Kompas.com - 16/04/2014, 17:24 WIB
Ketua Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya, Bambang Lesmana, menunjukkan bukti uang dan sampel surat suara seorang caleg hasil penggerebekan di sebuah rumah Perum Cintaraja, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (8/4/2014). KOMPAS.com/IRWAN NUGRAHAKetua Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya, Bambang Lesmana, menunjukkan bukti uang dan sampel surat suara seorang caleg hasil penggerebekan di sebuah rumah Perum Cintaraja, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (8/4/2014).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Sudjito, menilai Badan Pengawas Pemilu tidak tegas dalam menindak pelanggaran dalam Pemilihan Umum 2014. Menurutnya, Bawaslu tidak lebih dari pengamat karena tidak menunjukkan upaya proaktif dalam menangani kecurangan pemilu.

"Kerja Bawaslu ini kerjanya pengamat, kalau ada yang curang, ya ngamatin aja," kata Ari ketika dihubungi dari Jakarta, Rabu (16/4/2014).

Ia mengatakan, Bawaslu tidak mampu mengambil tindakan yang lugas dan proaktif. Selama ini, menurut Ari, saat ada yang melaporkan tindak kecurangan, Bawaslu malah membebani pelapor. Pelapor bingung ketika harus mengisi banyak formulir dan melengkapi syarat-syarat untuk melapor. Hal ini membuat masyarakat cenderung malas melaporkan pada Bawaslu jika menemukan kecurangan saat pemilu.

Arie berharap Bawaslu mengambil langkah cepat dan mengontrol secara efektif ke daerah-daerah yang dilaporkan terdapat kecurangan pemilu. Sikap tersebut menjadikan hal-hal yang semestinya tidak dilakukan selama pemilu, justru dilakukan dan dianggap wajar, seperti politik uang.

Ari menyebutkan, saat ini Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu sibuk mengurus pemilihan ulang di beberapa tempat pemungutan suara akibat surat suara tertukar. Menurutnya, hal ini membuat mereka lengah dan cenderung tidak memedulikan kecurangan-kecurangan yang sudah terjadi.

"Pengawasan terhadap money politics jadi berkurang. Seperti manipulasi, yang sudah jelas ada itu, juga tidak ada tindakan dari Bawaslu," kata Ari.

Ia menilai tertukarnya surat suara tidak bisa dianggap remeh karena dapat memunculkan berspekulasi bahwa kesalahan tersebut memang sengaja untuk melemahkan pengawasan terhadap kecurangan pada pemilu. Pada akhirnya, kata Ari, politik uang bisa menjadi hal yang dimaklumi di masyakarat karena minim tindakan dari Bawaslu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

Nasional
Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Nasional
Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

Nasional
Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Nasional
Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Nasional
KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Mengenal Weighted Vest, 'Rompi Militer' yang Dipakai AHY Berolahraga

Mengenal Weighted Vest, "Rompi Militer" yang Dipakai AHY Berolahraga

Nasional
Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.