Kompas.com - 17/04/2014, 16:22 WIB
Editor Tri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII mengapreasiasi kinerja Kepolisian Republik Indonesia yang bisa menangkap pelaku paedofilia dalam waktu relatif singkat.

APJII dan ICT-Watch melakukan pendampingan terhadap keluarga korban sejak kasus ini masih ditangani oleh Polda Jatim.

Pendampingan dilakukan dengan mencoba mengumpulkan bukti-bukti digital dan berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait untuk mendapatkan jejak pelaku di dunia maya.

Pada awal bulan Maret 2014, salah satu keluarga korban, dengan didampingi oleh ICT Watch dan APJII, melimpahkan perkara ini keMabes POLRI. APJII juga menyerahkan seluruh bukti digital yang telah dikumpulkan.

"Data-data ini masih bisa dikatakan data awal, masih jauh dari kesimpulan siapa pelakunya," ungkap Valens Riyadi, salah satu Ketua APJII yang ikut mendampingi korban sejak awal kasus.

Patut disyukuri, melalui proses penyidikan baik digital dan di lapangan, Polri berhasil mengungkap kasus ini dan menangkap pelakunya dalam waktu cukup singkat.

"Pengungkapan kasus ini tidak lepas dari keberhasilan tim penyidik Mabes Polri berkoordinasi dengan banyak pihak, termasuk pihak internasional, sehingga jejak digital pelaku mulai terlacak," lanjut Valens dalam pernyataan yang diterima Kompas.com.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Makin banyaknya penguna social media di Indonesia, di satu sisi memang cukup menggembirakan karena salah satu bukti bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia terus bertambah. Namun di sisi lainnya, ada dampak negatif yang harus disadari bersama.

APJII mengimbau peran serta orang tua dan pihak guru untuk menyadarkan anak-anak saat berinternet dan mematuhi batas umur minimal. Orang tua harus menyempatkan diri mendampingi anak saat anak menjelajah internet. Sifat yang masih polos, mudah percaya, sering kali dimanfaatkan oleh orang jahat, seperti dalam kasus pedofil di Surabaya ini.

"APJII dan juga komunitas-komunitas seperti ICT Watch juga siap melakukan pendampingan kepada korban jika terjadi kasus yang melibatkan internet," ungkap Semuel A. Pengerapan, Ketua Umum APJII.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Nasional
YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Nasional
Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X