DPP PPP, Jakarta, Jumat (18/4/2014).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorWisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio melihat kisruh internal yang ada di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah semakin kompleks. Dia pun menyarankan agar kedua belah kubu yang berkonflik dalam masalah ini membawanya ke jalur hukum.

"Menurut saya memang harus segera diselesaikan. Kalau perlu ambil jalur hukum. Supaya semuanya selesai, tidak ada lagi permasalahan," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (19/4/2014) sore.

Konflik seperti ini, menurutnya pernah terjadi kepada salah satu partai politik berbasis islam, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Saat itu, kubu Alm Abdurrahman Wahid alias Gus Dur berseteru dengan kubu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa saat ini Muhaimin Iskandar.

"Akhirnya mereka juga membawanya ke jalur hukum, dan diputuskan Muhaimin yang menang kan. Selesai masalahnya. Tidak akan terus berlarut-larut," kata Hendri.

Nantinya, jika terus dibiarkan mengambang seperti ini, Hendri meyakini permasalahan tidak akan pernah selesai. Kedua pihak yang beseteru akan terus merasa paling benar dan tak mau disalahkan.

"Grass root PPP akan kebingungan dengan partai mereka, pastinya suara PPP nantinya akan terbelah," ujarnya.

Kisruh di PPP berawal saat Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali secara sepihak menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dalam masa kampanye Pemilu Legislatif 2014 beberapa waktu lalu.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tindakan Suryadharma Ali yang datang dan mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dianggap menyalahi hasil mukernas PPP. Mukernas memutuskan akan menjalin komunikasi politik dengan delapan bakal capres yang ada. Dalam daftar delapan nama itu, tak ada nama Prabowo.

Sempat muncul wacana penggulingan Suryadharma oleh sejumlah elit DPP dan DPW PPP. Namun Suryadharma tetap bertahan dengan keputusannya dan justru melakukan pemecatan kepada elit DPP dan DPW tersebut.

Lalu pada Jumat (18/4/2014), petang Suryadharma mendeklarasikan koalisi dengan Partai Gerindra di DPP PPP dengan dihadiri langsung oleh Prabowo.

Belakangan Sekjen PPP Romahurmuziy mengatakan, pemecatan yang dilakukan oleh Suryadharma tidak sah. Begitu pun dengan koalisi yang dilakukan oleh Gerindra dan PPP. Malam ini, kubu Romahurmuziy rencananya akan menggelar rapimnas untuk membahas masalah koalisi.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Nasional
Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

Nasional
KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Prabowo, Ganjar, Anies Tiga Besar Kandidat Capres Menurut Survei, PKS Harap Lebih Banyak Tokoh Lagi

Prabowo, Ganjar, Anies Tiga Besar Kandidat Capres Menurut Survei, PKS Harap Lebih Banyak Tokoh Lagi

Nasional
Kejagung Periksa 5 Saksi dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 5 Saksi dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan

Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan

Nasional
Eks Wakil Ketua KPK: Pemecatan Pegawai Harus melalui Audit, Tak Bisa Berdasarkan Tes

Eks Wakil Ketua KPK: Pemecatan Pegawai Harus melalui Audit, Tak Bisa Berdasarkan Tes

Nasional
UPDATE 18 Juni: Sebaran 12.990 Kasus Baru Covid-19, Jakarta 4.737 Kasus

UPDATE 18 Juni: Sebaran 12.990 Kasus Baru Covid-19, Jakarta 4.737 Kasus

Nasional
Peniadaan Cuti Bersama Natal dan Penggantian Libur Nasional, Menaker Segera Beri Surat Edaran ke Perusahaan

Peniadaan Cuti Bersama Natal dan Penggantian Libur Nasional, Menaker Segera Beri Surat Edaran ke Perusahaan

Nasional
Tekan Kenaikan Kasus Covid-19, Perhimpunan Dokter Sarankan PPKM Berskala Luas selama 2 Pekan

Tekan Kenaikan Kasus Covid-19, Perhimpunan Dokter Sarankan PPKM Berskala Luas selama 2 Pekan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X