Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendikbud Harus Jelaskan Masuknya Nama Jokowi di Soal UN

Kompas.com - 15/04/2014, 07:22 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Effendi Ghazali, mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus menjelaskan alasan masuknya nama Joko Widodo dalam naskah soal Ujian Nasional (UN). Menurut Effendi, nama Joko Widodo seharusnya tak muncul karena waktunya berdekatan dengan waktu pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Effendi menjelaskan, Jokowi sudah ditetapkan sebagai bakal calon presiden dari PDI-P sehingga tak dapat seenaknya memasukkan sosoknya sebagai bahan ujian. Terlebih, peserta ujian adalah pemilih usia pemula yang bisa jadi akan terpengaruh oleh soal tersebut.

"Harusnya bisa diprediksi. Ini pembuat soalnya yang salah. Seharusnya dia bisa memprediksi, ini kan masa pemilu," kata Effendi saat dihubungi, Selasa (15/4/2014) pagi.

Effendi mengatakan, masalah itu tak akan menjadi besar jika di dalam soal tercantum nama semua bakal calon presiden.

Ia menilai, harus ada penjelasan dari Mendikbud Mohammad Nuh untuk mendapatkan informasi utuh mengenai masalah ini. Jika tak ada penjelasan, ia khawatir muncul interpretasi publik bahwa soal-soal itu muncul secara disengaja agar kelak ketika Jokowi menjadi presiden ada perhatian atau imbal balik yang diberikan untuk Mendikbud saat ini.

"Kita tagih penjelasan Mendikbud untuk menelusuri siapa pembuat soal dan apa motivasinya," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi disebut dalam salah satu soal UN untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk jurusan IPS. Jenis pertanyaan itu adalah pilihan ganda. Pertama, dituliskan terlebih dahulu latar belakang Joko Widodo, mulai dari tanggal lahir, rekam jejak pendidikan, hingga persoalan yang dihadapi Jokowi terkait UMP. Setelah itu, soal masuk ke pertanyaan yang menanyakan poin keteladanan Jokowi dalam kutipan wacana tersebut.

Pertanyaan selanjutnya adalah apa masalah yang dihadapi Joko Widodo berdasarkan paragraf tersebut. Diminta tanggapan tentang soal itu, Jokowi menyatakan tidak setuju namanya dijadikan bahan ujian.

"Mestinya pertanyaan itu kalau masalah tokoh, yang bagus ya pahlawan nasional. Dari Aceh, Maluku," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com