Pengamat: Efek Jokowi Terhambat Perpecahan di Internal PDI-P

Kompas.com - 11/04/2014, 23:23 WIB
Simpatisan PDIP antusias mengikuti kampanye di lapangan Rejobasuki, Seputih Raman, Lampung Tengah, Lampung, Sabtu (22/3/2014). Hadir dalam kampanye tersebut Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Simpatisan PDIP antusias mengikuti kampanye di lapangan Rejobasuki, Seputih Raman, Lampung Tengah, Lampung, Sabtu (22/3/2014). Hadir dalam kampanye tersebut Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif PolcoMM Heri Budianto menilai, pencapresan Joko Widodo tidak berdampak besar tehadap perolehan suara PDI-P karena adanya perpecahan di internal partai. Menurutnya, di internal PDI-P, masih banyak yang menginginkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri maju kembali menjadi capres.

"Ketika Jokowi diputuskan untuk menjadi capres oleh PDI-P, banyak loyalis Mega yang mempunyai basis cukup besar di PDI-P kecewa. Mereka selama ini menilai, PDI-P ya Bung Karno. Jadi harus penerus darah Bung Karno yang maju lagi menjadi presiden," kata Heri, saat ditemui usai diskusi 'Membaca Arah Koalisi Partai Politik', di Universitas Mercu Buana, Jakarta, Jumat (11/10/2014) siang.

Apalagi, menurutnya, PDI-P selama ini sangat identik dengan sosok Megawati, bukan Jokowi. Sosok yang selalu ditonjolkan selama 5 tahun belakangan ini, menurutnya, adalah Megawati bersama putrinya yang juga Ketua Fraksi PDI-P Puan Maharani.

"Di indonesia ini politik ketokohan memang masih mengandalkan Ketua Umum. Gerindra dengan Prabowo, SBY dengan Demokrat, jadi PDI-P dengan Megawati. Sosok Jokowi tidak dominan," tambahnya.

Momentum pencapresan Jokowi, menurut Heri, terlambat sehingga tidak semua masyarakat mendapatkan informasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh PDI-P, juga kurang masif.

"Padahal kalau mereka berhasil meng-endorse Jokowi sebagai capres, pasti akan dapat hasil maksimal. Bukan dari orang-orang yang sudah mempunyai suara ideolgis, tapi dari swing voters," ujarnya.

Heri meyakini, sosok Jokowi akan tetap unggul pada Pemilihan Presiden mendatang. "Prediksi saya kalau hanya ada dua sampai tiga pasangan capres-cawapres, hasilnya akan satu putaran. Tapi kalau bisa sampai empat pasang, mungkin akan dua putaran," katanya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[HOAKS] Ada Parasit Berbahaya dalam Vaksin Covid-19

[HOAKS] Ada Parasit Berbahaya dalam Vaksin Covid-19

Nasional
Paksa Penyandang Tuli Berbicara, Ini Alasan Mensos Risma

Paksa Penyandang Tuli Berbicara, Ini Alasan Mensos Risma

Nasional
Wapres Sebut Tahun 2021 Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional Naik

Wapres Sebut Tahun 2021 Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional Naik

Nasional
Saat Risma Dikritik karena Paksa Penyandang Tunarungu Berbicara...

Saat Risma Dikritik karena Paksa Penyandang Tunarungu Berbicara...

Nasional
Fraksi Nasdem Akan Tegur Hillary Lasut soal Permintaan Ajudan dari TNI

Fraksi Nasdem Akan Tegur Hillary Lasut soal Permintaan Ajudan dari TNI

Nasional
Percepatan Vaksinasi Dosis Lengkap Dibutuhkan untuk Antisipasi Omicron

Percepatan Vaksinasi Dosis Lengkap Dibutuhkan untuk Antisipasi Omicron

Nasional
KPK Dalami Kepemilikan Perusahaan dan Aset Tersangka Kasus Korupsi E-KTP Paulus Tanos

KPK Dalami Kepemilikan Perusahaan dan Aset Tersangka Kasus Korupsi E-KTP Paulus Tanos

Nasional
KPK Imbau Saksi Kasus Korupsi Pengadaan E-KTP Kooperatif Hadiri Pemeriksaan

KPK Imbau Saksi Kasus Korupsi Pengadaan E-KTP Kooperatif Hadiri Pemeriksaan

Nasional
Periksa Eks Dirut PT LEN Industri, KPK Dalami Proses Pembayaran Proyek E-KTP ke Konsorsium Pelaksana

Periksa Eks Dirut PT LEN Industri, KPK Dalami Proses Pembayaran Proyek E-KTP ke Konsorsium Pelaksana

Nasional
Refleksi Akhir Tahun Tentang Perlunya Grand Strategy

Refleksi Akhir Tahun Tentang Perlunya Grand Strategy

Nasional
Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

Nasional
Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

Nasional
Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

Nasional
Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan E-KTP

Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan E-KTP

Nasional
Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.