Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Bulan Bintang Protes Pengumuman "Quick Count"

Kompas.com - 11/04/2014, 16:57 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Bulan Bintang memprotes pengumuman hasil quick count (hitung cepat) pemilu legislatif oleh berbagai lembaga survei. PBB menilai hasil hitung cepat yang ditampilkan di media massa bisa memengaruhi psikologi masyarakat yang belum memilih.

"Hasil quick count telah mengganggu cara berpikir masyarakat-masyarakat yang akan memilih ulang," ujar Ketua Umum Partai Bulan Bintang MS Kaban di Kantor DPP PBB, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2014).

Kaban mengatakan, ada 20 provinsi yang sudah diakui bersama-sama terjadi kesalahan pengiriman surat suara. Konsekuensinya, kata dia, harus dilakukan pemilu ulang pada daerah-daerah yang kertas suaranya tertukar. Menurut Kaban, hal itu pasti menimbulkan suasana tidak fair, jujur, dan adil.

Kaban menegaskan, yang menjadi alasan utama PBB memprotes hitung cepat adalah karena di daerah-daerah, hasil hitung cepat dijadikan justifikasi dalam menentukan hasil pemilu. Menurutnya, hal itu berpotensi mengganggu jalannya penghitungan suara yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Partai Bulan Bintang memiliki tim penghitungan suara sendiri. Kaban mengatakan, hingga saat ini sudah ada sekitar 3,4 juta suara yang masuk dari 31 daerah pemilihan dari total 77 dapil PBB. Masih ada sisa suara dari 46 dapil lagi yang belum masuk.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PBB Sahar Hassan meminta agar KPU tidak tersandera oleh hasil hitung cepat yang diumumkan lembaga survei. Jika nantinya hasil hitung cepat KPU menyerupai hasil hitung cepat lembaga survei, maka PBB menolak hasil pemilu legislatif DPR RI. Sahar meminta lembaga-lembaga survei yang menyelenggarakan hitung cepat agar membuat laporan tertulis tentang metodologi dan data-data yang digunakan dalam melakukan hitung cepat. Dia meminta transparansi data secara jelas agar hasil hitung cepat tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

PBB juga meminta pemberitaan hitung cepat segera dihentikan karena masih ada sejumlah daerah pemilihan yang belum melaksanakan pemilu. Menurutnya, itu bisa memengaruhi psikologi pemilih yang akan melakukan pemilihan. "Hasil survei quick count di blackout saja dari pemberitaan mulai hari ini," ujar Sahar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com