Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Resmi Berkoalisi dengan Gerindra

Kompas.com - 18/04/2014, 17:38 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali menyatakan partainya siap mendukung bakal calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dukungan ini juga sebagai kepastian bahwa telah terjalin koalisi antara kedua partai tersebut.

"Saya selaku ketua umum beserta wakil ketua umum, sejumlah ketua, sejumlah wasekjen, wakil ketua majelis syariah, dan anggota telah sepakat untuk berikan dukungan sepenuhnya pada Prabowo sebagai presiden RI 2014-2019," ujar Suryadharma dalam jumpa pers di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/4/2014) sore. 

Suryadharma menyatakan, dukungan tersebut atas dasar keikhlasan, bukan transaksional. PPP tidak memberikan syarat untuk mengajukan calon wakil presiden atau pun kedudukan sejumlah menteri.

"Dukungan kami telah diperkuat oleh dukungan dari guru kami, Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair," ujar Suryadharma.

Mengenai sistem koalisi yang mereka bangun, Suryadharma belum bisa memastikan karena koalisi belum disepakati secara formal.

"Formalisasi koalisi ini akan dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku di PPP," ujarnya.

Prabowo menyampaikan rasa harunya setelah menerima dukungan resmi dari PPP atas pencalonannya menjadi presiden sekaligus membangun ikatan koalisi dengan PPP. Ia menilai, koalisi tanpa syarat dengan PPP seharusnya bisa dijadikan tradisi politik yang diterapkan di Indonesia.

"Saya kira ini adalah suatu tradisi politik menunjukkan keikhlasan, kenegarawanan, dan komitmen pada kebaikan negara dan bangsa diatas kepentingan golongan," ujar Prabowo.

Usai deklarasi koalisi dengan PPP hari ini, kata Prabowo, Gerindra akan mengadakan pertemuan lanjutan dengan PPP untuk mengambil langkah formal dalam sistem koalisi.

"Kita akan terus bangun suatu kekuatan yang bersatu dan besar. Tentunya lebih intens komunikasi kita akan bahas langkah ke depan," ujar mantan Danjen Kopassus ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UU KIA Disahkan, Ini Ketentuan Gaji Ibu Cuti 6 Bulan

UU KIA Disahkan, Ini Ketentuan Gaji Ibu Cuti 6 Bulan

Nasional
Kaesang Diisukan Maju Pilkada Jakarta, PKB: Ya Bagus, Ketum PSI...

Kaesang Diisukan Maju Pilkada Jakarta, PKB: Ya Bagus, Ketum PSI...

Nasional
Anggota Komisi V Yakin Basuki Bisa Gantikan Kinerja Kepala OIKN

Anggota Komisi V Yakin Basuki Bisa Gantikan Kinerja Kepala OIKN

Nasional
Ahli: Jalan Layang MBZ Belum Bisa Disebut Tol

Ahli: Jalan Layang MBZ Belum Bisa Disebut Tol

Nasional
KPK Benarkan 3 Saksi Harun Masiku Masih Satu Keluarga

KPK Benarkan 3 Saksi Harun Masiku Masih Satu Keluarga

Nasional
Usut Korupsi 109 Ton Emas, Kejagung: Emas yang Beredar Tetap Bisa Dijual di Antam

Usut Korupsi 109 Ton Emas, Kejagung: Emas yang Beredar Tetap Bisa Dijual di Antam

Nasional
Ahli Sebut Jalan Tol MBZ Seharusnya Datar, Bukan Bergelombang

Ahli Sebut Jalan Tol MBZ Seharusnya Datar, Bukan Bergelombang

Nasional
Pergantian Kepala Otorita IKN Dipertanyakan Puan, Dibela Anggota Komisi V DPR

Pergantian Kepala Otorita IKN Dipertanyakan Puan, Dibela Anggota Komisi V DPR

Nasional
KPK Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus PT PGN, Amankan Dokumen Transaksi Gas

KPK Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus PT PGN, Amankan Dokumen Transaksi Gas

Nasional
DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ini 6 Poin Pentingnya

DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ini 6 Poin Pentingnya

Nasional
Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

Nasional
WNI Tanpa Visa Haji Ditangkap di Arab Saudi, Menag: Terbukti Sekarang Jadi Masalah

WNI Tanpa Visa Haji Ditangkap di Arab Saudi, Menag: Terbukti Sekarang Jadi Masalah

Nasional
Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

Nasional
Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

Nasional
DPR Dengar 100.000 Jemaah Umrah Belum Pulang, Diduga Mau Haji Colongan

DPR Dengar 100.000 Jemaah Umrah Belum Pulang, Diduga Mau Haji Colongan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com