15 April, Kemendagri Kembali Bahas Bendera Aceh

Kompas.com - 12/04/2014, 13:08 WIB
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah dan DPRD Provinsi Aceh akan kembali menggelar pembahasan bersama mengenai Qanun pada 15 April mendatang. Pembahasan dilakukan segera sebelum masa tenang di Aceh berakhir.

"Nanti tanggal antara 15 atau 16 April kami mau rapat lagi, karena batas 'cooling down' yang terakhir jatuh pada 17 April. Rapat rencananya dihadiri Gubernur Aceh Zaini Abdullah di Jakarta," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Djohermansyah Djohan di Jakarta, Jumat (11/4/2014).

Dia mengatakan, dalam rapat tersebut akan dibahas lagi mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden yang belum selesai sejak polemik Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lambang dan Bendera Aceh Maret 2013 lalu.

"Ada dua Rancangan PP dan satu Rancangan Keppres yang akan dibahas, kemudian juga kami mau menanyakan perkembangan lambang bendera apakah ada perubahan," kata dia.

Ia mengatakan, persoalan yang muncul masih sama, yaitu belum ada titik temu antara Pemerintah Pusat dan Pemprov Aceh antara lain persoalan bagi hasil sumber daya alam setempat serta batas kewenangan wilayah teritorial laut.

"Persoalan batas itu di Undang-Undang (Nomor 32 Tahun 2004) tidak memungkinkan lebih dari 12 mil, tetapi mereka (Aceh) minta lebih. MoU Helsinki juga menyebutkan kalau laut teritorial itu di sekitar Aceh, berarti ya 12 mil," jelasnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 18 ayat 4 disebutkan wilayah kewenangan pengelolaan laut oleh daerah yaitu 12 mil laut untuk provinsi dan 1/3-nya (atau 4 mil) untuk kabupaten/kota.

Hingga kini proses perundingan masih berlangsung, bahkan kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang masa pembahasan tersebut karena belum ditemukan kesepakatan terkait penggunaan simbol bendera daerah.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PBNU: Jangan Sampai Pilkada Timbulkan Risiko bagi Masyarakat

Sekjen PBNU: Jangan Sampai Pilkada Timbulkan Risiko bagi Masyarakat

Nasional
Mahfud MD: Pemungutan Suara Pilkada 2020 akan Dilakukan Lebih Ketat

Mahfud MD: Pemungutan Suara Pilkada 2020 akan Dilakukan Lebih Ketat

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Tenaga Medis Ikut Program 'Swab Test' Gratis

Satgas Covid-19 Minta Tenaga Medis Ikut Program "Swab Test" Gratis

Nasional
Satgas Sebut Belum Ada Perubahan Penulisan Angka Kematian akibat Covid-19

Satgas Sebut Belum Ada Perubahan Penulisan Angka Kematian akibat Covid-19

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat 8,4 Persen dalam Sepekan

Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat 8,4 Persen dalam Sepekan

Nasional
Kejagung Kembali Periksa Rahmat, Penghubung Pinangki dan Djoko Tjandra

Kejagung Kembali Periksa Rahmat, Penghubung Pinangki dan Djoko Tjandra

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Sedang Kerja Keras Hadirkan Vaksin Covid-19

Menko PMK: Pemerintah Sedang Kerja Keras Hadirkan Vaksin Covid-19

Nasional
KPU Minta Pasangan Calon Gunakan Platform Digital Saat Kampanye Pilkada 2020

KPU Minta Pasangan Calon Gunakan Platform Digital Saat Kampanye Pilkada 2020

Nasional
Satgas Covid-19: Kami Tak Toleransi Aktivitas Pilkada yang Timbulkan Kerumunan

Satgas Covid-19: Kami Tak Toleransi Aktivitas Pilkada yang Timbulkan Kerumunan

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 Naik 18,9 Persen dalam Sepekan

Angka Kematian Pasien Covid-19 Naik 18,9 Persen dalam Sepekan

Nasional
Satgas: Kantor Pemerintah dan Swasta Masih Lengah Terapkan Protokol Kesehatan

Satgas: Kantor Pemerintah dan Swasta Masih Lengah Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Komisi I DPR RI: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Bukan Hal Baru

Ketua Komisi I DPR RI: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Bukan Hal Baru

Nasional
Bawaslu Minta Pimpinan Parpol Ikut Cegah Kerumunan Selama Pilkada

Bawaslu Minta Pimpinan Parpol Ikut Cegah Kerumunan Selama Pilkada

Nasional
Mahfud Ajak Parpol Sosialisasikan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pilkada

Mahfud Ajak Parpol Sosialisasikan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pilkada

Nasional
BNPB: September, Kualitas Udara di DKI Lebih Baik Salah Satunya karena Pandemi

BNPB: September, Kualitas Udara di DKI Lebih Baik Salah Satunya karena Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X