Kompas.com - 12/04/2014, 11:53 WIB
Menpora Roy Suryo. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESMenpora Roy Suryo.
|
EditorHeru Margianto

YOGYAKARTA, KOMPAS.com -- Politisi Partai Demokrat Roy Suryo yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga meyakini, melorotnya suara Partai Demokrat dalam pemilu legislatif disebabkan oleh pemberitaan yang masif mengenai kasus-kasus korupsi yang melibatkan sejumlah politisi Partai Demokrat. 

Di tengah pemberitaan yang gencar itu, kata dia, Partai Demokrat tidak memiliki media untuk melawan opini publik yang terbentuk. "Pemberitaan tentang kasus korupsi yang menjerat oknum Partai Demokrat ini yang membuat suara jatuh," ujarnya di Yogyakarta, Jumat (11/4/2014). 


Menurut dia, pemberitaan media telah membentuk persepsi di masyarakat bahwa Partai Demokrat merupakan partai yang buruk. "Partai Demokrat kan tidak punya media dengan oplah besar untuk meluruskan pemberitaan itu," ucapnya.

Berdasarkan hitung cepat Litbang Kompas, Partai Demokrat hanya memperoleh suara 9,43 persen. Angka ini jauh melorot dibanding perolehan suara pada Pemilu 2009 yang mencapai 20,4 persen.

"Apa pun hasil suara yang diperoleh, hal itu wajar dalam demokrasi. Harus tetap diterima dengan lapang dada," kata Roy Suryo.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin Bertemu Wapres Zimbabwe, Harap Peningkatan Kerja Sama

Ma'ruf Amin Bertemu Wapres Zimbabwe, Harap Peningkatan Kerja Sama

Nasional
Pakar Keberatan Kebijakan Lepas Masker, Sebut Masih Ada Ancaman Penyakit Lain

Pakar Keberatan Kebijakan Lepas Masker, Sebut Masih Ada Ancaman Penyakit Lain

Nasional
Jokowi Boehkan Warga Lepas Masker di Area Terbuka

Jokowi Boehkan Warga Lepas Masker di Area Terbuka

Nasional
Lepas Masker di Tempat Terbuka, Penghapusan Syarat PCR, dan Langkah Menuju Endemi Covid-19

Lepas Masker di Tempat Terbuka, Penghapusan Syarat PCR, dan Langkah Menuju Endemi Covid-19

Nasional
Kelana Ridwan Kamil ke Elite Parpol, Pilih 'Warna' Apa?

Kelana Ridwan Kamil ke Elite Parpol, Pilih "Warna" Apa?

Nasional
Pakar Sebut Pelonggaran Masker 14 Hari Usai Lebaran Terlalu Cepat

Pakar Sebut Pelonggaran Masker 14 Hari Usai Lebaran Terlalu Cepat

Nasional
Elsam: Paradoks, Pemerintah Bagi-bagi Sertifikat tetapi Petani Ditangkapi Saat Konflik Agraria

Elsam: Paradoks, Pemerintah Bagi-bagi Sertifikat tetapi Petani Ditangkapi Saat Konflik Agraria

Nasional
40 Petani di Bengkulu Ditangkap, Walhi: Tidak Ada Keseriusan Pemerintah Bereskan Konflik Agraria

40 Petani di Bengkulu Ditangkap, Walhi: Tidak Ada Keseriusan Pemerintah Bereskan Konflik Agraria

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Tak Wajibkan Tes PCR-Antigen dengan Syarat | UAS Dilarang Masuk Singapura

[POPULER NASIONAL] Jokowi Tak Wajibkan Tes PCR-Antigen dengan Syarat | UAS Dilarang Masuk Singapura

Nasional
Mengenal 'Not to Land' yang Dikenakan Singapura ke UAS, Apa Bedanya dengan Deportasi?

Mengenal "Not to Land" yang Dikenakan Singapura ke UAS, Apa Bedanya dengan Deportasi?

Nasional
IDI: Pemakaian Masker di Ruang Tertutup Masih Perlu

IDI: Pemakaian Masker di Ruang Tertutup Masih Perlu

Nasional
Profil Lin Che Wei, Tersangka Baru Kasus Ekspor CPO Minyak Goreng

Profil Lin Che Wei, Tersangka Baru Kasus Ekspor CPO Minyak Goreng

Nasional
MUI: Jemaah yang Sehat Boleh Lepas Masker Saat Shalat Berjemaah

MUI: Jemaah yang Sehat Boleh Lepas Masker Saat Shalat Berjemaah

Nasional
Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.