Merasa Jadi Korban, Emir Moeis Bakal Laporkan Pirooz ke Mabes Polri

Kompas.com - 14/04/2014, 17:20 WIB
Emir Moeis, saat akan ditahan KPK, 11 Juli 2013. IA ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Tarahan, Lampung KOMPAS.com/ICHA RASTIKAEmir Moeis, saat akan ditahan KPK, 11 Juli 2013. IA ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Tarahan, Lampung
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Politisi PDI Perjuangan Izedrik Emir Moeis akan melaporkan Presiden Pacific Resources Inc. Pirooz Muhammad Sarafi ke Mabes Polri. Menurut Emir, Pirooz yang merupakan warga negara Amerika Serikat itu telah memberi keterangan palsu dan memalsukan dokumen kontrak di PT Alstom terkait proyek pembangungan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), Tarahan, Lampung.

Emir pun meminta izin pada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor agar diberi waktu untuk melaporkan Pirooz. "Secepatnya (laporkan Pirooz). Tunggu izin, kalau enggak, ya pengacara (yang buat laporan)," kata Emir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (14/4/2014).

Emir membantah menerima uang dari Pirooz untuk memenangkan konsorsium Alstom Power Inc. Emir mengatakan, hubungannya dengan Pirooz selama ini berkaitan dengan bisnis. Emir menuding Pirooz sebagai aktor utama yang menjebloskannya ke penjara.

"Itu duit investasi. Dia enggak pernah bicara komisi ke saya. Dan dia juga memalsukan dokumen yang ada. Kalau dia suap ngapain dia transfer ke rekening saya," kata Emir.

Emir juga menyayangkan, Pirooz yang berada di Amerika Serikat itu tak bisa dihadirkan sebagai saksi di persidangan. KPK hanya menggunakan keterangan Pirooz dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saat melakukan pemeriksaan di Amerika.

"Bahkan sampai sekarang, saksi asingnya enggak bisa dihadirkan. Sumpahnya pun diragukan. Jadi, ya gimana, saya betul-betul korban," kata dia.

Sebelumnya, Emir divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan penjara dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU di Tarahan, Lampung tahun 2004. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menilai Emir selaku anggota Komisi VIII DPR saat itu terbukti menerima USD 357.000 dari Pirooz.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Emir dianggap melanggar Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[HOAKS] Ada Parasit Berbahaya dalam Vaksin Covid-19

[HOAKS] Ada Parasit Berbahaya dalam Vaksin Covid-19

Nasional
Paksa Penyandang Tuli Berbicara, Ini Alasan Mensos Risma

Paksa Penyandang Tuli Berbicara, Ini Alasan Mensos Risma

Nasional
Wapres Sebut Tahun 2021 Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional Naik

Wapres Sebut Tahun 2021 Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional Naik

Nasional
Saat Risma Dikritik karena Paksa Penyandang Tunarungu Berbicara...

Saat Risma Dikritik karena Paksa Penyandang Tunarungu Berbicara...

Nasional
Fraksi Nasdem Akan Tegur Hillary Lasut soal Permintaan Ajudan dari TNI

Fraksi Nasdem Akan Tegur Hillary Lasut soal Permintaan Ajudan dari TNI

Nasional
Percepatan Vaksinasi Dosis Lengkap Dibutuhkan untuk Antisipasi Omicron

Percepatan Vaksinasi Dosis Lengkap Dibutuhkan untuk Antisipasi Omicron

Nasional
KPK Dalami Kepemilikan Perusahaan dan Aset Tersangka Kasus Korupsi E-KTP Paulus Tanos

KPK Dalami Kepemilikan Perusahaan dan Aset Tersangka Kasus Korupsi E-KTP Paulus Tanos

Nasional
KPK Imbau Saksi Kasus Korupsi Pengadaan E-KTP Kooperatif Hadiri Pemeriksaan

KPK Imbau Saksi Kasus Korupsi Pengadaan E-KTP Kooperatif Hadiri Pemeriksaan

Nasional
Periksa Eks Dirut PT LEN Industri, KPK Dalami Proses Pembayaran Proyek E-KTP ke Konsorsium Pelaksana

Periksa Eks Dirut PT LEN Industri, KPK Dalami Proses Pembayaran Proyek E-KTP ke Konsorsium Pelaksana

Nasional
Refleksi Akhir Tahun tentang Perlunya Grand Strategy

Refleksi Akhir Tahun tentang Perlunya Grand Strategy

Nasional
Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

Nasional
Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

Nasional
Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

Nasional
Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan E-KTP

Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan E-KTP

Nasional
Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.