Kompas.com - 16/04/2014, 17:24 WIB
Ketua Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya, Bambang Lesmana, menunjukkan bukti uang dan sampel surat suara seorang caleg hasil penggerebekan di sebuah rumah Perum Cintaraja, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (8/4/2014). KOMPAS.com/IRWAN NUGRAHAKetua Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya, Bambang Lesmana, menunjukkan bukti uang dan sampel surat suara seorang caleg hasil penggerebekan di sebuah rumah Perum Cintaraja, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (8/4/2014).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Sudjito, menilai Badan Pengawas Pemilu tidak tegas dalam menindak pelanggaran dalam Pemilihan Umum 2014. Menurutnya, Bawaslu tidak lebih dari pengamat karena tidak menunjukkan upaya proaktif dalam menangani kecurangan pemilu.

"Kerja Bawaslu ini kerjanya pengamat, kalau ada yang curang, ya ngamatin aja," kata Ari ketika dihubungi dari Jakarta, Rabu (16/4/2014).

Ia mengatakan, Bawaslu tidak mampu mengambil tindakan yang lugas dan proaktif. Selama ini, menurut Ari, saat ada yang melaporkan tindak kecurangan, Bawaslu malah membebani pelapor. Pelapor bingung ketika harus mengisi banyak formulir dan melengkapi syarat-syarat untuk melapor. Hal ini membuat masyarakat cenderung malas melaporkan pada Bawaslu jika menemukan kecurangan saat pemilu.

Arie berharap Bawaslu mengambil langkah cepat dan mengontrol secara efektif ke daerah-daerah yang dilaporkan terdapat kecurangan pemilu. Sikap tersebut menjadikan hal-hal yang semestinya tidak dilakukan selama pemilu, justru dilakukan dan dianggap wajar, seperti politik uang.

Ari menyebutkan, saat ini Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu sibuk mengurus pemilihan ulang di beberapa tempat pemungutan suara akibat surat suara tertukar. Menurutnya, hal ini membuat mereka lengah dan cenderung tidak memedulikan kecurangan-kecurangan yang sudah terjadi.

"Pengawasan terhadap money politics jadi berkurang. Seperti manipulasi, yang sudah jelas ada itu, juga tidak ada tindakan dari Bawaslu," kata Ari.

Ia menilai tertukarnya surat suara tidak bisa dianggap remeh karena dapat memunculkan berspekulasi bahwa kesalahan tersebut memang sengaja untuk melemahkan pengawasan terhadap kecurangan pada pemilu. Pada akhirnya, kata Ari, politik uang bisa menjadi hal yang dimaklumi di masyakarat karena minim tindakan dari Bawaslu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

Nasional
Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Nasional
Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Nasional
Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Nasional
Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Nasional
Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

Nasional
UPDATE: 258.792 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate 1,67 Persen

UPDATE: 258.792 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate 1,67 Persen

Nasional
Jokowi Serahkan Bantuan untuk Mak Unah, Lansia yang Tinggal di Dekat Kandang Ayam

Jokowi Serahkan Bantuan untuk Mak Unah, Lansia yang Tinggal di Dekat Kandang Ayam

Nasional
Jangan Ada Lagi Nakes Meninggal Dunia, PDGI: Waspadai Covid Gelombang Ketiga

Jangan Ada Lagi Nakes Meninggal Dunia, PDGI: Waspadai Covid Gelombang Ketiga

Nasional
UPDATE 24 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 59,85 Persen

UPDATE 24 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 59,85 Persen

Nasional
Ditanya Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, Kakak Terbit Rencana Perangin Angin Bungkam

Ditanya Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, Kakak Terbit Rencana Perangin Angin Bungkam

Nasional
UPDATE 24 Januari: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.124.211

UPDATE 24 Januari: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.124.211

Nasional
UPDATE: 20.867 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 20.867 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: 2.927 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

UPDATE 24 Januari: 2.927 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.