Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PPP Bantah Rapimnas Hari Ini Ilegal

Kompas.com - 19/04/2014, 16:03 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy membantah anggapan bahwa rapat pimpinan nasional yang akan diselenggarakan partainya, Sabtu (19/4/2014) ini, ilegal. Menurut dia, rapimnas yang akan dilaksanakan di kantor Dewan Pimpinan Pusat PPP di Menteng, Jakarta Pusat, itu sah karena sesuai dengan hasil Mukernas II di Bandung pada 9 Februari lalu.

"Bedakan legalitas dengan keinginan. Mukernas digelar di Bandung berdasarkan rapat pengurus yang sah. Di sana diamanatkan pembicaraan mengenai koalisi akan dilakukan di rapimnas. Oleh karena itu, rapat (rapimnas) hari ini digelar sah sesuai ketentuan," kata Romahurmuziy di Kantor DPP PPP, Sabtu siang.

Sebelumnya, Ketua DPP PPP Epyardi menganggap rapimnas ini ilegal karena diselenggarakan dengan tidak berdasarkan persetujuan pimpinan. Epyardi justru menilai, rapimnas ini hanya ditentukan oleh segelintir pengurus yang sebenarnya telah dipecat oleh Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali.

Namun, Romahurmuziy mengatakan, rapat ini dilaksanakan berdasarkan rapat yang diikuti oleh lebih dari setengah pengurus DPP PPP. Dia juga menolak pemecatan yang dilakukan oleh Suryadharma Ali. Menurut dia, pemecatan tersebut tidak pernah ada karena dilakukan tidak sesuai dengan prosedur.

"Jadi intinya rapimnas ini sah adanya untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang ada agar kita bisa konsentrasi fokus pada agenda-agenda koalisi dan kepresidenan," tekan Romahurmuziy.

Rapimnas PPP hari ini akan digelar pukul 19.00 WIB. Keputusan untuk menyelenggarakan rapimnas itu diambil dalam rapat harian yang digelar jajaran pengurus PPP pada Jumat (18/4/2014) malam hingga Sabtu dini hari, tanpa kehadiran Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali.

Sekretaris Jenderal DPP PPP Romahurmuziy mengatakan, rapimnas dipercepat karena dinamika kondisi politik di internal partainya. Dia berharap, Suryadharma Ali hadir dalam rapimnas tersebut.

Kisruh di PPP berawal saat Suryadharma secara sepihak menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dalam masa kampanye Pemilu Legislatif 2014 beberapa waktu lalu.

Tindakan Suryadharma Ali yang datang dan mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dianggap menyalahi hasil mukernas PPP. Keputusan dalam mukernas adalah menjalin komunikasi politik dengan delapan bakal capres yang ada. Dalam daftar delapan nama itu, tak ada nama Prabowo.

Sempat muncul wacana penggulingan Suryadharma oleh sejumlah elite DPP dan DPW PPP. Namun, Suryadharma tetap bertahan dengan keputusannya, dan bahkan pada Jumat petang mendeklarasikan koalisi dengan Partai Gerindra di DPP PPP, dengan dihadiri langsung oleh Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com