Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tepis Komentar Fadli Zon, Jokowi Optimistis soal Koalisi Tanpa Bagi-bagi Kursi

Kompas.com - 19/04/2014, 04:33 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo optimistis mampu membangun koalisi dengan partai politik tanpa perlu bagi-bagi kursi di kabinet. Pernyataannya ini membantah komentar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, yang menyebut koalisi tanpa bagi-bagi kursi adalah omong kosong.

"Sekali lagi, kami enggak mau bagi-bagi kursi. Menurut saya, masuk akal saja," kata Jokowi, di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Taman Suropati 7, Jakarta Pusat, Jumat (18/4/2014). Menurut dia, apabila bertemu dengan partai politik lain, pembicaraan yang dibahas adalah membangun sebuah kabinet yang kuat untuk Indonesia yang lebih baik lagi.

Pria asal Surakarta itu menjelaskan dukungan partai politik berguna untuk membangun sebuah pemerintahan dengan parlemen dan negara yang kuat. Kerja sama antarpartai tersebut antara lain untuk menghasilkan kebijakan serta mengesahkan undang-undang, bukan berupa bagi-bagi kursi menteri di kabinet.

"Ketemu partai kok urusannya hanya cawapres, bagi kursi menteri. Kalau kita terusin pembahasan itu, ya kita kembali ke yang lalu-lalu," kata Jokowi. Sampai saat ini, PDI-P baru berkoalisi dengan Partai Nasdem, meski Jokowi juga melakukan safari politik ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar.

Dalam pertemuan dengan Partai Golkar, kata Jokowi, partainya dan Partai Golkar bersepakat untuk saling mendukung presiden yang akan terpilih nanti. Sejauh ini Partai Golkar tetap akan mengusung ketua umumnya, Aburizal Bakrie, sebagai bakal calon presiden.

Adapun dalam pertemuan dengan PKB, ujar Jokowi, belum ada kesepakatan soal koalisi dan hanya saling berjanji untuk tetap berkomunikasi sampai ada keputusan soal koalisi. Kendati baru berkoalisi dengan satu partai, Jokowi tak mempermasalahkannya. "Tidak ada masalah dengan koalisi ramping. Kami ada pengalaman kok," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Fadli Zon mempertanyakan sikap partai yang tidak ingin berbagi kursi di dalam pemerintahan. Menurut Fadli, sistem pemerintahan yang dilakukan di negara lain, seperti di Eropa dan Amerika, pun menerapkan pembagian kursi pemerintahan di antara partai yang berkoalisi.

Menurut Fadli, bagi-bagi kursi di pemerintahan di antara partai yang bersepakat berkoalisi bertujuan memperkuat koalisi dalam menjalankan roda pemerintahan. "Kalau tidak bagi-bagi kursi, terus mau dimakan sendiri? Kalau tidak bagi-bagi kursi, omong kosong itu," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com