PDIP Sebaiknya Tak Gandeng Golkar dalam Koalisi

Kompas.com - 13/04/2014, 10:04 WIB
Bakal calon presiden partai demokrasi indonesia perjuangan (PDI-P) Joko Widodo bersama bakal calon presiden partai Golkar Aburizal Bakrie di DPP Golkar, Sabtu (12/4/2014). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaBakal calon presiden partai demokrasi indonesia perjuangan (PDI-P) Joko Widodo bersama bakal calon presiden partai Golkar Aburizal Bakrie di DPP Golkar, Sabtu (12/4/2014).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorEgidius Patnistik
JAKARTA, KOMPAS.COM – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebaiknya tidak menggandeng Partai Golkar dalam koalisi yang akan dijalin untuk pemerintahan mendatang. Kedua partai ini dinilai memiliki agenda yang berseberangan. “PDI P jangan berkoalisi dengan Golkar, karena ini momentum yang tepat bagi PDI P untuk membuktikan diri,” kata pengamat politik dari Universitas Gajah Mada (UGM), Ari Sudjito, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (13/4/2014).

Ari mengungkapkan, Golkar selama ini belum pernah memiliki pengalaman sebagai partai oposisi. Sikap Golkar, kata Ari, sangat pragmatis, hanya ingin mencari keuntungan. Sementara PDIP berpengalaman sebagai partai oposisi. Hal itu ditunjukkan saat era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini. “Selama menjadi partai oposisi, tidak jarang PDIP tidak sepaham dengan pemikiran partai koalisi, dimana di dalamnya juga terdapat Golkar,” katanya.

Di sisi lain, Ari mengatakan, Golkar ingin mengembalikan kejayaan masa Orde Baru seperti saat Presiden Soeharto berkuasa. Hal tersebut terlihat dari sejumlah kampanye yang dilakukan Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie, dalam kampanye terbuka lalu.

Arie menambahkan, agenda Golkar bertolak belakang dengan agenda reformasi yang dibawa PDIP selama ini. Ia menyarankan agar Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan bakal capres Joko Widodo mempertimbangkan secara masak jika ingin mengajak Golkar sebagai partai koalisi.

Menurut Ari, akan sulit bagi Aburizal untuk mengalahkan Jokowi jika nanti bertarung sebagai capres saat pemilu presiden. Maka, Golkar akan mengambil langkah penyelamatan dengan bergabung sebagai koalisi di pemerintahan. “Jokowi harus berani mengambil langkah diferensiasi. Golkar sudah tentu akan menyelamatkan muka Ical dengan bergabung sebagai koalisi setelah kalah nantinya. Di titik itulah PDI-P seharuhnya dapat dengan bijak mempertimbangkannya.”

Sabtu kemarin, setelah bertemu Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dan mendapat kepastian dukungan dalam koalisi, Jokowi bertemu dengan petinggi Partai Golkar di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta. Pertemuan berlangsung sekitar satu jam. Jokowi didampingi Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo bertemu Aburizal Bakrie dan jajaran petinggi Golkar lainnnya seperti Idrus Marham dan Sharif Cicip Sutardjo.  Menurut Aburizal, pertemuan menyepakati Golkar dan PDI-P akan tetap mengusung capres masing-masing. Kedua parpol sepakat menjalin kerja sama di parlemen manakala salah satu capres terpilih menjadi presiden. “Tidak ada satu pun partai yang memperoleh suara lebih dari 50 persen pada pemilu legislatif. Dibutuhkan kerja sama dengan partai lain di parlemen agar pemerintah nantinya bisa berjalan efektif,” kata Aburizal.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

Nasional
Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Nasional
Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Nasional
Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Nasional
Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Nasional
Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Nasional
Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Nasional
Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Nasional
Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Nasional
Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Nasional
Akan Ada SKB, ASN Tak Netral yang Belum Disanksi Terancam Diblokir Datanya

Akan Ada SKB, ASN Tak Netral yang Belum Disanksi Terancam Diblokir Datanya

Nasional
Gandeng Indosat, Kemendikbud Sediakan Internet Murah untuk Mahasiswa

Gandeng Indosat, Kemendikbud Sediakan Internet Murah untuk Mahasiswa

Nasional
Johan Budi: Ketidaknetralan ASN Itu Keniscayaan

Johan Budi: Ketidaknetralan ASN Itu Keniscayaan

Nasional
Satgas Klaim Angka Kematian Covid-19 Tren Menurun, Kini 4,68 Persen

Satgas Klaim Angka Kematian Covid-19 Tren Menurun, Kini 4,68 Persen

Nasional
Lebihi Target, Penghimpunan Hewan Kurban Dompet Dhuafa 2020 Capai Rp 76,9 Miliar

Lebihi Target, Penghimpunan Hewan Kurban Dompet Dhuafa 2020 Capai Rp 76,9 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X